politik dan pemerintahan negara filipina
MAKALAH
“
Politik Dan Pemerintahan Asia Tenggara “
(
Filipina )
Oleh
:
Kelompok
VII
EVIANA : C1A415094
HAYATUL NUFUSY :
C1A415080
MULIANA
: C1A415088
YOLANDA
NOVRIANI H. : C1A415096
JURUSAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS
HALU OLEO
KENDARI
2017
DAFTAR
ISI
SAMPUL ............................................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang ...................................................... 1
1.2. Rumusan
Masalah ................................................. 2
1.3. Tujuan
.................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
2. 1
Sistem Kepartaian dan Pemilu di
Filiphina ........... 3
2. 2
Ekonomi Filipina ................................................... 8
2. 3
Sistem Pemerintahan Filipina
................................ 10
2. 4
Kebijakan Luar Negeri
Filipina ............................. 13
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
............................................................ 18
3.2.
Saran ...................................................................... 18
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 19
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Filipina merupakan
sebuah negara kepulauan yang terletak di Lingkar Pasifik Barat, negara ini
terdiri dari 7.107 pulau yang membentang sekitar 1.850 km di sepanjang tepi
barat Samudra Pasifik dengan total wilayah 301.780 km. Tiga pulau utamanya
adalah Luzon, Visayan, dan Mindanao.
Sebagian besar
pulau-pulau Filipina kecil dan tak berpenghuni. 95% luasnya terbentuk oleh 11
pulau. Tiga diantaranya adalah Luzon, Visayan dan Mindanao. Pada tanggal 21
Januari 2017 populasi di Filipina sebanyak 103.3 juta
jiwa.
Filipina memiliki masyarakat dengan suku dan agama yang beragam. Hal ini
membuat berbagai macam kepentingan diantara para penguasa pemerintahan.
Filipina sebagai negara
yang merdeka dan berdaulat ikut aktif dalam kancah politik internasional
melalui politik luar negerinya. Filipina telah melewati perjalanan panjang
dalam politik luar negerinya yang merupakan cerminan dari kepentingan
nasionalnya. Kepentingan nasional Filipina tidak lepas dari sejarah panjang
negara.
Dari latar belakang
tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai Filipina lebih dalam
lagi dengan melihat dari sejarah hingga keadaan atau situasi Filipina yang
sekarang.
1.2
Rumusan
Masalah
Dari latar belakang
diatas, penulis dapat menentukan rumusan masalah pada pembuatan makalh ini,
yaitu:
a)
Bagaimana sistem kepartaian dan pemilu
di Filipina ?
b)
Bagaimana sistem ekonomi Filipina ?
c)
Bagaimana struktur atau sistem
pemerintahan Filipina ?
d) Bagaimana
kebijakan luar negeri Filipina ?
1.3
Tujuan
Adapun
tujuan dalam pembuatan makalah ini, yaitu:
a)
Dapat mengetahui sistem kepartaian dan
pemilu di Filipina.
b)
Dapat mengetahui sistem ekonomi Filipina.
c)
Dapat mengetahui struktur atau sistem
pemerintahan Filipina.
d)
Dapat mengetahui dan memahami kebijakan luar
negeri Filipina.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
SISTEM
KEPARTAIAN DAN PEMILU DI FILIPINA
A.
Sistem
Kepartaian
v Partai Politik
Partai politik di Filipina
memiliki karakteristik bahwa anggota partai politik berasal dari kalangan elit.
Hal ini memunculkan adanya kepentingan kelas yang dominan dalam segi sosial dan
ekonomi. Adanya dominasi kelas pada partai membuat terbentuknya partai-partai
yang konservatif dan paternalistic. Demi memenuhi kepentingan partai maka partai
mengakumulasi sumber-sumber kepentingan. Filipina merupakan negara yang
menganut sistem multipartai. Anggota partai politik dapat berpindah-pindah
partai sesuai kepentingannya. Hal ini untuk mendapatkan keuntungan dalam karier
politiknya. Filipina dikenal sebagai negara yang memiliki dinasti politik, hal ini
salah satunya diakibatkan lemahnya partai politik di negara tersebut. Beberapa
partai memilih untuk menggunakan kerabat dekat sebagai pemimpin partai. Hal ini
memicu persaingan politik di Filipina hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.
Filiphina merupakan
sebuah negara yang menganut sistem multipartai yang menciptakan banyaknya
partai-partai yang bermunculan. Berikut gambaran beberapa partai yang ada di
Filiphina.
1)
Laban
Ng Demokratikong Pilipino (LDP)
Laban Ng Demokratikong
Pilipino (LDP) merupakan Partai Demokrasi Perjuangan Filipina. Partai LDP didirikan
pada tahun 1988. Partai ini memilih untuk melakukan koalisi dengan partai lain.
Asal mulanya dalam pembentukan Lakas ng Bayan (Laban) di tahun 1978 oleh Benigno
Aquino Jr, kemudian pada tahun 1983 Laban bergabung dengan Partido Democratico
(Partai Demokrasi Filipina) sebagai PDP-Laban oleh Jose Cojungco, adik dari
Corazon Aquino. Partido Democratico digunakan untuk menentang Ferdinand Marcos
pada pemilu 1986, Partai ini mengusung Corazon Aquino dan menjadikan Corazon
Aquino sebagai Presiden wanita pertama dalam sejarah perpolitikan Filpina.
Partai ini mengalami pasang surut dalam partai politik Filipina.
Pada tahun 1994 LDP
kembali bangkit kembali sebagai partai alih dengan Fidel Ramos sebagai
pemimpinnya. Pada tahun 2016 LDP mendukung Rodrigo Duterte untuk menjadi
Presiden Filipina menggantikan Benigno Aquino III.
2)
Nacionalista
Party (NP)
Partai Nasional
merupakan partai tertua di Filipina saat ini. Partai ini didirikan sejak Maret
1907 dan menjadi organisasi politik pertama penyokong kemerdekaan yang
diperbolehkan setelah tergulingnya pemerintahan kolonial Amerika tahun 1898. Secara
historis partai nasionalis merupakan partai konservatif Filipina. Pada pemilu
tahun 1907 partai nasionalis memegang kekuasaan politik Filipina.
Kemenangan partai
nasionalis pertama kali mengantarkan Presiden Manuel L. Quezon sebagai Presiden
ke-2 Sejak awal kemunculannya partai nasionalis memperjuangkan kemerdekaan
dengan cara-cara yang damai. Partai nasionalis bersaing dengan ketat dengan
partai liberal, beberapa kali pemilu partai nasionalis mengalami kekalahan dari
partai liberal. Hingga pemilu tahun 2016, partai nasionalis berhasil
memenangkan 6 kali pemilihan umum yaitu pemilu 1935, 1941, 1953, 1957, 1965,
dan 1969. Sejak awal berdirinya partai nasionalis memiliki tujuan untuk
memperjuangkan kemerdekaan Filipina dengan cara-cara yang damai. Hingga
sekarang partai nasionalis memiliki tujuan untuk membebaskan rakyat dari
belenggu kemiskinan.
3)
Liberal
Party (LP)
Partai liberal
merupakan sebuah partai politik pemerintahan dan partai liberal di Filipina
didirikan oleh Presiden Senat Manuel Roxas pada tanggal 19 Januari 1946. Pada
April 1945 partai liberal berhasil mengantarkan Manuel Roxas sebagai Presiden
ke-5 Filipina. Partai ini terus mendapatkan kejayaannya sampai 2 periode
berturut-turut pemilihan umum di Filipina. Partai ini kemudian memenangkan
pemilu kembali pada tahun 1961 dengan mengantarkan Diosdado Macapagal sebagai
Presiden Filipina ke-9. Setelah itu selama 45 tahun partai liberal tidak pernah
lagi memegang kekuasaan. Partai liberal kembali memenangkan pemilu Presiden
pada tahun 2010 yang menjadikan Benigno Aquino III sebagai seorang Presiden.
4)
Nationalist
People’s Coalition (NPC)
Partai Koalisi Rakyat
Nasionalis adalah sebuah partai politik konservatif Filipina yang didirikan
sejak 1992 oleh seorang kandidat Presiden masa itu Eduardo Cojuangco, Jr. partai
ini dibentuk setelah beberapa anggota Partai Nacionalista keluar karena berbeda
pendapat dengan pemimpin partai Nacionalista dalam mengusung calon untuk pemilu
1992. Pada tahun 1998 partai NPC mendukung Joseph Estrada sebagai calon
Presiden dan berhasil memenangkan pemilu. NPC mengalami pasang surut dalam
perpolitikan, tetapi hingga tahun 2016 partai ini tetap eksis dan menempatkan
beberapa anggotanya dalam lembaga legislatif Filipina.
5)
The
Partido Demokratiko Pilipino-Lakas Ng Bayan (PDP-Laban)
Partai Demokratik
Filipina-Kekuatan Rakyat dikenal sebagai PDP-Laban merupakan salah satu partai
politik yang berkuasa di Filipina pada tahun 2016. PDP-Laban merupakan gabungan
antara Partido Demokratiko Pilipino dan Lakas ng Bayan. PDP terbentuk pada
tahun 1982 oleh Aquilino Pimentel, Jr dan beberapa kelompok yang menolak
pemerintahan otoriter Ferdinand Marcos Presiden ke-10 Filipina. Pada tahun 1986
PDP-Laban menjadi partai oposisi terbesar dalam pemilu Presiden Ferdinand
Marcos dan mengusung Corazon Aquino sebagai calon Presiden. Setelah ± 30 tahun
berlalu, pada tahun 2016 PDP Laban kembali mengikuti pemilu sebagai partai
pengusung untuk calon Presiden Rodrigo Duterte. Dan PDP-Laban berhasil
memenangkan pemilu dan menjadikan Rodrigo Duterte sebagai Presiden ke-16
Filipina.
6)
National
Unity Party (NUP)
Partai Persatuan
Nasional adalah partai politik baru di Filipina yang dibentuk pada tahun 2010.
Partai ini kemudian mengajukan permohonan akreditasi pada 27 Januari 2011 oleh
Komisi Pemilihan. Dan pada tanggal 5 Oktober 2011 partai ini telah resmi
sebagai partai politik nasional di Filipina. Partai Persatuan Nasional memiliki
slogan “One Nation, One Future” untuk menciptakan kesatuan sebagai dasar untuk
pembangunan dan perdamaian di Filipina. Dalam pemilihan umum Presiden NUP
pertama kali mengikuti pada tahun 2016 dengan mendukung Rodrigo Duterte sebagai
calon Presiden yang kemudian berhasil memenangkan pemilu.
v Parlemen
Filipina adalah sebuah
negara yang memiliki sistem parlemen dua kamar (bikameral). Penerapan sistem
bikameral di Filipina melalui adanya Senat (majelis tinggi) dan House of
Representative (majelis rendah). Hal ini juga dinyatakan dalam konstitusi 1987
Filipina.
a)
Senat
(Majelis Tinggi)
Senat Filipina bertempat
di Gedung GSIS, Financial Center di Pasay City. Senat merupakan majelis tinggi
dalam badan legislatif di Filipina. Anggota senat berjumlah sebanyak 24 senator
yang dipilih melalui pemilihan umum di seluruh negeri. Masa jabatan senator
adalah 6 tahun dan senator yang memiliki jabatan sebanyak 2 periode
berturut-turut tidak diperbolehkan menjabat kembali pada periode berikutnya.
Senat menjadi satu-satunya badan di Filipina yang dapat menyetujui sebuah
perjanjian, dan menjadi penghubung untuk meneruskan kebijakan yang telah
ditandatangani oleh senator kepada Presiden.
b)
House
of Representative (Majelis Rendah)
House of Representative
terletak di Batasan Complex, Quezon City. House of Representative merupakan
majelis rendah dalam parlemen bikameral Filipina berjumlah 295 orang pada tahun
2016. Anggota House of Representative memiliki masa jabatan selama 3 tahun, dan
maksimal menjabat selama 3 periode (9 tahun). Congressmen dipilih melalui
distrik dan wakil dari partai (sektoral). Sebanyak 80% perwakilan berasal dari distrik,
setiap distrik memberikan wakil 1 orang dan 20% berasal dari partai.
B.
Sistem
Pemilihan Umum
Pemilihan Umum (pemilu)
menjadi salah satu bagian penting dalam pemerintahan yang demokrasi sejak abad
ke 17. Di Filipina sistem pluralitas sudah ada sejak konstitusi 1935,
konstitusi 1973, konstitusi 1987. Di bawah
konstitusi 1987, semua pejabat fakultatif, Presiden, wakil presiden,
senator, anggota DPR, kepala pemerintahan daerah dan anggota DPRD dipilih
langsung oleh rakyat melalui ‘first-past-the-post’
sistem.
Pemilihan umum menjadi
salah satu bukti demokrasi pada masa ini. Amerika Serikat menjadi pelopor
pembentukan demokrasi di Filipina pada masa penjajahan 1898. Amerika Serikat
menjadikan demokrasi Filipina menyerupai demokrasi Amerika. Hal ini dapat
dilihat dalam parlemen Amerika dan Filipina memiliki Senat dan House of
Representative. Kedua negara ini juga melakukan pemilihan Presiden melalui
pemilihan umum. Dalam pemilihan Presiden, Filipina menggunakan sistem plural,
di mana calon yang memiliki suara terbanyak akan dipastikan memenangkan pemilu.
Pemilu Filipina juga tidak hanya memilih Presiden tetapi juga memilih anggota
parlemen.
Filipina menjadi salah
satu negara yang memegang demokrasi dengan kuat. Setiap 6 tahun rakyat memilih
Presiden. Pemilihan ini tentunya melalui tahapan-tahapan. Tahapan ini dimulai
dengan registrasi pemilih, penetapan jumlah anggota yang akan dipilih untuk
tiap daerah pemilihan, kampanye pemilihan, pemungutan suara, penghitungan suara
dan penetapan hasil pemilu. Pemilu selalu identik dengan diadakannya kampanye
oleh para kandidat. Kampanye ini bertujuan untuk menyampaikan visi misi dari
para calon agar masyarakat dapat dengan mudah untuk memilih calon mana yang
akan memenuhi aspirasi masyarakat dalam pemerintahan. Kampanye dilakukan untuk
menggalang dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, hal ini juga menjadi
salah satu strategi para calon untuk memenangkan sebuah pemilu.
Pemilu di Filipina
dilaksanakan setiap 6 tahun sekali. Pemilu Filipina dilakukan untuk memilih
Presiden secara langsung, pemilihan anggota senat, dan juga anggota House of
representative selama 3 tahun sekali. Sebagai negara demokrasi, pemilu Filipina
dilakukan oleh rakyat yang telah berusia minimal 18 tahun saat pemilu
berlangsung. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan untuk masa
jabatan 6 tahun hal ini tertuang dalam konstitusi 1987 dan Presiden hanya
diperbolehkan menjabat selama 2 periode.[1]
2.2
EKONOMI FILIPHINA
Ekonomi Filiphina merupakan keempat terbesar di Asia
Tenggara dan ketiga puluh enam di dunia berdasarkan PDB. Filipina menganut
sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan
makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Pusat industri umumnya berada di
daerah Metro Manila dan Metro Cebu. Agrikultur masih memegang peranan penting
dalam perkembangan ekonomi di Filiphina.
Amerika Serikat dan
Jepang telah menjadi mitra ekspor utama Filiphina. Selain itu, RRC, Singapura,
Hong Kong, Korea Selatan dan Jerman dan juga menjadi mitra ekspor terbesar
Filiphina. Sebagian besar ekspor berupa barang komponen elektronik dan semi
konduktor, disamping itu hasil alam seperti gas alam, minyak kelapa dan buah-buahan
menjadi andalan utama bidang ekspor hasil alam.
Seperti halnya
Indonesia, Filipina merupakan negara agraris yang tengah mengembangkan sektor
industri. Bahkan sistem ekonominya pun sama dengan Indonesia, yakni sistem
ekonomi campuran.
Pada tahun 1998, ekonomi
Filipina mengalami kemunduran sebagai akibat dari krisis finansial Asia dan
cuaca yang buruk yang berpengaruh pada hasil pertanian Filipina. Pertumbuhan
ekonomi pun merosot jauh ke angka 0,6% (1998) dari yang sebelumnya di angka 5%
(1997). Namun, angka pertumbuhan kembali menguat sekitar 3% (1999), kemudian
meningkat lagi menjadi 4% (2000 sampai sekarang). Pemerintah pun berusaha untuk
terus mereformasi perekonomiannya, agar Filipina bisa setara dengan
perkembangan negara-negara Industri di Asia Timur.
Masa depan perekonomian
Filipina sangat bergantung pada perekonomian partner dagang utama mereka, yakni
Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian administrasi yang lebih terpercaya dan
kebijakan pemerintah yang konsisten turut mempengaruhi perkembangan ekonomi di
negara tersebut.[2]
Pada bulan September
2016, Otoritas Statistik Filiphina mengumumkan bahwa produk domestik bruto
(PDB) mereka meningkat menjadi 7,1%, melebihi estimasi 15 ekonom yang disurvei Bloomberg,
yang menyebut hanya 6,7%.
PDB Filiphina juga naik
1,2% dibandingkan kuartal sebelumnya, sejalan dengan perkiraan banyak ekonom.
Filiphina pun disebut-sebut sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat
di Asia dan di emerging market hal ini juga membuat peso Filipina
menguat menjadi 49,32 per dolar AS.[3]
International
Monetary Fund (IMF) mengatakan bahwa Filiphina akan
memimpin pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara dalam hal pertumbuhan dalam dua
tahun ke depan, karena belanja publik yang lebih tinggi dan konsumsi yang kuat.
Pada bulan April lalu, IMF
melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Filiphina kemungkinan akan tumbuh
6,8% pada tahun ini dan 6,9% pada 2018, melampaui Vietnam dan diikuti Indonesia,
Thailand serta Malaysia.
Kemudian Presiden Filiphina
Rodrigo Duterte meluncurkan "Dutertenomics",
yang merupakan rencana ambisius untuk menumbuhkan perekonomian dengan membangun
infrastruktur dengan dana sebesar 8 triliun peso. Program ini mencangkup
pembangunan kereta api pertama Mindanao dan kereta bawah tanah untuk Metro
Manila, dimana kemacetan lalu lintas yang kronis mengakibatkan kerugian ekonomi
sehari-hari 2,4 miliar peso, menurut sebuah penelitian di Jepang.[4]
2.3
SISTEM
PEMERINTAHAN FILIPHINA
Filipina salah satu
negara yang menggunakan konstitusi sebagai dasar menjalankan pemerintahan.
Perubahan konstitusi di Filipina terjadi sebanyak empat kali, yaitu konstitusi
1899 (the Malolos Constitution), konstitusi 1935, konstitusi 1973, dan
konstitusi 1987. Pembentukan konstitusi pertama kali dilakukan pada tahun 1899,
di mana konstitusi tersebut dihasilkan dari adanya revolusi yang dilakukan oleh
rakyat Filipina untuk melawan bangsa Spanyol, yang kemudian para revolusioner
Filipina mendeklarasikan kemerdekaan Filipina di Kawit pada 12 Juni 1898.
Konstitusi tersebut dinamakan konstitusi Malolos, telah disetujui pada 20
Januari 1899. Selanjutnya perubahan konstitusi terjadi pada tahun 1935, di mana
perubahan terjadi pada sistem pemerintahan yang pada saat itu meniru model
pemerintahan demokratis seperti Amerika. Pemilihan Presiden diadakan selama
empat tahun sekali dan menggunakan sistem bikameral. Konstitusi 1935 juga tidak
bertahan lama, pada tahun 1973 Presiden Ferdinan.
Marcos mengubah
konstitusi 1935, di mana sebelumnya sistem pemerintahan Filipina menggunakan
sistem presidensial diubah menjadi sistem parlementer. Perubahan ini dianggap
untuk memuluskan pemerintahan otoriter Ferdinan Marcos, dan agar tetap
memenangkan kursi kepresidenan. Banyaknya pemberontakan terhadap Presiden
Marcos menyebabkan ia digulingkan oleh rakyat Filipina. Pasca turunnya Ferdinan
Marcos dari kursi kepresidenan, posisinya digantikan oleh Corazon Aquino, di
mana selama masa pemerintahannya, Aquino mengubah konstitusi pada tahun 1987, dan
membatalkan beberapa isi konstitusi 1973 yang dianggap menindas rakyat Filipina.Konstitusi
1987 diratifikasi pada tanggal 2 Februari 1987 melalui plebisit terdiri dari 18
artikel dan 321 section.
Presiden ke-11 di
Filipina Corazon Aquino membentuk Komisi Konstitusi Filipina untuk menetapkan
konstitusi 1987. Penetapan konstitusi dilakukan melalui referendum. Hasil
referendum pada tanggal 3 Februari 1987 menunjukkan rakyat Filipina menerima
konstitusi baru. Isi konstitusi 1987 diantaranya adalah membentuk perwakilan
Filipina yang dibagi menjadi tiga yaitu Eksekutif, Legislatif dengan sistem
bikameral, dan Yudikatif. Sistem pemerintahan yang sebelumnya adalah sistem
parlementer dikembalikan menjadi sistem presidensial. Pemilihan Presiden
dilakukan selama enam tahun sekali. Hingga saat ini konstitusi 1987 masih
dipergunakan sebagai hukum tertinggi di Filipina.
Konstitusi Filipina
1987 merupakan naskah UUD Filipina yang ke-4, terdiri dari 18 bab dan 321
pasal. Di dalam konstitusi 1987 pasal II ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk pemerintahan
Filipina adalah negara demokratis dan republik, kedaulatan berada ditangan
rakyat dan kewenangan pemerintah berasal dari rakyat. Sistem pemerintahan
Filipina adalah presidensial. Sistem presidensial menunjukkan bahwa kepala
negara adalah seorang Presiden dan menjadi badan tertinggi negara. Presiden
juga menjadi kepala pemerintahan (eksekutif), Senat dan House of Representative
(legislatif), Mahkamah Agung (Supreme of Court/Yudikatif).
Sistem pemerintahan
Filipina menyerupai sistem pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat
bahwa Filipina dan Amerika memiliki Senat dan House of Representative sebagai lembaga legislatif. Sistem politik
dan pemerintahan Fiipina tidak dapat dilepaskan dari Amerika, karena dalam
sejarah Amerika memiliki andil dalam pembentukan demokrasi Filipina.
§ Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif
Lembaga eksekutif bertugas untuk mengelola dan menyelenggarakan UU yang sesuai
dengan batas-batas konstitusional. Lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden.
Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden bertugas sebagai
kepala pemerintahan dan bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata Filipina. Sebagai pemimpin eksekutif, Presiden memiliki tugas untuk
mengawasi pemerintahan agar terlaksana dengan baik. Sebagai Panglima Tertinggi
Angkatan Bersenjata Filipina, Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan
perang dan melindungi publik dari segala ancaman.
§ Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif di
Filipina telah terbentuk sejak tahun 1907. Pada tahun 1916 The Jones Law menata
ulang legislatif dan menjadikan lembaga legislatif menjadi sistem bikameral yang terdiri dari Senat dan House
of representative. Senat memiliki 24 senator, senator memiliki masa jabatan
selama 6 tahun, dan congressmen memiliki masa jabatan selama 3 tahun. Lembaga legislatif
memiliki tugas untuk merumuskan, memperbaharui dan mencabut kembali UU melalui
kekuasaan yang dipegang oleh Kongres Filipina. Anggota legislatif dapat menolak
hak veto Presiden jika disetujui oleh 2/3 anggota.
§ Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatif
merupakan badan yang independen, dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai
pengadilan tertinggi dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah dan yang
terdiri dari hakim ketua dan 14 hakim anggota, semuanya ditunjuk oleh Presiden.
Usia hakim maksimal 70 tahun. Tugas lembaga yudikatif adalah untuk melakukan
peninjauan dan pengujian terhadap deklarasi, perjanjian internasional, hukum,
keputusan Presiden agar tidak bertentangan dengan UU dan konstitusi Filipina.
Ketiga lembaga diatas
melaksanakan tugas dan kewajibannya secara independen dan tidak mendapatkan
intervensi dari pihak manapun. Ketiga lembaga bekerjasama secara Check and Balance.
Selain ketiga lembaga
diatas, konstitusi 1987 juga menetapkan tiga komisi konstitusi yang independen.
Pertama, Komisi Pelayanan Sipil yang bertindak sebagai lembaga pusat yang
bertanggung jawab dalam hal personil pemerintah. Kedua, Komisi pemilihan Umum
yang mengelola semua hukum dan peraturan dalam pemilu untuk memastikan
kebebasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiga,
Komisi Audit yang memeriksa transparansi dana, transaksi, dan rekening milik
pemerintah dan lembaga-lembaganya. Semua keputusan dari lembaga tersebut akan
ditinjau oleh Mahkamah Agung. Masing-masing lembaga independen diciptakan untuk
tujuan mempromosikan perilaku moral dan etika dalam pemerintahan.[5]
2.4
KEBIJAKAN
LUAR NEGERI FILIPINA
Untuk menentukan
kebijakan luar negeri Filipina, penulis menggunakan dua teori dalam
menganalisis politik luar negeri suatu negara, yaitu:
a)
Teori
Harold dan Margaret Sprout (1957)
Mengungkapkan bahwa pentingnya faktor-faktor
environment atau lingkungan atau setting atau sering juga disebut mileu dalam
melihat keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara. Milieu ini
bisa berupa posisi geografis, perkembangan sejarah, kondisi alam dan sumber
alam.[6]
Filipina pernah dijajah oleh tiga negara sejak abad
ke-16 yaitu Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Dimasa penjajahan Amerika
Serikat selama 48 tahun membawa banyak pengaruh pada Filipina. Kebijakan luar
negeri Filipina dimasa pemerintahan pemimpin pertama hingga pada sebahagian
masa jabatan presiden sekarang Rodrigo Duterte masih dipengaruhi oleh Amerika
Serikat.
Salah satu latar belakang keterikatan antara
Filipina terhadap Amerika Serikat, yaitu perjanjian pada tahun 1947 mengenai
hubungan kedua pemerintahan yaitu pakta bantuan militer di mana Filipina
memberikan izin penempatan basis militer Angkatan Laut dan pangkalan udara
Amerika di Filipina selama 99 tahun. Filipina tidak memiliki pilihan lain, dan
kemudian kesepakatan tersebut ditandatangani dengan perubahan penempatan basis
militer di Filipina menjadi 25 tahun. Perjanjian tersebut juga berisi tentang
pengakuan kemerdekaan Republik Filipina pada tanggal 4 Juli 1946 dan pelepasan
kedaulatan Amerika Serikat terhadap Filipina.
Seiring perkembangannya, Republik Filipina
menganggap dirinya sebagai sekutu setia Amerika Serikat dan telah mendukung
banyak poin kebijakan luar negeri Amerika. Hal ini terbukti dalam
partisipasi Filipina melalui Perang Irak dan Perang melawan teror dan mendapat
pujian dari Presiden Amerika Serikat George W. Bush sebagai benteng demokrasi
di Timur dan menyebut sekutu tertua Filipina-Amerika di Asia.
Setelah itu, Filipina berada dalam ketegangan dengan
penuntut internasional yang bersaing ke berbagai wilayah darat dan perairan di
Laut China Selatan dan berselisih dengan Republik Rakyat China di ladang gas
Camago dan Malampaya, Scarborough Shoal, dan sengeketa Kepulauan Spratly.
b)
Richard
Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin (1962)
Berpendapat bahwa pengaruh faktor lingkungan yang
mereka sebut setting dalam pembuatan
keputusan PLN, adalah pengaruh dari persepsi, judgment, sikap dan tujuan para pembuat keputusan dalam merumuskan
keputusan-keputusan PLN.[7]
Melalui teori tersebut, penulis menekankan pada dua
faktor. Pertama, sikap Presiden
Filipina sekarang, yaitu Rodrigo Duterte yang cenderung tegas, tumpul, tidak terkendali, dan provokatif dalam bahasanya. Kebijakan luar
negeri telah mengakui sisi dimensi emosional
dan rasa kewajiban bergairah yang tidak dimiliki di pemerintahan sebelumnya.
Ucapan kebijakan luar negerinya adalah contoh
kasusnya. Bahasa Pak Duterte langsung mengarah ke pokok permasalahan dan
tidak memerlukan interpretasi. Dia mencari kebijakan luar negeri yang
independen dari Amerika. Dia menginginkan tentara Amerika dan kontraktor
militer keluar dari Mindanao karena tidak menyetujui perlakuan terhadap Mindanao sebagai sebuah teater dalam
perang yang dipimpin AS melawan terorisme. Duterte
juga memerintahkan diakhirinya patroli gabungan militer Filipina dan Amerika
Serikat di Laut China Selatan karena tidak ingin bermusuhan dengan China.[8]
Kedua, melalui pesepsi
Presiden Filipina bahwa negaranya terlalu patuh terhadap Washington, dan keraguannya tentang
kesediaan atau kesiapan militer Amerika Serikat untuk datang ke penyelamatan
Filipina dalam sebuah peristiwa perang dengan China di Laut Cina Selatan.
Sehingga menjelang kasus di Laut China Selatan, kebijakan luar negeri Filipina
mengalami pergeseran.
Duterte telah menyarankan lebih
lanjut bahwa, sambil mengurangi hubungan keamanan dengan Amerika Serikat,
Filipina dapat meningkatkan hubungan dengan China dan Rusia. Kebijakan
luar negeri Filipina akan cenderung mencari
hubungan perdagangan dan investasi yang lebih dekat dengan Rusia dan China[9]
dengan persepsi bahwa China memiliki dua pejuang generasi kelima yang beroperasi,
sementara Rusia bekerja pada pesawat tempur generasi keenam dunia.[10]
Dari kedua teori PLN diatas,
memudahkan penulis dalam menganalisa kebijakan luar negeri Filipina dimana
keinginan seorang pemimpin negara untuk “move
on” dari kekuasaan (intervensi) negara lain terhadap negaranya melalui history.
Pada awal pemerintahannya, kebijakan luar negeri Filipina
cenderung nasionalis atau bersifat kedalam (domestik) karena pada masa itu
Filipina sedang dilanda krisis kejahatan narkoba. Kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah Filipina tidak dapat bertolak belakang dengan kebijakan atau
keputusan dari Amerika Serikat dalam menangani stabilitas keamanan di Filipina
hal ini dipicu karena adanya status khusus Amerika Serikat dalam mengintervensi
Filipina. Akan tetapi, menurut Duterte, setiap negara itu independen dan berhak
menyelesaikan urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari pihak luar. Tidak
benar bahwa Amerika Serikat harus diberi status khusus dalam Filipina dan
intervensi ini merupakan benar-benar suatu pelecehan akan sebuah kebenaran di
mata Duterte.
Dengan karakternya yang angkuh
dan sombong, Presiden Duterte berani mengeluarkan kebijakan yang bertentangan
dengan Amerika Serikat dalam menangani masalah pemberantasan kejahatan narkoba (drugs) atas nama human rights. Sehingga Amerika Serikat melalui Presiden Obama
memutuskan untuk mengembargo senjata ke Filipina karena pelanggaran akan
kebenaran dan pernyataan Duterte yang akan memisahkan diri dari Amerika Serikat
di Hongkong pada saat kunjungan bilateralnya ke Tiongkok.[11]
Sanksi Presiden Obama terhadap Filipina tidak memberi jera atau bahkan
pengaruh terhadap keputusan Duterte. Belum lagi pada bulan September 2016,
Presiden Rodrigo Duterte secara resmi menyatakan bahwa Filipina di bawah pemerintahannya akan mengejar sebuah
kebijakan luar negeri yang “independen”
dengan menghormati prinsip-prinsip kedaulatan,
persamaan berdaulat, tidak campur tangan, dan komitmen untuk menyelesaikan
perselisihan secara damai.[12]
Kebijakan luar negeri Presiden
Filipina Duterte saat ini mulai beranjak keluar dan lebih terbuka pada negara
komunis seperti China dan Rusia serta bertolak pada barat (AS dan UE).
Kebijakan Duterte mulai digarap dalam bidang ekonomi. Hal ini ditunjukan dalam
keinginannya untuk mendorong pemulihan hubungan ekonomi dengan Cina dan
menggaet investasi miliaran Dolar dalam perdagangan dan investasi.[13]
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Filipina
merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang pernah di jajah oleh 3
negara, salah satunya adalah Amerika Serikat sehingga perpolitikan, sistem
pemerintahan atau stabilitas kemananan di Filipina tidak terlepas dari pengaruh
Amerika Serikat. Akan tetapi setelah Filipina dipimpin oleh Presiden Rodrigo
Duterte, arah kebijakan luar negeri Filipina mengalami pergeseran kearah yang
independen tanpa intervensi lagi dari Amerika Serikat. Filipina sekarang ini
lebih membuka diri terhadap negara komunis khususnya China dan Rusia dan anti
terhadap barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Dalam
bidang ekonomi, melalui laporan dari International
Monetary Fund (IMF) mengatakan bahwa Filiphina akan memimpin pertumbuhan
ekonomi Asia Tenggara dalam hal pertumbuhan dalam dua tahun ke depan, karena
belanja publik yang lebih tinggi dan konsumsi yang kuat.
3.2
Saran
Adapun saran dalam pembuatan
makalah ini, yaitu:
a)
Dapat dijadikan sebagai pemebelajaran,
baik dalam penyusunan atau penulisan maupun penyajian makalah.
b)
Dapat memperoleh pengetahuan atau
informasi tambahan mengenai negara Filipina khususnya yang berkaitan dengan
pembahasan yang disajikan dalam makalah ini.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abubakar Eby Hara. (2011). Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai
Konstruktivisme. Bandung: Nuansa.
Online/Internet :
Atikah,
Kamiliya. (2016). Kebijakan Luar Negeri
Filipina. https://www.academia.edu/30609156
/ANALISIS_PERUBAHAN_ARAH_POLITIK_LUAR_NEGERI_FILIPINA_TAHUN_2016.
Diakses Pada 09
Okt 2017
GMA News Online. (2016). Philippino Foreign Policy. http://www.gmanetwork.
com/news/news/nation/580839/duterte-declares-independent-foreign-policy/story/.
Diakses Pada 09 Okt 2017
Heydarian, Richard Javad. (2016). Philippine Foreign Policy. https://www.
rappler.com/ thought-leaders/136
173-rodrigo-duterte-new-philippine-foreign-policy. Diakses
Pada 09 Okt 2017
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12761/Bab%20II.pdf?sequence=6&
isAllowed=y.
Diakses Pada 09 Okt 2017
http://www.dw.com/id/cina-dan-filipina-akan-berunding-soal-laut-cina-selatan/a-38181241. Diakses
Pada 09 Okt 2017
http://www.onlenpedia.com/2017/02/tentang-sistem-perekonomian-filipina.html.
Diakses Pada 09 Okt 2017
Izzudin. (2017).
Sistem Ekonomi Filipina. https://ekbis.sindonews.com/read
/1198366/35/imf-sebut-filipina-akan-pimpin-ekonomi-asia-tenggara-1492573861.
Diakses Pada 09 Okt 2017
Kurlantzick, Joshua. (2016). Philippine Foreign Policy. https://www.cfr.org/blog
/duterte-shakes-philippine-foreign-policy. Diakses Pada
09 Okt 2017
Muhaimin. (2016). Kebijakan Luar Negeri Filpina. https://international
.sindonews.com/read/1146865/40/saatnya-independen-duterte-perintahkan-akhiri-patroli-as-dan-filipina-1476342362. Diakses
Pada 09 Okt 2017
Ventura, Bona. (2016). Sistem Ekonomi
Filipina. https://ekbis.sindonews.com/ read/1156173/35/pertumbuhan-ekonomi-filipina-tercepat-di-asia-14793
81951. Diakses Pada 09 Okt 2017
[1]
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12761/Bab%20II.pdf?sequence=6&
isAllowed=y. Diakses Pada 09 Okt 2017
[2]
http://www.onlenpedia.com/2017/02/tentang-sistem-perekonomian-filipina.html.
Diakses Pada 09 Okt 2017
[3]
Bona Ventura. 2016. Sistem
Ekonomi Filipina. https://ekbis.sindonews.com/read/1156173
/35/pertumbuhan-ekonomi-filipina-tercepat-di-asia-1479381951. Diakses Pada 09 Okt 2017
[4]
Izzudin. 2017. Sistem Ekonomi Filipina. https://ekbis.sindonews.com/read/1198366/35/imf-sebut-filipina-akan-pimpin-ekonomi-asia-tenggara-1492573861.
Diakses Pada 09 Okt 2017
[6]
Abubakar Eby Hara. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari
Realisme Sampai Konstruktivisme. Bandung: Nuansa. Hal. 80
[8] Muhaimin.
2016. Kebijakan Luar Negeri Filpina. https://international.sindonews.com/read
/1146865/40/
saatnya-independen-duterte-perintahkan-akhiri-patroli-as-dan-filipina-1476342362.
Diakses Pada 09
Okt 2017
[9]
Joshua Kurlantzick. 2016. Philippine Foreign Policy. https://www.cfr.org/blog/duterte-shakes-philippine-foreign-policy.
Diakses Pada 09 Okt 2017
[10]
Richard Javad Heydarian.
2016. Philippine Foreign Policy. https://www.rappler.com/
thought-leaders/136 173-rodrigo-duterte-new-philippine-foreign-policy.
Diakses Pada 09
Okt 2017
[11]
Kamiliya Atikah. 2016. Kebijakan Luar Negeri Filipina. https://www.academia.edu/306091
56/ANALISIS_PERUBAHAN_ARAH_POLITIK_LUAR_NEGERI_FILIPINA_TAHUN_2016.
Diakses Pada 09
Okt 2017
[12]
GMA News Online. 2016. Philippino Foreign Policy. http://www.gmanetwork.com/
news/news/nation/580839/duterte-declares-independent-foreign-policy/story/.
Diakses Pada 09 Okt 2017
[13]
http://www.dw.com/id/cina-dan-filipina-akan-berunding-soal-laut-cina-selatan/a-38181241.
Diakses Pada 09
Okt 2017
Komentar
Posting Komentar