sistem politik dan pemerintahan timur leste

MAKALAH

POLITIK DAN PEMERINTAHAN ASIA TENGGARA

- TIMOR LESTE -

 

OLEH :

SULASRIN

MUH. FADHEL

M. INDRA SAPUTRA

JIHAN ALDAYANSYAH

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah makalah yang berjudul "SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN TIMOR LESTE". Penyusunan makalah ini bertujuan sebagai penunjang mata kuliah POLITIK DAN PEMERINTAHAN ASIA TENGGARA  yang nantinya dapat digunakan mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuannya.

Di dalam pembuatan makalah ini banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini, sehingga makalah ini dapat selesai tepat pada waktunya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dosen  pembimbing saya karena atas bimbingan dan sarannya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini mungkin banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan-kritikan dari pembaca, dan mudah-mudahan makalah ini dapat mencapai sasaran yang di harapkan dan mudah-mudahan makalah ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kendari,        Oktober 2017

                                                                     

                                                                      Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL ..........................................................................................                        i

KATA PENGANTAR ....................................................................                       ii

DAFTAR ISI ...................................................................................                      iii

BAB   I      PENDAHULUAN                                                                                

1.1.       Latar Belakang ....................................................................                       1

1.2.       Rumusan Masalah ...............................................................                       1

1.3.       Tujuan Penulisan .................................................................                       2

BAB   II    PEMBAHASAN ( TIMUR LESTE )

2.1.       Sistem Pemerintahan............................................................                       3

2.2.       Sistem Eloktoral ..................................................................                       6

2.3.       Sistem Kepartaian ...............................................................                       7

2.4.       Sistem Ekonomi ..................................................................                     15

2.5.       Kebijakan luar negeri terhadap ASEAN .............................                     17

BAB   III   PENUTUP

3.1.       Kesimpulan ..........................................................................                     18

3.2.       Saran ....................................................................................                     21

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………….               22-24                  

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Timor Leste merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang juga merupakan negara termuda di kawasan ini. Timor Timur atau saat ini lebih dikenal dengan Timor Leste merupakan sebuah wilayah bekas koloni portugis yang dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi yang pernah menjadi bagian Indonesia antara 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Kala itu provinsi ini merupakan provinsi Indonesia yang ke-27. Timor Timur dianeksasi ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh mantan presiden Indonesia ke 2 (Soeharto) setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal[1]. Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur pulau Timor, pulau Kambing atau Atauro, pulau Jaco dan sebuah eksklave di Timor Barat yang dikelilingi oleh provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setelah merdeka, namanya berubah menjadi Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur. Negara ini adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat. Timor Leste memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 2 Mei 2002 dan pada tahun yang sama Timor Leste juga menjadi anggota PBB yang ke 161[2].

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis dapa menarik rumusan masalah, yaitu :

1.      Bagaimana sistem pemerintahan di Timur Leste ?

2.      Bagaimana sistem elektoral atau pemilihan umum di Timur Leste ?

3.       Bagaimana sistem Kepartaian di Timur Leste ?

4.      Bagaimana sistem ekonomi di Timur Leste ?

5.      Bagaimana Kebijakan Luar negeri Timur Leste di ASEAN ?

1.3  Tujuan

Adapun tujuan dari makalah ini yaitu :

1.      Untuk memahami sistem pemerintahan Timur Leste.

2.      Untuk memahami sistem pemilihan umum (elektoral) Timur Leste.

3.      Untuk memahami sistem kepartaian Timur Leste.

4.      Untuk memahami sistem ekonomi Timur Leste.

5.      Untuk memahami kebijakan luar negeri Timur Leste di ASEAN.

BAB II

PEMBAHASAN

Timur Leste merupakan sebuah negara yang merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 dan merupakan negara termuda yang berada di Asia Tenggara. Akan tetapi di tahun yang sama dengan kemerdekaannya negara ini telah menjadi anggota PBB ke 161.

Timur Leste atau Republik Demokratik Timor Leste terletak di pulau Timor bagian Timur, pada koordinat 8.50' LS, 125.55' BT, merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan semi presidensial. Serta menggunakan 4 bahasa, yaitu bahasa Tetun dan Portugis sebagai bahasa resmi dan bahasa Inggris dan Indonesia sebagai bahasa kerja. Timur Leste juga memiiki luas wilayah 14.874 KM², dengan jumlah penduduk sebesar 1,066,409 (Berdasarkan sensus 2010, dengan pertumbuhan penduduk sekitar 3,5% per tahun, diperkirakan penduduk pada akhir tahun 2011 adalah 1,115,000 jiwa). Mayoritas penduduk terdiri dari generasi muda (0 – 34 tahun) sekitar 781,615 jiwa (lebih dari 70%)[3].

2.1. Sistem Pemerintahan

Repulik Demokratik Timor Leste menganut bentuk pemerintahan semi presidensial. Dimana Kepala Negara adalah seorang presiden, yang dipilih oleh pemungutan suara untuk masa jabatan lima tahun. Presiden menjamin penghormatan terhadap Konstitusi dan Institusi Negara, serta dapat bertindak sebagai mediator untuk resolusi yang nyata. Dia juga dapat menggunakan hak untuk memveto undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh Parlemen Nasional. Sebagai Kepala Negara Presiden juga memimpin Dewan Negara dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan[4]. Sedangkan Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan yang dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan[5].

Parlemen Timor Leste yang unikameral yaitu Parlemen Nasional atau Parlamento Nacional, dimana anggotanya juga dipilih oleh pemungutan suara untuk masa jabatan lima tahun. Jumlah kursi dapat bervariasi dari minimal 52 sampai maksimum 65. Semua partai politik yang sah dapat mencalonkan diri ke pemilihan legislatif, sehingga mengatur daftar kandidat mereka ke Parlemen Nasional. Pemerintah adalah badan pelaksana Negara dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan Program Pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun[6].

Berdasarkan Konstitusi, pemerintahan Timor-Leste menganut sistem Pemerintahan Semi Pesidensil dengan sistem pemisahan kekuasaan, sehingga terdapat empat lembaga tinggi negara, yaitu kepala Negara, kepala Pemerintahan, Majelis Nasional dan Lembaga Peradilan[7].

a)      Kepala Negara

Konstitusi Timor Lorosa'e atau Timor Leste mulai berlaku ketika wilayah tersebut secara resmi merdeka pada bulan Mei 2002. Pemerintahan ini menyediakan sebuah republik demokratis dengan seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Semua warga berusia 18 dan lebih tua memiliki hak untuk memilih. Presiden Timor Leste secara langsung dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat melayani tidak lebih dari dua periode berturut-turut. Di bawah konstitusi, presiden adalah simbol kemerdekaan Timor Lorosa'e dan penjamin kelancaran fungsi institusi demokratis republik serta presiden adalah komandan tertinggi pasukan pertahanan. Kay Rala Xanana Gusmão (lahir 20 Juni 1946), lahir José Alexandre Gusmão, adalah presiden perdana dari negara kecil Timor Timur di Asia Tenggara.

b)      Kepala Pemerintahan

Konstitusi Timor Lorosa'e mulai berlaku ketika wilayah tersebut secara resmi merdeka pada bulan Mei 2002. Pemerintahan ini menyediakan sebuah republik demokratis dengan seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Semua warga berusia 18 dan lebih tua memiliki hak untuk memilih.

Perdana menteri mengawasi fungsi pemerintahan sehari-hari dan memimpin Dewan Menteri. Perdana menteri ditunjuk oleh partai politik atau aliansi partai politik dengan mayoritas di legislatif nasional dan secara resmi ditunjuk oleh presiden. Para menteri juga ditunjuk oleh presiden, mengikuti rekomendasi perdana menteri.

c)      Majelis Nasional

Parlemen Timor Leste yang unikameral adalah Parlemen Nasional atau Parlamento Nacional, yang anggotanya juga dipilih oleh pemungutan suara untuk masa jabatan lima tahun. Jumlah kursi bisa bervariasi dari minimal 52 sampai maksimum 65.

Parlemen Nasional akan bertanggung jawab untuk membuat undang-undang tentang isu-isu mengenai kebijakan dalam negeri dan luar negeri negara bagian, serta fungsi lain yang diatur dalam Konstitusi. Tujuan khusus dari Parlemen Nasional adalah sebagai berikut:

·      Lewat undang-undang yang relevan dan disusun dengan baik pada waktu yang tepat;

·      Menetapkan sistem multipartai dan peraturan demokratis melalui dialog yang produktif;

·      Memberikan keteimbang kepada kekuasaan Presidensi dan Pemerintahan; dan

·      Menetapkan dan memelihara komunikasi yang benar, efisien dan efektif antara berbagai cabang Pemerintah untuk memastikan penghormatan terhadap Konstitusi dan undang-undang yang disahkan secara konstitusional, transparansi dalam administrasi publik, dan independensi dan ketidakberpihakan pengadilan. 

Fungsi Parlemen didukung oleh Sekretariat agar memberikan layanan yang tepat kepada Anggota. Layanan Sekretariat mencakup daftar pertimbangan DPR dan pemerintah mengenai agenda legislatif.

d)      Lembaga Peradilan[8]

Menurut pasal 74 Konstitusi dikatakan bahwa Presiden adalah Kepala Negara, simbol untuk menjamin kemerdekaan nasional, persatuan nasional dan berfungsinya institusi-institusi Negara secara democratis.

Sebagai sebuah Negara yang berbentuk Republik dan berdasarkan pada hukum, Pengadilan Republik Demokratik Timor-Leste ditetapkan sebagai lembaga yudikatif yang bersifat independen, imparsial dan bebas dari pangaruh pihak luar (termasuk Presiden, Parlamen dan Pemerintah).

2.2. Sistem Elektoral

Berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, dalam melakukan pemilihan umum baik untuk pemilihan Presiden maupun Perdana Menteri, Timur Leste melakukannya dengan pemilihan umum dilakukan dengan langsung, bebas, rahasia dan personal[9] yang melibatkan seluruh masyarakatnya yang berusia 18 tahun keatas. Adapun masa jabatan dari Presiden maupun Perdana Menteri masing-masing 5 tahun dan dapat mengikuti 2 kali periode pemilihan berturut-turut.

Tahun ini Timor Leste kembali melakukan pemilihan Presiden dan Perdana Mentari. Pemilihan Presiden dilakukan pada 3 Maret lalu dan yang menjadi pemenangnya adalah Francisco Guterres atau yang lebih dikenal dengan Lu-Olo, yang merupakan mantan gerilyawan pembebasan Timor Leste dari Indonesia, dengan perolehan suara mencapai 57 persen dari kandidat lain[10] serta mendapat dukungan dari partai CNRT dan Fretilin[11]. Sedangkan pemilihan parlemen untuk mengganti Perdana Menteri sebelumnya dilaksanankan pada 22 Juli dan dimenangkan oleh partai Fretilin dengan perolehan suara sebanyak 30 persen dari partai-partai lainnya[12]. Sedangkan Perdana Menteri Timor Leste saat ini adalah Mari Alkatiri yang merupakan Sekretaris Jenderal dari Partai Fretilin[13] yang telah dilantik pada 15 September lalu.

2.3. Sistem Kepartaian

Timur Leste merupakan negara yang menganut multi-partai yang demokratis. Saat ini tercatat ada 14 partai politik yang berada di Timur Leste yaitu :

1)        Front Revolusioner untuk Timor Timur yang Merdeka ( Frente Revolucionária do Timor Leste Independente (FRETILIN))

Partai ini memulai sebagai gerakan perlawanan yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Lorosa'e, yang pertama dari Portugal dan kemudian dari Indonesia , antara tahun 1974 dan 1998. Awalnya disebut Asosiasi Sosial Demokrat Timor Leste (ASDT). Setelah Timor Lorosa'e memperoleh kemerdekaannya dari Indonesia, FRETILIN menjadi salah satu dari beberapa pihak yang bersaing memperebutkan kekuasaan dalam sistem multi partai.

FRETILIN adalah pemain utama baik militer maupun perjuangan politik untuk mandiri. Banyak tokoh terkenal tinggal di pengasingan, terutama di Mozambik selama pendudukan Indonesia. Mari Alkatiri, anggota senior misi diplomatik Timor Leste dan seorang ekonom yang dihormati, yang saat ini baru saja di lantik sebagai Perdana Menteri. Francisco "Lu Olo" Guterres adalah Presiden saat ini yang dimana telah memenangkan pemilihan.

FRETILIN memegang 30 persen kursi di parlemen saat ini[14], partai ini memiliki keuntungan untuk tampil baik dalam pemilihan karena keanggotaan yang kuat. Di seluruh negeri, mereka juga memiliki struktur partai yang lebih baik daripada partai lainnya. Hubungan FRETILIN dengan beberapa ideologi Marxis-Leninis telah membawa negara ini ke dalam perubahan sosial, politik dan ekonomi yang radikal dan dianggap paling progresif di wilayah ini.

2)        Partai Demokrat ( Partido Democrático )

Didirikan pada tanggal 10 Juni 2001. Saat ini, sebagian anggota partai tersebut adalah generasi muda yang sedang belajar di luar negeri, seperti Indonesia , Norwegia , Portugal , Australia ,Selandia Baru dan Amerika Serikat[15]. Pada kebijakan luar negeri, PD mencari hubungan regional yang lebih baik dengan negara-negara tetangga dan ASEAN, yang bertujuan untuk investasi asing lebih lanjut dan liberalisasi pasar[16].

Pada Pemilihan yang telah dilaksanakan tahun ini, partai memperoleh 10.2 persen suara di parlemen[17].

3)        Partai Sosial Demokrat ( Partido Social Democrata )

PSD didirikan pada tahun 2000 oleh Mario Carrascalao, Zacarias Albano da Costa, Lucia Maria Lobato dan Joao Goncalves[18]. PSD juga berusaha untuk melindungi hak asasi manusia universal, pluralisme, partisipasi, kreativitas, keadilan sosial, supremasi hukum, kesetaraan, hak asasi manusia dan hak perempuan, anak-anak dan minoritas. PSD juga menentang hukuman mati dan aborsi[19].

4)        Asosiasi Demokratik Timor Leste ( Associação Social-Democrata Timorense )

Partai ini didirikan oleh Francisco Xavier do Amaral dan Jose Ramos-Horta pada tahun 1974, segera setelah pemerintahan Salazar berakhir di Portugal. Dalam hal ideologi politik, menekankan pada penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan pemerataan kekayaan[20].

5)        Uni Demokratik Timor ( União Democrática Timorense )

 Ini adalah partai pertama yang didirikan di negara ini pada tahun 1974, setelah Revolusi Anyelir di Portugal. Partai ini awalnya menganjurkan hubungan lanjutan dengan Portugal, dengan menggunakan slogan Tetum Mate bandera hum yang berarti 'Di bawah bayang-bayang bendera Portugis ', namun kemudian membentuk aliansi dengan Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin) ​​yang lebih kecil untuk bekerja menuju kemerdekaan pada bulan Januari 1975. Aliansi ini kemudian bubar di antara tuduhan bahwa Fretilin tidak melakukan kontrol terhadap anggota-anggotanya yang lebih ekstrem[21].

6)        Partai Nasionalis Timor ( Partido Nacionalista Timorense )

Mempertahankan keterkaitannya dengan Indonesia, PNT didirikan pada puncak jajak pendapat dan mendukung otonomi luas di Indonesia dalam hal tawar-menawar politik. Dr. Abilio Araujo, seorang tokoh kontroversial, dia telah menjadi seorang Marxis dan pengusaha yang diakui sebelum dikeluarkan dari jabatan Delegasi Eksternal FRETILIN untuk urusannya dengan Indonesia. Sikap PNT mengenai keadilan dan rekonsiliasi saling bertentangan: di satu sisi mereka menganjurkan amnesti seputar peristiwa 1974, dan di sisi lain mereka melihat untuk menuntut tindakan tahun 1999 dan seterusnya[22].

7)        Asosiasi Pahlawan Timor ( Klibur Oan Timor Asuwain )

Asosiasi Pahlawan Timor Leste ( Tetum : Klibur Oan Timor Asuwain KOTA , Portugis : Associação dos Herois Timorenses AHT ) adalah partai politik konservatifdi Timor Lorosa'e[23].

KOTA merupakan partai lama lainnya yang dibentuk pada tahun 1974, segera setelah Portugis mengakhiri masa kolonial mereka dan sebelum aneksasi Indonesia, partai pro-integrasi ini mendorong promosi dan perlindungan budaya dan tradisi Timor Leste dan terutama merupakan asosiasi keluarga liurai (raja tradisional). Manuel Tilman, pemimpin partai tersebut juga merupakan anggota kelompok etnis Mambai yang terkenal di dataran tengah Timor Leste. Partai yang sebelumnya dikenal sebagai Asosiasi Populer Monarkis Timor (APMT) mengklaim memiliki 30.000 anggota di bagian barat negara tersebut. Kebijakan sosial partai tersebut, yang diadaptasi berdasarkan Partai Sosialis Portugal, mendukung pembentukan negara kesejahteraan yang kuat dengan sistem pajak progresif[24].

8)        Partai Rakyat Timor ( Partido do Povo de Timor )

Merupakan partai politik yang konservatif di Timor Leste. Dr Jacob Xavier, tokoh terkemuka sebuah partai mengklaim bahwa dia adalah keturunan langsung Raja Portugal.Partai "monarkis" didirikan pada tahun 2000 oleh Erminio da Silva da Costa sebagai bagian dari MPTL yang sekarang tidak berfungsi - Movimento do Povo de Timor Leste (Gerakan Rakyat Timor Lorosa'e)[25].

9)        Partai Demokrat Kristen ( Partido Democrata Cristão )

Sebuah partai kecil yang didirikan pada tahun 2000, PDC sedang melihat dukungan dan penempatan di dalam sistem politik dengan menggabungkan diri dengan UDC - Uniao Democrata Crista de Timor (Uni Demokratik Kristen Timor) untuk menghubungkan kaum Katolik dan Protestan gereja-gereja di Timor Leste dengan jaringan Australia, Indonesia dan Portugis. Pemimpin partai, Antonio Ximenes adalah seorang direktur Komisi Nasional untuk Studi tentang Masa Depan Timor Timur, sebuah LSM lokal, sementara Pendeta Arlindo Marcal, Sekretaris Jenderal partai tersebut adalah mantan kepala Gereja Protestan Timor-Leste, dengan keyakinan yang kuat. Dalam hak asasi manusia dia adalah salah satu pendiri Yayasan HAK (Asosiasi HAK).  Partai tersebut menganjurkan hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan Pasifik[26].

10)    Partai Sosialis Timor ( Partido Socialista de Timor )

Avelino Coelho da Silva, arsitek terkemuka partai Marxis-Leninis ini didirikan pada tahun 90an di Indonesia di antara gerakan mahasiswa dan buruh. Sebuah kelompok pecahan FRETILIN, PST didedikasikan untuk pembangunan masyarakat sosialis tanpa kelas di Timor Leste, untuk membebaskan negara dari semua bentuk kolonialisme, imperialisme, paternalisme dan eksploitasi dengan perhatian utama pada situasi pekerja dan petani. Mengamankan enam kursi parlemen, PST memiliki jaringan internasional yang luas dengan berbagai organisasi politik dan serikat pekerja dari Australia, Indonesia, Portugal, Korea Selatan dan Eropa Barat[27].

11)    Partai Liberal ( Partai Liberal )

Partai ini terbentuk pada Desember 2005, Joao Mariano Saldanha, seorang akademisi dan anggota keluarga Timor yang berpengaruh termasuk pemilik Suara Timor Lorosae juga merupakan Rektor Institut Teknologi Dili dan anggota Dewan Negara adalah tokoh terkenal. di Timor Leste Partai yang baru dibentuk ini memiliki tujuan politik untuk memastikan demokrasi sosial yang menjamin kesetaraan, keadilan dan toleransi[28].

12)    Uni Demokratik Kristen Timor ( União Democrata-Crista de Timor )[29]

UDC didirikan pada kongres tanggal 14 Maret 1998 di Lisbon, Portugal. Partai ini ikut serta dalam konvensi CNRT yang diadakan di Portugal bulan April 1998 dan merupakan rekan pendiri CNRT. UDC juga ikut serta dalam kongres Nasional CNRT di Dili tanggal 21-30 Agustus 2000. 

UDC berpusat di Dili pada sebuah kantor kecil dan sederhana di kediaman presiden UDC, Vicente Guterres. UDC telah mendukung keputusan CNRT untuk membatasi kegiatan politik partai hanya pada tingkat kabupaten dan pada saat ini hanya memiliki sekitar 1500 anggota yang tersebar di 13 kabupaten di Timor Timur. Partai ini diatur dalam kongres nasional dan badan nasional dan dijalankan melalui komite-komite yang masing-masing bertanggung jawab atas masalah-masalah politik, hukum dan keuangan. UDC juga memiliki organisasi Pemuda Kristen Demokrasi, organisasi Perempuan Kristen Demokrasi dan organisasi Buruh Kristen Demokrasi. UDC bergantung pada sumbangan-sumbangan dari anggotanya sebagai sumber dananya. Partai ini adalah anggota pengamat dari Demokrasi Kristen Internasional dan mempertahankan hubungan dengan CDS/PP-Partido Populer di Potugal.

UDC didasari pada pribadi manusiawi Kristen dan doktrin sosial dari gereja Katolik. Meskipun terbuka bagi anggota yang lain, pada saat ini kelihatannya hanya terdiri dari penganut agama Katolik. Partai ini memiliki pandangan pro demokrasi dan pro Kristen yang sama dengan PDC namun terpisah.

UDC menyatakan bahwa misi fundamentalnya adalah untuk bekerja sama dengan kelompok politik Timor Timur lainnya dan anggota terutama CNRT untuk menjamin masa transisi yang aman dan damai menjelang kemerdekaan dan pendirian sistem yang demokratis di Timor Timur. UDC mendukung sistem demokrasi multi partai dan semi kepresidenan bergaya Perancis di mana presiden memiliki kekuasaan yang terbatas. UDC yakin bahwa Timor Timur harus belajar dari pengalaman Amerika Latin yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan jika diberikan kekuasaan yang berlebihan. Presiden harus dipilih secara langsung dan kekuasaan dibagi antara Presiden dan perdana menteri. Pemilihan umum penting untuk mendemokratisasikan institusi-institusi Kabinet Transisi dan Badan Nasional yang posisinya saat ini merupakan penunjukan langsung. Sistem parlemen Timor Timur harus mencerminkan keaneka-ragaman etno-linguistik di Timor Timur.

UDC mendukung ekonomi pasar untuk Timor. Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan harus bersifat universal dan bebas biaya, dan kebudayaan Timor Timur, termasuk bahasa-bahasa dan dialek-dialek lokal harus dijaga dan dikembangkan. Bahasa Portugis harus menjadi bahasa resmi, Tetun sebagai bahasa nasional, dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional Timor.

UDC yakin bahwa Deklarasi Internasional Hak-Hak Asasi Manusia harus menjadi pedoman yang fundamental bagi Timor Timur. Perbedaan budaya, bahasa dan agama harus dihormati. Hak perempuan dan golongan minoritas harus dijunjung. Kebijakan luar negeri Timor Timur harus membangun hubungan bilateral dan multilateral yang positif dengan negara-negara di wilayahnya termasuk Australia, New Zealand, Indonesia, ASEAN dan forum negara-negara Pasifik Selatan. Timor Timur harus juga membangun hubungan baik dengan komunitas negara-negara berbahasa Portugis (CPLP), Uni Eropa, Amerika, Rusia, Cina, Jepang, Amerika Latin dan pemerintahan-pemerintahan demokratis pada umumnya. Timor Timur harus mendukung resolusi perdamaian bagi konflik-konflik.

13)    Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste ( Conselho Nacional de Reconstrução do Timor )[30]

CNRT adalah badan utama organisasi-organisasi perlawanan Timor Timur. Didirikan pada konferensi di Portugal pada bulan April 1998 untuk menggantikan Badan Nasional Perjuangan Maubere (CNRM) yang didirikan pada tahun 1987 oleh Xanana Gusmao dan kolega-koleganya sebagai bagian dari restrukturisasi perjuangan yang inklusif, non partisan setelah hampir mengalami penurunan pada akhir tahun 1970-an. Perluasan dan penyatuan perlawanan ini juga termasuk pengunduran diri Xanana Gusmao dari FRETILIN, keputusan FRETILIN untuk membatalkan pernyataannya sebagai satu-satunya representasi masyarakat Timor yang sah dan untuk mendirikan FALINTIL yang hingga saat itu merupakan sayap bersenjata dari FRETILIN, sebagai non partisan, angkatan nasional, dan pengakuan fungsi semua pihak nasionalis – seperti mahasiswa dan partai-partai politik seperti UDT – dalam perjuangan untuk penentuan nasib.

Nama dan bendera CNRT digunakan oleh UNAMET pada tanggal 30 Agustus 1999 di atas kertas pemilihan umum sebagai representasi untuk pilihan kemerdekaan yang didukung oleh 78.5% dari pemilih. UNTAET telah bekerja bersama CNRT sebagai partner utamanya dalam administrasi transisi di Timor Timur. Namun, kebutuhan CNRT untuk mempunyai administrasi yang paralel dan struktur-struktur pembangunan telah berubah karena administrasi telah menjadi lebih terintegrasi and mengalami proses Timorisasi.

14)    Frente-Mudança[31]

Frente de Reconstrução Nacional de Timor-Leste - Mudança (bahasa Inggris: Front untuk Rekonstruksi Nasional Timor-Leste - Perubahan), yang biasa dikenal dengan Frenti-Mudança , adalah sebuah partai politik di Timor Lorosa'e yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri José Luís Guterres.

Partai ini dimulai sebagai sayap kiri, faksi reformis di FRETILIN bernama FRETILIN Mudança , berusaha mereformasi partai dari dalam.Pada bulan April 2006 kelompok tersebut berusaha untuk menyingkirkan Marí Alkatiri sebagai sekretaris jenderal FRETILIN. Dalam pemilihan 2007, kelompok tersebut mendukung mantan anggota FRETILIN José Ramos-Horta untuk masa kepresidenan dan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste dalam pemilihan parlemen. Pemimpin grup José Luis Guterres ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri di pemerintahan Xanana Gusmão.

Setelah pemilihan, kelompok tersebut menamai dirinya sendiri FRETLIN(menghapus "I") dan berusaha mendaftar sebagai partai politik untuk pemilihan tahun 2012 . Namun, Pengadilan Tinggi menolak permohonan tersebut, dengan anggapan bahwa namanya terlalu mirip dengan FRETILIN. Ini mengajukan aplikasi kedua dengan nama "FRENTI-Mudança", yang diterima pada bulan Juli 2011, meskipun partai tersebut terpaksa mengganti tokonya, karena dianggap terlalu mirip dengan FRETILIN.

2.4. Sistem Ekonomi

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002, Timor-Leste menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastrukturnya, memperkuat pemerintahan sipil, dan menghasilkan lapangan kerja bagi kaum muda yang memasuki angkatan kerja. Pengembangan sumber daya minyak dan gas lepas pantai sangat melengkapi pendapatan pemerintah.

Minyak menyumbang lebih dari 90% pendapatan pemerintah, dan turunnya harga minyak pada tahun 2014-2016 telah menyebabkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang dari pengeluaran pemerintah. Timor-Leste mengkompensasi penurunan harga dengan mengekspor lebih banyak minyak[32].

Timor-Leste telah menerima pendapatan dari minyak dan gas bumi sejak tahun 2005 sebagai proyek besar di Joint Petroleum Development Area yang dimiliki Timor-Leste dengan Australia. Pemerintah membentuk Dana Perminyakan khusus pada tahun 2005 untuk memastikan penggunaan pendapatan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Aset Dana Perminyakan mencapai $ 8,3 miliar di tahun 2011[33].

Perekonomian bergantung pada pengeluaran pemerintah (dibiayai oleh pendapatan minyak bumi) dan bantuan dari donor internasional. Perkembangan sektor swasta tertinggal karena kekurangan modal manusia, kelemahan infrastruktur, sistem hukum yang tidak lengkap, dan lingkungan peraturan yang tidak efisien.

Pada tahun 2011, Rencana Pembangunan Strategis Nasional disetujui dengan suara bulat oleh Parlemen Nasional. Rencana tersebut berfokus pada penggunaan pendapatan minyak untuk mendukung pengembangan ekonomi non-perminyakan dan menjadi negara berpenghasilan menengah pada tahun 2030[34]. Transisi pemerintahan yang damai pada bulan Februari 2015 menandai kematangan politik di negara ini dan kesiapannya untuk berfokus pada masalah-masalah pembangunan ekonomi. Pada awal 2016, Timor-Leste berhasil menyelenggarakan forum bisnis pertama anggota Komunitas Negara Berbicara Portugis (CPLP), di mana sekitar 500 pelaku bisnis diberi kesempatan untuk membangun jaringan bisnis dan mengeksplorasi peluang bisnis dan investasi. Pemerintah menggunakan kesempatan untuk mengulangi ketertarikan dan keterbukaannya terhadap investor asing[35].

Pemerintah, melalui badan otonomnya, National Petroleum and Minerals Authority (ANPM), telah melakukan kontrak dengan perusahaan asing untuk mengeksplorasi dan mengembangkan deposit minyak dan gas lepas pantai. Pajak dan royalti yang dikumpulkan oleh pemerintah dan agensinya disimpan dalam dana minyak yang berdaulat, yang menampung sekitar USD 16,2 miliar pada bulan Desember 2015[36].

Pengalaman terbatas dalam pengadaan dan pembangunan infrastruktur telah menghambat proyek-proyek ini. Kebijakan ekonomi yang mendasari tantangan yang dihadapi negara tetap merupakan cara terbaik untuk menggunakan kekayaan minyak dan gas untuk mengangkat ekonomi non-minyak ke jalur pertumbuhan yang lebih tinggi dan untuk mengurangi kemiskinan[37].

Selain sumber pendapatan berasal dari minyak dan gas, Timur Leste juga memiliki bahan ekspor yang dapat menjadi sumber pndapatan negara yaitu kopi, kemiri, ternak biji besi dan kayu[38]. Selain itu juga Presiden saat ini merencanakan pembangunan nasional melalui sektor pariwisata yang mana dengan dikenalnya tempat wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara yang cukup untuk pembangunan nasional.

Di samping itu, perdagangan sangat penting bagi perekonomian Timor-Leste, nilai ekspor dan impor yang disatukan sama dengan 111 persen dari PDB. Tingkat tarif rata-rata berlaku adalah 2,5 persen. Kepemilikan tanah asing tidak diperbolehkan, dan investasi di sektor ekonomi lainnya diputar. Kemajuan yang sederhana telah dicapai dalam membangun sistem perbankan yang efektif, namun sektor keuangan masih dalam tahap perkembangan baru[39].

Adapun hubungan bilateral yang dilakukan Timor Leste untuk pembangunan nasional maupun untuk memenuhi kebutuhannya yaitu melalui impor komoditas dari Indonesia, RRC, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Australia[40].

2.5. Kebijakan Luar Negeri Timur Leste terhadap ASEAN

Timor Leste sendiri secara resmi mengajukan proposal untuk menjadi anggota ASEAN ke-11, pertama kali pada tahun 2011 di bawah konstitusi keempat pemerintahannya (ASEAN Secretariat News 2012). Kendatipun hingga kini status Timor Leste masih dalam masa dipertimbangkan oleh Dewan Koordinasi ASEAN dan Working Group dari ASEAN sendiri, pemerintah Timor Leste tetap memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa Timor Leste dapat diterima sebagai anggota ke-11 di ASEAN[41].

Sejak berdirinya Timor Leste sebagai negara independen pada tahun 2002, Timor Leste telah melalukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai anggota ASEAN dan menyelaraskan kebijakan luar negeri sebagaimana yang diatur dalam ASEAN. Sebagai contoh komitmen dan keseriusan upaya Timor Leste tersebut adalah dengan menunjuk Roberto Sarmento de Oliveira Soares sebagai Secretary of State for ASEAN Affairs of the Democratic Republic of Timor-Leste dan telah membuka kantor kedutaan resmi di enam negara ASEAN yang mana secara keseluruhan kantor kedutaan tersebut akan diproyeksikan pencapaiannya pada tahun 2017 (ASEAN Secretariat News 2012). Dalam hal ini, Timor Leste bahkan telah menyiapkan dan merencanakan anggaran tersendiri untuk terus melakukan pembangunan guna memenuhi persyaratan untuk diterima menjadi salah satu anggota ASEAN[42].

Berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Timor Leste tersebut tidak dapat dilepaskan dari ide atau gagasan awal Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN yang dipelopori oleh beberapa tokoh penting Timor Leste, salah satunya adalah Kay Rala Xanana Gusmao yang pernah menjabat presiden pertama Timor Leste untuk periode 2002-2007 dan menempati posisi sebagai Perdana Menteri Timor Leste periode 2008-2013. Pertama kali isu ini dihadirkan di bawah pemerintahan Presiden Xanana Gusmao melalui Perdana Menterinya Ramos Horta ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Indonesia pada Oktober 2002[43].

Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Timor Leste sebelum bisa menjadi anggota ASEAN, antara lain :

1.         Dibidang Politik dan keamanan, adalah Stabilitas dalam negeri[44]

2.         Dibidang Ekonomi, adalah liberalisasi perdagangan[45].

3.         Dibidang sosial budaya[46].

Akan tetapi hingga saat ini, Timor Leste belum menjadi anggota dari ASEAN yang selanjutnya. Meskipun demikian, Timor Leste telah diikutkan dalam berbagai kegiatan ASEAN yang bukan bidang politik[47].

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Republik Demokratik Timur Leste merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang dimana Timur Leste memperoleh kemerdekaan yang independen pada tanggal 20 Mei 2002.

Timur Leste memiliki sumber pendapatan berasal dari Minyak dan gas alam, selain itu Timur Leste juga memiliki hasil pertanian berupa kopi, kemiri, kayu cendana. Selain itu juga ada marmer dan biji besi yang merupakan komoditas impor utama negara Timur Leste.

 Timur Leste menganut sistem pemerintahan republik semi-presidensial, dimana pemerintahan terbagi menjadi empat bagian yaitu kepala negara, kepala pemerintahan, majelis parlemen dan lembaga peradilan yang memiliki tugas serta peran masing-masing.

Presiden merupakan kepala negara dipilih oleh pemungutan suara untuk masa jabatan lima tahun. Presiden bukan hanya berfungsi sebagai ikon seremonial, akan tetapi memiliki hak untuk memveto undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh Parlemen Nasional. Sebagai Kepala Negara Presiden juga memimpin Dewan Negara dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan.

Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan, Perdana menteri mengawasi fungsi pemerintahan sehari-hari dan memimpin Dewan Menteri. Perdana menteri ditunjuk oleh partai politik atau aliansi partai politik dengan mayoritas di legislatif nasional dan secara resmi ditunjuk oleh presiden. Para menteri juga ditunjuk oleh presiden, mengikuti rekomendasi perdana menteri.

Parlemen Timor Leste yang unikameral adalah Parlemen Nasional atau Parlamento Nacional, yang anggotanya juga dipilih oleh pemungutan suara untuk masa jabatan lima tahun. Jumlah kursi bisa bervariasi dari minimal 52 sampai maksimum 65. Parlemen Nasional akan bertanggung jawab untuk membuat undang-undang tentang isu-isu mengenai kebijakan dalam negeri dan luar negeri negara bagian.

Sebagai sebuah Negara yang berbentuk Republik dan berdasarkan pada hukum, Pengadilan Republik Demokratik Timor-Leste ditetapkan sebagai lembaga yudikatif yang bersifat independen dan bebas dari pangaruh pihak luar (termasuk Presiden, Parlamen dan Pemerintah).

Berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, dalam melakukan pemilihan umum baik untuk pemilihan Presiden maupun Perdana Menteri, Timur Leste melakukannya dengan pemilihan umum dilakukan dengan langsung, bebas, rahasia dan personal yang melibatkan seluruh masyarakatnya yang berusia 18 tahun keatas. Adapun masa jabatan dari Presiden maupun Perdana Menteri masing-masing 5 tahun dan dapat mengikuti 2 kali periode pemilihan berturut-turut.

Timur Leste merupakan negara yang mnganut multi-partai, sebanyak 14 partai dan saat ini 2 partai yang menempati posisi terbanyak di parlemen, yaitu Fretilin dan CNRT ( Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste ( Conselho Nacional de Reconstrução do Timor )).

Adapun Kebijakan luar negeri Timur Leste yaitu sebagai negara termuda di Asia Tenggara, Timur Leste selalu berusaha untuk bekerja sama dan membangun hubungan baik dengan negara tetangga. Misalnya untuk bergabung di ASEAN yang notabenenya memiliki kedekatan geografis, Timur Leste menata stabilitas politik dan keamanan dalam negerinya, ekonomi, dan sosial budayanya. Meskipun sampai saat ini masih belum menjadi anggota ASEAN akan tetapi Timur Leste telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan ASEAN yang tidak berhubungan dengan politik.

3.2. Saran

Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik yang bersifat konstruktif sangat di harapkan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Ø  Sekilas sejarah Timor Leste.  http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=147730. Diunduh pada 02 Oktober 2017.

Ø  https://www.kemlu.go.id/dili/id/bilateral/Pages/profil_negara.aspx. Diunduh pada 02 Oktober 2017.

Ø  http://timor-leste.gov.tl/?p=33&lang=en. Diunduh pada 02 Oktober 2017.

Ø  http://www.easttimorgovernment.com/government.htm. Diunduh pada tanggal 03 Oktober 2017

Ø  https://www.researchgate.net/publication/280613044_PENGANTAR_HUKUM_TIMOR_LESTE. Diunduh pada tanggal 4 Oktober  2017.

Ø  http://internasional.kompas.com/read/2017/03/21/15124861/lu-olo.raih.57.persen.suara.terpilih.menjadi.presiden.timor.leste. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

Ø  http://www.dw.com/id/lu-olo-calon-terkuat-di-pemilihan-presiden-timor-leste/a-38021907. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

Ø  https://www.voaindonesia.com/a/fretilin-raih-suara-terbanyak-dalam-pemilu-timor-leste/3955497.html. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

Ø  http://internasional.kompas.com/read/2017/09/15/18245071/mari-alkatiri-dilantik-jadi-perdana-menteri-baru-timor-leste. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

Ø  http://www.mediaindonesia.com/news/read/114275/menangi-pemilu-fretilin-siap-berkoalisi/2017-07-24. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

Ø  https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_political_parties_in_East_Timor.html. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

Ø  https://www.forum-asia.org/?p=7150. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

Ø  https://dunia.tempo.co/read/894330/fretelin-klaim-menang-pemilu-timor-leste. Diunduh pada tanggal 4Oktober 2017.

Ø  https://www.forum-asia.org/?p=7150. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

Ø  http://members.pcug.org.au/~wildwood/01maracfoa.htm. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

Ø  http://www.indexmundi.com/timor-leste/economy_profile.html. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

Ø  https://www.globalsecurity.org/military/world/timor/economy.htm. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

Ø  https://www.kemlu.go.id/dili/id/Pages/Timor-Leste2.aspx. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017

Ø  https://www.globalsecurity.org/military/world/timor/economy.htm. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

Ø  http://www.indexmundi.com/timor-leste/economy_profile.html. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

Ø  http://www.heritage.org/index/country/timorleste. Diunduh pada tanggal 6 Oktober2017.

Ø  http://ana-maratuthoharoh-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-120675-Perbandingan%20Politik%20Luar%20Negeri-Analisa%20Kebijakan%20Luar%20Negeri%20Timor%20Leste%20untuk%20Bergabung%20ke%20ASEAN%20melalui%20Peringkat%20Analisis%20Individu.html. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

Ø  www.thejakartaglobe.com. Diunduh pada 5 Oktober 2017.

Ø  www.aseansec.org. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

Ø  http://global.liputan6.com/read/2558227/ini-yang-harus-dilalui-timor-leste-untuk-bergabung-dengan-asean. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

Ø  https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhvZ22-6bXAhXKlZQKHXK2DzwQFghFMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Finternasional%2F20150828161413-106-75220%2Fkeanggotaan-timor-leste-di-asean-tinggal-tunggu-waktu%2F&usg=AOvVaw2R0OSvQl8mmp1qRCf4U69u. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

Ø  http://www.etan.org/etanpdf/pdf2/cnbh0202.pdf. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

---

[1] Sekilas sejarah Timor Leste.  http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=147730. Diunduh pada 02 Oktober 2017.

[2] Ibid.

[3] https://www.kemlu.go.id/dili/id/bilateral/Pages/profil_negara.aspx. Diunduh pada 02 Oktober 2017.

[4] http://timor-leste.gov.tl/?p=33&lang=en. Diunduh pada 02 Oktober 2017.

[5] ibid. timor-leste.gov.tl.

[6] ibid. timor-leste.gov.tl.

[7] http://www.easttimorgovernment.com/government.htm. Diunduh pada tanggal 03 Oktober 2017

[8]https://www.researchgate.net/publication/280613044_PENGANTAR_HUKUM_TIMOR_LESTE. Diunduh pada tanggal 4 Oktober  2017.

[9] http://www.etan.org/etanpdf/pdf2/cnbh0202.pdf. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

[10]http://internasional.kompas.com/read/2017/03/21/15124861/lu-olo.raih.57.persen.suara.terpilih.menjadi.presiden.timor.leste. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

[11]http://www.dw.com/id/lu-olo-calon-terkuat-di-pemilihan-presiden-timor-leste/a-38021907. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

[12]https://www.voaindonesia.com/a/fretilin-raih-suara-terbanyak-dalam-pemilu-timor-leste/3955497.html. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

[13] http://internasional.kompas.com/read/2017/09/15/18245071/mari-alkatiri-dilantik-jadi-perdana-menteri-baru-timor-leste. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

[14]http://www.mediaindonesia.com/news/read/114275/menangi-pemilu-fretilin-siap-berkoalisi/2017-07-24. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

[15]https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_political_parties_in_East_Timor.html. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

[16] https://www.forum-asia.org/?p=7150. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

[17] https://dunia.tempo.co/read/894330/fretelin-klaim-menang-pemilu-timor-leste. Diunduh pada tanggal 4Oktober 2017.

[18]https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_political_parties_in_East_Timor.html. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017

[19]https://www.forum-asia.org/?p=7150. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

[20] Ibid. forum asia.org.

[21]https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_political_parties_in_East_Timor.html. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

[22] https://www.forum-asia.org/?p=7150. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

[23]https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_political_parties_in_East_Timor.html. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

[24] Opcit. forum asia.org.

[25] Opcit. ipfs.io.

[26] https://www.forum-asia.org/?p=7150. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

[27] Ibid. forum asia.org

[28] Ibid. forum asia.org

[29] http://members.pcug.org.au/~wildwood/01maracfoa.htm. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

[30] Ibid. members.pcug.org.au.

[31]https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_political_parties_in_East_Timor.html. Diunduh pada tanggal 4 Oktober 2017.

[32]http://www.indexmundi.com/timor-leste/economy_profile.html. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

[33]https://www.globalsecurity.org/military/world/timor/economy.htm. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

[34]https://www.kemlu.go.id/dili/id/Pages/Timor-Leste2.aspx. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017

[35]https://www.globalsecurity.org/military/world/timor/economy.htm. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

[36] Ibid. globalsecurity.org.

[37]http://www.indexmundi.com/timor-leste/economy_profile.html. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

[38]https://www.kemlu.go.id/dili/id/Pages/Timor-Leste2.aspx. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017

[39] http://www.heritage.org/index/country/timorleste. Diunduh pada tanggal 6 Oktober2017.

[40] Opcit. kemlu.go.id.

[41]http://ana-maratuthoharoh-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-120675-Perbandingan%20Politik%20Luar%20Negeri-Analisa%20Kebijakan%20Luar%20Negeri%20Timor%20Leste%20untuk%20Bergabung%20ke%20ASEAN%20melalui%20Peringkat%20Analisis%20Individu.html. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

[42] Ibid.

[43] Ibid.

[44] www.thejakartaglobe.com. Diunduh pada 5 Oktober 2017.

[45] www.aseansec.org. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017.

[46] http://global.liputan6.com/read/2558227/ini-yang-harus-dilalui-timor-leste-untuk-bergabung-dengan-asean. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.

[47]https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhvZ22-6bXAhXKlZQKHXK2DzwQFghFMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Finternasional%2F20150828161413-106-75220%2Fkeanggotaan-timor-leste-di-asean-tinggal-tunggu-waktu%2F&usg=AOvVaw2R0OSvQl8mmp1qRCf4U69u. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.