Sistem Politik dan Pemerintahan Myanmar

POLITIK DAN PEMERINTAHAN ASIA TENGGARA

(NEGARA MYANMAR)

OLEH

      KELOMPOK V

                               LA ODE MUHAMMAD DAFA ULHAQ    C1A415

RIDAYANI                                                  C1A415062

CITRA NINGSI                                           C1A415060

                               ASRUN JOHAR                                             C1A415

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2017

Myanmar adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara yang secara astronomis berada di antara  11°LU – 28°LU dan 92°BT – 100°BT ini berbatasan dengan Bangladesh, India dan laut Benggala disebelah baratnya, sedangkan disebelah timurnya Myanmar berbatasan dengan Thailand, Laos dan China. Di sebelah Utara Myanmar adalah China dan disebelah Selatan adalah Laut Andaman.

Myanmar yang sebelumnya dikenal dengan nama negara Burma ini pernah diperintah oleh pemerintahan militer sejak tahun 1962 hingga tahun 2016 diadakannya pemilihan umum yang dimenangkan oleh Presiden yang bukan dari kalangan militer. Presiden terpilih ini berasal dari Liga Nasional untuk Demokrasi yang menang dalam pemilihan umum tahun 2015. Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy) atau NLD merupakan partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Dalam pemerintahan baru ini, Aung San Suu Kyi menjabat sebagai kanselir negara yang setara dengan jabatan Perdana Menteri pada tanggal 6 April 2016. Aung San Suu Kyi juga pernah meraih penghargaan nobel di bidang perdamaian pada tahun 1991 karena perjuangannya dalam memajukan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer.

Luas wilayah Myanmar adalah sebesar 676.578 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak  55.123.814 jiwa. Mayoritas penduduk Myanmar adalah etnis Burma atau Bamar yaitu sebanyak 68%. Pemerintah Myanmar mengakui sebanyak 135 kelompok etnis asli di Myanmar. Kebanyakan penduduk Myanmar menganut agama Buddha yaitu sebanyak 87,9% sedangkan agama lainnya adalah agama Kristen sebanyak 6,2%, agama Islam sebanyak 4,3% serta agama-agama lainnya. Bahasa resmi Myanmar adalah bahasa Myanmar.

Jumlah penduduk Negara Myanmar pada tahun 2003 sekitar 49,5 juta juwa dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,4% per tahun. Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Kelompok terbesar adalah orang Burma turunan Tibet-Burma (69%). Suku lainnya adalah Shan (8,5%), Karena (6,2%), Rakhin (4,5%), Mon (2,4%), China (2,2%) dan Kachin (1,4%). Sebagian besar penduduk Myanmar beragama Budha (89,4%). Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Burma

Nama Burma digantikan menjadi Myanmar oleh pemerintah militer pada tanggal 18 Juni 1989 dengan tujuan agar etnis non-Burma juga merasa bagian dari negara ini. Myanmar merupakan sebuah negara multi-etnis yaitu terdiri dari etnis Burma, Karen, Kayah, Arakan, Mon, Kachin, Chin, Rohingya dan seratus lebih etnis minoritas lainnya. Pada tanggal 7 November 2005, Pemerintah militer juga memindahkan Ibukotanya dari Rangoon (Yangon) ke Naypyitaw. Selain nama negara dan Ibukota, pemerintahan militer Myanmar juga menggantikan bendera dan lagu kebangsaannya pada tanggal 21 Oktober 2010

Sistem pemerintahaan Myanmar adalah Republik Presidensil. Di Republik Presidensil Myanmar ini, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Presiden yang dibantu oleh  dua orang wakil Presiden. Namun pada April 2016, Presiden membentuk jabatan baru yaitu Kanselir Negara (state counsellor) yang setara dengan jabatan Perdana Menteri. Saat ini, Kanselir Negara dijabat oleh Aung San Suu Kyi.

Keadaan Ekonomi Myanmar, Meskipun kaya sumber daya alam, ekonomi Myanmar sebagian besar telah mengalami stagnasi sejak tahun 1997 karena manajemen makroekonomi yang buruk, utang sektor publik yang besar, penurunan tajam dalam investasi asing, kebijakan isolasionis dan sanksi perdagangan. Pendapatan rendah, tinggi pengeluaran pertahanan (dianggap sebanyak 40%) dan kerugian berat oleh perusahaan negara telah menyebabkan defisit anggaran besar. Ukuran ekonomi hitam di Myanmar membatasi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak, dan penghindaran pajak meluas. Kurs manajemen yang miskin, dengan nilai tukar resmi kyat terlalu overvalue.

Di bidang perekonomian, Myanmar adalah negara berkembang yang memiliki pendapatan domestik bruto sebesar US$307,3 miliar dengan pendapatan perkapitanya sebesar US$6.000,- (2016). Tulang punggung perekonomian Myanmar adalah sektor pertanian seperti beras, kacang, tebu, produk perkayuan dan produk-produk perikanan. Selain sektor pertanian, industri lain yang penting bagi perekonomian Myanmar adalah garment, semen, bahan konstruksi, farmasi, pupuk serta sektor pertambangan seperti tembaga, besi, timah, minyak bumi, gas alam dan batu-batu mulia (permata dan giok).

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Myanmar

            Tak banyak yang tahu, junta militer Myanmar yang tadinya mengisolasi diri dari dunia internasional, akhirnya mau melakukan proses-proses demokratisasi adalah berkat KITA, pemerintah Indonesia. Masa 10 tahun SBY, Kementerian Luar Negeri kita sangat aktif mendorong Myanmar untuk lebih terbuka, dan berhasil. Pemerintah Indonesia banyak dipuji atas prestasinya ini. Sayangnya, setelah Myanmar menjadi terbuka dan investasi asing terus meningkat, Indonesia justru hampir tidak kebagian apa-apa. Menurut Myanmar Investment Commission, Indonesia ada di ranking 21 dari 30 negara yang berinvestasi di Myanmar. Kelihatannya, politik luar negeri yang aktif terhadap Myanmar yang dilakukan SBY tidak diikuti oleh presiden Indonesia yang baru, Joko “Jokowi” Widodo. …Faktanya, Jokowi telah mendelegasikan tugas diplomasi kepada Menlu-nya. Segera setelah pengungsi masuk ke perairan Aceh, Menlu Marsudi menemui sejawatnya dari Malaysia dan Thailand di Putrajaya, Malaysia. Pada 20 Mei 2015, Indonesia dan Malaysia menyediakan diri untuk menampung para manusia perahu dari Myanmar dan Bangladesh, sementara Thailand menolak menolong. Marsudi juga berhasil mendapatkan janji bantuan dari negara Timur Tengah, termasuk Qatar, yang menjanjikan 50 juta USD (untuk mengurusi para pengungsi ini). Beberapa waktu yang lalu, Menlu Retno mengundang wakil dari beberapa ormas, jurnalis, dan akademisi untuk acara makan pagi bersama. Saya juga hadir. Saat itu beliau menjelaskan berbagai kebijakan luar negeri Indonesia. Antara lain yang penting saya sampaikan di sini: pemerintah Indonesia dalam dealing dengan Myanmar memang sangat menghindari megaphone diplomacy (diplomasi yang ‘berisik’).

Jadi, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia lebih banyak ‘diam-diam’ dengan tujuan agar pemerintah Myanmar tetap mau membuka komunikasi dengan kita. Di antara tujuan diplomasi yang ingin dicapai Indonesia adalah melunakkan hati para elit Myanmar agar mau memberikan jamin an HAM bagi semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim (Rohingya) serta memperluas akses bagi masuknya bantuan kemanusiaan.

Sungguh ironis, ketika warga di Indonesia banyak yang marah-marah pada pemerintahnya sendiri dalam kasus manusia perahu Rohingya tahun 2015, pemerintah Myanmar malah cuci tangan dan mengatakan, “Sudah sangat jelas bahwa Myanmar bukan sumber dari problem terkait manusia perahu di Laut Andaman.” (kata Zaw Htay, jubir President Thein Sein). Myanmar awalnya menolak hadir dalam pertemuan dengan Indonesia, Malaysia, Thailand. Tapi akhirnya mau, asal negara-negara lain menggunakan istilah “illegal migrant”, bukan “Rohingya.” Bayangkan betapa songongnya mereka. Sikap songong juga ditunjukkan pemerintah Australia. Saat ditanya wartawan tentang nasib pengungsi Rohingya tahun 2015, PM Australia, Tony Abbot menjawab enteng, “Nope, nope, nope.” (tidak, tidak, tidak). Artinya, dia tidak peduli dengan para pengungsi ini.

Abbot memang ahli dalam urusan melempar tanggung jawab soal pengungsi kepada Indonesia. Beberapa waktu lalu, dia membeli lifeboat berwarna oranye dari Singapura. Lalu, ketika ada kapal berisi pencari suaka yang masuk ke perairan Australia, aparat menangkap penumpangnya, lalu memaksa mereka masuk ke lifeboat itu dan digiring masuk ke perairan Indonesia. Setelah terdampar di Indonesia, otomatis tanggung jawabnya jatuh ke tangan Indonesia.

Padahal Indonesia tidak menandatangani Konvensi PBB tentang pengungsi; Australia menandatanganinya. Tapi Indonesia sudah menjalankan kewajiban kemanusiaannya dengan menampung lebih dari 11 ribu pengungsi dari 41 negara; termasuk yang ‘dibuang’ oleh Australia. Padahal Indonesia bukan tujuan para pengungsi. Orang Rohingya pun saat diwawancarai juga pinginnya mengungsi ke negeri makmur, bukan ke Indonesia.

Tahun 2012, JK datang langsung ke Myanmar membawa bantuan; Menlu Marty juga ke Myanmar tahun 2014 menyampaikan komitmen bantuan 1 Juta Dollar dan bertemu langsung dengan warga etnis Rohingya. Pada Desember 2014, Wamenlu AM Fachir meresmikan 4 sekolah bantuan Indonesia di 3 desa di Rakhine (daerah konflik) dengan menggunakan dana 1 juta dollar itu. Civil society pun tak kalah sigap, misalnya MER-C yang sudah dua kali mengirim misi bantuan medis ke Rakhine dan saat ini sedang membuat rumah sakit di sana.

Menlu Retno bahkan sudah blusukan ke berbagai kamp pengungsi Rohingya, termasuk yang di Bangladesh. Pada 29 Desember 2016, Indonesia mengirim 10 kontainer bantuan untuk Rohingya. Bantuan itu dilepas langsung oleh Presiden Jokowi di pelabuhan Tanjung Priok, tentu gak pake nangis-nangisan kayak istri Erdogan. Kesimpulannya, Indonesia sebenarnya sudah berbuat sangat banyak dan melampaui kewajibannya (istilahnya: sudah ‘extramile’) untuk Rohingya selama ini (mengevaluasinya tidak bisa sebatas 3 tahun terakhir saja).

Karena itu, berhentilah menyebar foto hoax untuk menghina pemerintah kita sendiri. Seperti kasus foto kapal perang bertuliskan “Amanat Presiden Turki Erdogan kepada Pemerintah Indonesia dan Malaysia: Jangan halang armada kapal perang kami memasuki perairan Indonesia dan Malaysia!” Padahal itu foto kapal milik Indonesia (KRI Sultan Iskandar Muda 367). Memalukan.

Mari bantu orang Rohingya dengan ‘pride’ (kebanggaan) sebagai bangsa. Kita ini bahkan jauh lebih beradab dari Australia yang makmur itu. Juga ingatlah, masih ada 90.000 pengungsi domestik (mereka yang terusir dari kampung halaman karena berbagai konflik SARA) yang jauh lebih penting dibantu agar bisa kembali ke kampung halaman. Jangan selalu sibuk mengurus tetangga sementara saudara sendiri diabaikan.