politik dan pemerintahan negara filipina



MAKALAH
“ Politik Dan Pemerintahan Asia Tenggara “
( Filipina )
unhalu


Oleh :
Kelompok VII

                            EVIANA                                    :  C1A415094
                        HAYATUL NUFUSY                :  C1A415080           
                        MULIANA                                :  C1A415088
                        YOLANDA NOVRIANI H.      :  C1A415096


JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2017




DAFTAR ISI



SAMPUL ............................................................................................                   i
DAFTAR ISI ......................................................................................                 iii
BAB    I        PENDAHULUAN                                                                            
1.1.       Latar Belakang ......................................................                  1
1.2.       Rumusan Masalah .................................................                  2
1.3.       Tujuan ....................................................................                  2
BAB    II       PEMBAHASAN
2. 1       Sistem Kepartaian dan Pemilu di Filiphina ...........                  3
2. 2       Ekonomi Filipina ...................................................                  8
2. 3       Sistem Pemerintahan Filipina ................................                10
2. 4       Kebijakan Luar Negeri Filipina .............................                13
BAB    III     PENUTUP
3.1.       Kesimpulan ............................................................                18
3.2.       Saran ......................................................................                18
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................                19










BAB I
PENDAHULUAN



1.1          Latar Belakang
Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Lingkar Pasifik Barat, negara ini terdiri dari 7.107 pulau yang membentang sekitar 1.850 km di sepanjang tepi barat Samudra Pasifik dengan total wilayah 301.780 km. Tiga pulau utamanya adalah Luzon, Visayan, dan Mindanao.
Sebagian besar pulau-pulau Filipina kecil dan tak berpenghuni. 95% luasnya terbentuk oleh 11 pulau. Tiga diantaranya adalah Luzon, Visayan dan Mindanao. Pada tanggal 21 Januari 2017 populasi di Filipina sebanyak 103.3 juta jiwa. Filipina memiliki masyarakat dengan suku dan agama yang beragam. Hal ini membuat berbagai macam kepentingan diantara para penguasa pemerintahan.
Filipina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat ikut aktif dalam kancah politik internasional melalui politik luar negerinya. Filipina telah melewati perjalanan panjang dalam politik luar negerinya yang merupakan cerminan dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Filipina tidak lepas dari sejarah panjang negara.
Dari latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai Filipina lebih dalam lagi dengan melihat dari sejarah hingga keadaan atau situasi Filipina yang sekarang.

1.2          Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, penulis dapat menentukan rumusan masalah pada pembuatan makalh ini, yaitu:
a)        Bagaimana sistem kepartaian dan pemilu di Filipina ?
b)        Bagaimana sistem ekonomi Filipina ?
c)        Bagaimana struktur atau sistem pemerintahan Filipina ?
d)       Bagaimana kebijakan luar negeri Filipina ?
1.3     Tujuan
Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini, yaitu:
a)         Dapat mengetahui sistem kepartaian dan pemilu di Filipina.
b)        Dapat mengetahui sistem ekonomi Filipina.
c)         Dapat mengetahui struktur atau sistem pemerintahan Filipina.
d)        Dapat mengetahui dan memahami kebijakan luar negeri Filipina.

























BAB II
PEMBAHASAN




2.1         SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU DI FILIPINA

A.           Sistem Kepartaian

v   Partai Politik

Partai politik di Filipina memiliki karakteristik bahwa anggota partai politik berasal dari kalangan elit. Hal ini memunculkan adanya kepentingan kelas yang dominan dalam segi sosial dan ekonomi. Adanya dominasi kelas pada partai membuat terbentuknya partai-partai yang konservatif dan paternalistic. Demi memenuhi kepentingan partai maka partai mengakumulasi sumber-sumber kepentingan. Filipina merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Anggota partai politik dapat berpindah-pindah partai sesuai kepentingannya. Hal ini untuk mendapatkan keuntungan dalam karier politiknya. Filipina dikenal sebagai negara yang memiliki dinasti politik, hal ini salah satunya diakibatkan lemahnya partai politik di negara tersebut. Beberapa partai memilih untuk menggunakan kerabat dekat sebagai pemimpin partai. Hal ini memicu persaingan politik di Filipina hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.
Filiphina merupakan sebuah negara yang menganut sistem multipartai yang menciptakan banyaknya partai-partai yang bermunculan. Berikut gambaran beberapa partai yang ada di Filiphina.

1)        Laban Ng Demokratikong Pilipino (LDP)

Laban Ng Demokratikong Pilipino (LDP) merupakan Partai Demokrasi Perjuangan Filipina. Partai LDP didirikan pada tahun 1988. Partai ini memilih untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Asal mulanya dalam pembentukan Lakas ng Bayan (Laban) di tahun 1978 oleh Benigno Aquino Jr, kemudian pada tahun 1983 Laban bergabung dengan Partido Democratico (Partai Demokrasi Filipina) sebagai PDP-Laban oleh Jose Cojungco, adik dari Corazon Aquino. Partido Democratico digunakan untuk menentang Ferdinand Marcos pada pemilu 1986, Partai ini mengusung Corazon Aquino dan menjadikan Corazon Aquino sebagai Presiden wanita pertama dalam sejarah perpolitikan Filpina. Partai ini mengalami pasang surut dalam partai politik Filipina.
Pada tahun 1994 LDP kembali bangkit kembali sebagai partai alih dengan Fidel Ramos sebagai pemimpinnya. Pada tahun 2016 LDP mendukung Rodrigo Duterte untuk menjadi Presiden Filipina menggantikan Benigno Aquino III.

2)        Nacionalista Party (NP)

Partai Nasional merupakan partai tertua di Filipina saat ini. Partai ini didirikan sejak Maret 1907 dan menjadi organisasi politik pertama penyokong kemerdekaan yang diperbolehkan setelah tergulingnya pemerintahan kolonial Amerika tahun 1898. Secara historis partai nasionalis merupakan partai konservatif Filipina. Pada pemilu tahun 1907 partai nasionalis memegang kekuasaan politik Filipina.
Kemenangan partai nasionalis pertama kali mengantarkan Presiden Manuel L. Quezon sebagai Presiden ke-2 Sejak awal kemunculannya partai nasionalis memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara yang damai. Partai nasionalis bersaing dengan ketat dengan partai liberal, beberapa kali pemilu partai nasionalis mengalami kekalahan dari partai liberal. Hingga pemilu tahun 2016, partai nasionalis berhasil memenangkan 6 kali pemilihan umum yaitu pemilu 1935, 1941, 1953, 1957, 1965, dan 1969. Sejak awal berdirinya partai nasionalis memiliki tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Filipina dengan cara-cara yang damai. Hingga sekarang partai nasionalis memiliki tujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan.



3)        Liberal Party (LP)

Partai liberal merupakan sebuah partai politik pemerintahan dan partai liberal di Filipina didirikan oleh Presiden Senat Manuel Roxas pada tanggal 19 Januari 1946. Pada April 1945 partai liberal berhasil mengantarkan Manuel Roxas sebagai Presiden ke-5 Filipina. Partai ini terus mendapatkan kejayaannya sampai 2 periode berturut-turut pemilihan umum di Filipina. Partai ini kemudian memenangkan pemilu kembali pada tahun 1961 dengan mengantarkan Diosdado Macapagal sebagai Presiden Filipina ke-9. Setelah itu selama 45 tahun partai liberal tidak pernah lagi memegang kekuasaan. Partai liberal kembali memenangkan pemilu Presiden pada tahun 2010 yang menjadikan Benigno Aquino III sebagai seorang Presiden.

4)        Nationalist People’s Coalition (NPC)

Partai Koalisi Rakyat Nasionalis adalah sebuah partai politik konservatif Filipina yang didirikan sejak 1992 oleh seorang kandidat Presiden masa itu Eduardo Cojuangco, Jr. partai ini dibentuk setelah beberapa anggota Partai Nacionalista keluar karena berbeda pendapat dengan pemimpin partai Nacionalista dalam mengusung calon untuk pemilu 1992. Pada tahun 1998 partai NPC mendukung Joseph Estrada sebagai calon Presiden dan berhasil memenangkan pemilu. NPC mengalami pasang surut dalam perpolitikan, tetapi hingga tahun 2016 partai ini tetap eksis dan menempatkan beberapa anggotanya dalam lembaga legislatif Filipina.

5)        The Partido Demokratiko Pilipino-Lakas Ng Bayan (PDP-Laban)

Partai Demokratik Filipina-Kekuatan Rakyat dikenal sebagai PDP-Laban merupakan salah satu partai politik yang berkuasa di Filipina pada tahun 2016. PDP-Laban merupakan gabungan antara Partido Demokratiko Pilipino dan Lakas ng Bayan. PDP terbentuk pada tahun 1982 oleh Aquilino Pimentel, Jr dan beberapa kelompok yang menolak pemerintahan otoriter Ferdinand Marcos Presiden ke-10 Filipina. Pada tahun 1986 PDP-Laban menjadi partai oposisi terbesar dalam pemilu Presiden Ferdinand Marcos dan mengusung Corazon Aquino sebagai calon Presiden. Setelah ± 30 tahun berlalu, pada tahun 2016 PDP Laban kembali mengikuti pemilu sebagai partai pengusung untuk calon Presiden Rodrigo Duterte. Dan PDP-Laban berhasil memenangkan pemilu dan menjadikan Rodrigo Duterte sebagai Presiden ke-16 Filipina.

6)        National Unity Party (NUP)

Partai Persatuan Nasional adalah partai politik baru di Filipina yang dibentuk pada tahun 2010. Partai ini kemudian mengajukan permohonan akreditasi pada 27 Januari 2011 oleh Komisi Pemilihan. Dan pada tanggal 5 Oktober 2011 partai ini telah resmi sebagai partai politik nasional di Filipina. Partai Persatuan Nasional memiliki slogan “One Nation, One Future” untuk menciptakan kesatuan sebagai dasar untuk pembangunan dan perdamaian di Filipina. Dalam pemilihan umum Presiden NUP pertama kali mengikuti pada tahun 2016 dengan mendukung Rodrigo Duterte sebagai calon Presiden yang kemudian berhasil memenangkan pemilu.

v   Parlemen

Filipina adalah sebuah negara yang memiliki sistem parlemen dua kamar (bikameral). Penerapan sistem bikameral di Filipina melalui adanya Senat (majelis tinggi) dan House of Representative (majelis rendah). Hal ini juga dinyatakan dalam konstitusi 1987 Filipina.

a)        Senat (Majelis Tinggi)

Senat Filipina bertempat di Gedung GSIS, Financial Center di Pasay City. Senat merupakan majelis tinggi dalam badan legislatif di Filipina. Anggota senat berjumlah sebanyak 24 senator yang dipilih melalui pemilihan umum di seluruh negeri. Masa jabatan senator adalah 6 tahun dan senator yang memiliki jabatan sebanyak 2 periode berturut-turut tidak diperbolehkan menjabat kembali pada periode berikutnya. Senat menjadi satu-satunya badan di Filipina yang dapat menyetujui sebuah perjanjian, dan menjadi penghubung untuk meneruskan kebijakan yang telah ditandatangani oleh senator kepada Presiden.

b)        House of Representative (Majelis Rendah)

House of Representative terletak di Batasan Complex, Quezon City. House of Representative merupakan majelis rendah dalam parlemen bikameral Filipina berjumlah 295 orang pada tahun 2016. Anggota House of Representative memiliki masa jabatan selama 3 tahun, dan maksimal menjabat selama 3 periode (9 tahun). Congressmen dipilih melalui distrik dan wakil dari partai (sektoral). Sebanyak 80% perwakilan berasal dari distrik, setiap distrik memberikan wakil 1 orang dan 20% berasal dari partai.

B.            Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (pemilu) menjadi salah satu bagian penting dalam pemerintahan yang demokrasi sejak abad ke 17. Di Filipina sistem pluralitas sudah ada sejak konstitusi 1935, konstitusi 1973, konstitusi 1987. Di bawah  konstitusi 1987, semua pejabat fakultatif, Presiden, wakil presiden, senator, anggota DPR, kepala pemerintahan daerah dan anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui ‘first-past-the-post’ sistem.
Pemilihan umum menjadi salah satu bukti demokrasi pada masa ini. Amerika Serikat menjadi pelopor pembentukan demokrasi di Filipina pada masa penjajahan 1898. Amerika Serikat menjadikan demokrasi Filipina menyerupai demokrasi Amerika. Hal ini dapat dilihat dalam parlemen Amerika dan Filipina memiliki Senat dan House of Representative. Kedua negara ini juga melakukan pemilihan Presiden melalui pemilihan umum. Dalam pemilihan Presiden, Filipina menggunakan sistem plural, di mana calon yang memiliki suara terbanyak akan dipastikan memenangkan pemilu. Pemilu Filipina juga tidak hanya memilih Presiden tetapi juga memilih anggota parlemen.
Filipina menjadi salah satu negara yang memegang demokrasi dengan kuat. Setiap 6 tahun rakyat memilih Presiden. Pemilihan ini tentunya melalui tahapan-tahapan. Tahapan ini dimulai dengan registrasi pemilih, penetapan jumlah anggota yang akan dipilih untuk tiap daerah pemilihan, kampanye pemilihan, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Pemilu selalu identik dengan diadakannya kampanye oleh para kandidat. Kampanye ini bertujuan untuk menyampaikan visi misi dari para calon agar masyarakat dapat dengan mudah untuk memilih calon mana yang akan memenuhi aspirasi masyarakat dalam pemerintahan. Kampanye dilakukan untuk menggalang dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, hal ini juga menjadi salah satu strategi para calon untuk memenangkan sebuah pemilu.
Pemilu di Filipina dilaksanakan setiap 6 tahun sekali. Pemilu Filipina dilakukan untuk memilih Presiden secara langsung, pemilihan anggota senat, dan juga anggota House of representative selama 3 tahun sekali. Sebagai negara demokrasi, pemilu Filipina dilakukan oleh rakyat yang telah berusia minimal 18 tahun saat pemilu berlangsung. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan untuk masa jabatan 6 tahun hal ini tertuang dalam konstitusi 1987 dan Presiden hanya diperbolehkan menjabat selama 2 periode.[1]


2.2         EKONOMI FILIPHINA

Ekonomi Filiphina merupakan keempat terbesar di Asia Tenggara dan ketiga puluh enam di dunia berdasarkan PDB. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Pusat industri umumnya berada di daerah Metro Manila dan Metro Cebu. Agrikultur masih memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Filiphina.
Amerika Serikat dan Jepang telah menjadi mitra ekspor utama Filiphina. Selain itu, RRC, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan dan Jerman dan juga menjadi mitra ekspor terbesar Filiphina. Sebagian besar ekspor berupa barang komponen elektronik dan semi konduktor, disamping itu hasil alam seperti gas alam, minyak kelapa dan buah-buahan menjadi andalan utama bidang ekspor hasil alam.
Seperti halnya Indonesia, Filipina merupakan negara agraris yang tengah mengembangkan sektor industri. Bahkan sistem ekonominya pun sama dengan Indonesia, yakni sistem ekonomi campuran.
Pada tahun 1998, ekonomi Filipina mengalami kemunduran sebagai akibat dari krisis finansial Asia dan cuaca yang buruk yang berpengaruh pada hasil pertanian Filipina. Pertumbuhan ekonomi pun merosot jauh ke angka 0,6% (1998) dari yang sebelumnya di angka 5% (1997). Namun, angka pertumbuhan kembali menguat sekitar 3% (1999), kemudian meningkat lagi menjadi 4% (2000 sampai sekarang). Pemerintah pun berusaha untuk terus mereformasi perekonomiannya, agar Filipina bisa setara dengan perkembangan negara-negara Industri di Asia Timur.
Masa depan perekonomian Filipina sangat bergantung pada perekonomian partner dagang utama mereka, yakni Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian administrasi yang lebih terpercaya dan kebijakan pemerintah yang konsisten turut mempengaruhi perkembangan ekonomi di negara tersebut.[2]
Pada bulan September 2016, Otoritas Statistik Filiphina mengumumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) mereka meningkat menjadi 7,1%, melebihi estimasi 15 ekonom yang disurvei Bloomberg, yang menyebut hanya 6,7%.
PDB Filiphina juga naik 1,2% dibandingkan kuartal sebelumnya, sejalan dengan perkiraan banyak ekonom. Filiphina pun disebut-sebut sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia dan di emerging market hal ini juga membuat peso Filipina menguat menjadi 49,32 per dolar AS.[3]
International Monetary Fund (IMF) mengatakan bahwa Filiphina akan memimpin pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara dalam hal pertumbuhan dalam dua tahun ke depan, karena belanja publik yang lebih tinggi dan konsumsi yang kuat.
Pada bulan April lalu, IMF melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Filiphina kemungkinan akan tumbuh 6,8% pada tahun ini dan 6,9% pada 2018, melampaui Vietnam dan diikuti Indonesia, Thailand serta Malaysia.
Kemudian Presiden Filiphina Rodrigo Duterte meluncurkan "Dutertenomics", yang merupakan rencana ambisius untuk menumbuhkan perekonomian dengan membangun infrastruktur dengan dana sebesar 8 triliun peso. Program ini mencangkup pembangunan kereta api pertama Mindanao dan kereta bawah tanah untuk Metro Manila, dimana kemacetan lalu lintas yang kronis mengakibatkan kerugian ekonomi sehari-hari 2,4 miliar peso, menurut sebuah penelitian di Jepang.[4]


2.3         SISTEM PEMERINTAHAN FILIPHINA

Filipina salah satu negara yang menggunakan konstitusi sebagai dasar menjalankan pemerintahan. Perubahan konstitusi di Filipina terjadi sebanyak empat kali, yaitu konstitusi 1899 (the Malolos Constitution), konstitusi 1935, konstitusi 1973, dan konstitusi 1987. Pembentukan konstitusi pertama kali dilakukan pada tahun 1899, di mana konstitusi tersebut dihasilkan dari adanya revolusi yang dilakukan oleh rakyat Filipina untuk melawan bangsa Spanyol, yang kemudian para revolusioner Filipina mendeklarasikan kemerdekaan Filipina di Kawit pada 12 Juni 1898. Konstitusi tersebut dinamakan konstitusi Malolos, telah disetujui pada 20 Januari 1899. Selanjutnya perubahan konstitusi terjadi pada tahun 1935, di mana perubahan terjadi pada sistem pemerintahan yang pada saat itu meniru model pemerintahan demokratis seperti Amerika. Pemilihan Presiden diadakan selama empat tahun sekali dan menggunakan sistem bikameral. Konstitusi 1935 juga tidak bertahan lama, pada tahun 1973 Presiden Ferdinan.
Marcos mengubah konstitusi 1935, di mana sebelumnya sistem pemerintahan Filipina menggunakan sistem presidensial diubah menjadi sistem parlementer. Perubahan ini dianggap untuk memuluskan pemerintahan otoriter Ferdinan Marcos, dan agar tetap memenangkan kursi kepresidenan. Banyaknya pemberontakan terhadap Presiden Marcos menyebabkan ia digulingkan oleh rakyat Filipina. Pasca turunnya Ferdinan Marcos dari kursi kepresidenan, posisinya digantikan oleh Corazon Aquino, di mana selama masa pemerintahannya, Aquino mengubah konstitusi pada tahun 1987, dan membatalkan beberapa isi konstitusi 1973 yang dianggap menindas rakyat Filipina.Konstitusi 1987 diratifikasi pada tanggal 2 Februari 1987 melalui plebisit terdiri dari 18 artikel dan 321 section.
Presiden ke-11 di Filipina Corazon Aquino membentuk Komisi Konstitusi Filipina untuk menetapkan konstitusi 1987. Penetapan konstitusi dilakukan melalui referendum. Hasil referendum pada tanggal 3 Februari 1987 menunjukkan rakyat Filipina menerima konstitusi baru. Isi konstitusi 1987 diantaranya adalah membentuk perwakilan Filipina yang dibagi menjadi tiga yaitu Eksekutif, Legislatif dengan sistem bikameral, dan Yudikatif. Sistem pemerintahan yang sebelumnya adalah sistem parlementer dikembalikan menjadi sistem presidensial. Pemilihan Presiden dilakukan selama enam tahun sekali. Hingga saat ini konstitusi 1987 masih dipergunakan sebagai hukum tertinggi di Filipina.
Konstitusi Filipina 1987 merupakan naskah UUD Filipina yang ke-4, terdiri dari 18 bab dan 321 pasal. Di dalam konstitusi 1987 pasal II ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk pemerintahan Filipina adalah negara demokratis dan republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan kewenangan pemerintah berasal dari rakyat. Sistem pemerintahan Filipina adalah presidensial. Sistem presidensial menunjukkan bahwa kepala negara adalah seorang Presiden dan menjadi badan tertinggi negara. Presiden juga menjadi kepala pemerintahan (eksekutif), Senat dan House of Representative (legislatif), Mahkamah Agung (Supreme of Court/Yudikatif).
Sistem pemerintahan Filipina menyerupai sistem pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat bahwa Filipina dan Amerika memiliki Senat dan House of Representative sebagai lembaga legislatif. Sistem politik dan pemerintahan Fiipina tidak dapat dilepaskan dari Amerika, karena dalam sejarah Amerika memiliki andil dalam pembentukan demokrasi Filipina.

§   Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif Lembaga eksekutif bertugas untuk mengelola dan menyelenggarakan UU yang sesuai dengan batas-batas konstitusional. Lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan dan bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Filipina. Sebagai pemimpin eksekutif, Presiden memiliki tugas untuk mengawasi pemerintahan agar terlaksana dengan baik. Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Filipina, Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang dan melindungi publik dari segala ancaman.

§   Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif di Filipina telah terbentuk sejak tahun 1907. Pada tahun 1916 The Jones Law menata ulang legislatif dan menjadikan lembaga legislatif menjadi sistem  bikameral yang terdiri dari Senat dan House of representative. Senat memiliki 24 senator, senator memiliki masa jabatan selama 6 tahun, dan congressmen memiliki masa jabatan selama 3 tahun. Lembaga legislatif memiliki tugas untuk merumuskan, memperbaharui dan mencabut kembali UU melalui kekuasaan yang dipegang oleh Kongres Filipina. Anggota legislatif dapat menolak hak veto Presiden jika disetujui oleh 2/3 anggota.

§   Lembaga yudikatif 

Lembaga yudikatif merupakan badan yang independen, dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah dan yang terdiri dari hakim ketua dan 14 hakim anggota, semuanya ditunjuk oleh Presiden. Usia hakim maksimal 70 tahun. Tugas lembaga yudikatif adalah untuk melakukan peninjauan dan pengujian terhadap deklarasi, perjanjian internasional, hukum, keputusan Presiden agar tidak bertentangan dengan UU dan konstitusi Filipina.

Ketiga lembaga diatas melaksanakan tugas dan kewajibannya secara independen dan tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Ketiga lembaga bekerjasama secara Check and Balance.
Selain ketiga lembaga diatas, konstitusi 1987 juga menetapkan tiga komisi konstitusi yang independen. Pertama, Komisi Pelayanan Sipil yang bertindak sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab dalam hal personil pemerintah. Kedua, Komisi pemilihan Umum yang mengelola semua hukum dan peraturan dalam pemilu untuk memastikan kebebasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiga, Komisi Audit yang memeriksa transparansi dana, transaksi, dan rekening milik pemerintah dan lembaga-lembaganya. Semua keputusan dari lembaga tersebut akan ditinjau oleh Mahkamah Agung. Masing-masing lembaga independen diciptakan untuk tujuan mempromosikan perilaku moral dan etika dalam pemerintahan.[5]


2.4         KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA

Untuk menentukan kebijakan luar negeri Filipina, penulis menggunakan dua teori dalam menganalisis politik luar negeri suatu negara, yaitu:

a)             Teori Harold dan Margaret Sprout (1957)

Mengungkapkan bahwa pentingnya faktor-faktor environment atau lingkungan atau setting atau sering juga disebut mileu dalam melihat keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara. Milieu ini bisa berupa posisi geografis, perkembangan sejarah, kondisi alam dan sumber alam.[6]
Filipina pernah dijajah oleh tiga negara sejak abad ke-16 yaitu Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Dimasa penjajahan Amerika Serikat selama 48 tahun membawa banyak pengaruh pada Filipina. Kebijakan luar negeri Filipina dimasa pemerintahan pemimpin pertama hingga pada sebahagian masa jabatan presiden sekarang Rodrigo Duterte masih dipengaruhi oleh Amerika Serikat.
Salah satu latar belakang keterikatan antara Filipina terhadap Amerika Serikat, yaitu perjanjian pada tahun 1947 mengenai hubungan kedua pemerintahan yaitu pakta bantuan militer di mana Filipina memberikan izin penempatan basis militer Angkatan Laut dan pangkalan udara Amerika di Filipina selama 99 tahun. Filipina tidak memiliki pilihan lain, dan kemudian kesepakatan tersebut ditandatangani dengan perubahan penempatan basis militer di Filipina menjadi 25 tahun. Perjanjian tersebut juga berisi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Filipina pada tanggal 4 Juli 1946 dan pelepasan kedaulatan Amerika Serikat terhadap Filipina. 
Seiring perkembangannya, Republik Filipina menganggap dirinya sebagai sekutu setia Amerika Serikat dan telah mendukung banyak poin kebijakan luar negeri Amerika. Hal ini terbukti dalam partisipasi Filipina melalui Perang Irak dan Perang melawan teror dan mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat George W. Bush sebagai benteng demokrasi di Timur dan menyebut sekutu tertua Filipina-Amerika di Asia. 
Setelah itu, Filipina berada dalam ketegangan dengan penuntut internasional yang bersaing ke berbagai wilayah darat dan perairan di Laut China Selatan dan berselisih dengan Republik Rakyat China di ladang gas Camago dan Malampaya, Scarborough Shoal, dan sengeketa Kepulauan Spratly.

b)             Richard Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin (1962)

Berpendapat bahwa pengaruh faktor lingkungan yang mereka sebut setting dalam pembuatan keputusan PLN, adalah pengaruh dari persepsi, judgment, sikap dan tujuan para pembuat keputusan dalam merumuskan keputusan-keputusan PLN.[7]
Melalui teori tersebut, penulis menekankan pada dua faktor. Pertama, sikap Presiden Filipina sekarang, yaitu Rodrigo Duterte yang cenderung tegas, tumpul, tidak terkendali, dan provokatif dalam bahasanya. Kebijakan luar negeri telah mengakui sisi dimensi emosional dan rasa kewajiban bergairah yang tidak dimiliki di pemerintahan sebelumnya.
Ucapan kebijakan luar negerinya adalah contoh kasusnya. Bahasa Pak Duterte langsung mengarah ke pokok permasalahan dan tidak memerlukan interpretasi. Dia mencari kebijakan luar negeri yang independen dari Amerika. Dia menginginkan tentara Amerika dan kontraktor militer keluar dari Mindanao karena tidak menyetujui perlakuan terhadap Mindanao sebagai sebuah teater dalam perang yang dipimpin AS melawan terorisme. Duterte juga memerintahkan diakhirinya patroli gabungan militer Filipina dan Amerika Serikat di Laut China Selatan karena tidak ingin bermusuhan dengan China.[8]
Kedua, melalui pesepsi Presiden Filipina bahwa negaranya terlalu patuh terhadap Washington, dan keraguannya tentang kesediaan atau kesiapan militer Amerika Serikat untuk datang ke penyelamatan Filipina dalam sebuah peristiwa perang dengan China di Laut Cina Selatan. Sehingga menjelang kasus di Laut China Selatan, kebijakan luar negeri Filipina mengalami pergeseran.
Duterte telah menyarankan lebih lanjut bahwa, sambil mengurangi hubungan keamanan dengan Amerika Serikat, Filipina dapat meningkatkan hubungan dengan China dan Rusia. Kebijakan luar negeri Filipina akan cenderung mencari hubungan perdagangan dan investasi yang lebih dekat dengan Rusia dan China[9] dengan persepsi bahwa China memiliki dua pejuang generasi kelima yang beroperasi, sementara Rusia bekerja pada pesawat tempur generasi keenam dunia.[10]

Dari kedua teori PLN diatas, memudahkan penulis dalam menganalisa kebijakan luar negeri Filipina dimana keinginan seorang pemimpin negara untuk “move on” dari kekuasaan (intervensi) negara lain terhadap negaranya melalui history.
Pada awal pemerintahannya, kebijakan luar negeri Filipina cenderung nasionalis atau bersifat kedalam (domestik) karena pada masa itu Filipina sedang dilanda krisis kejahatan narkoba. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina tidak dapat bertolak belakang dengan kebijakan atau keputusan dari Amerika Serikat dalam menangani stabilitas keamanan di Filipina hal ini dipicu karena adanya status khusus Amerika Serikat dalam mengintervensi Filipina. Akan tetapi, menurut Duterte, setiap negara itu independen dan berhak menyelesaikan urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari pihak luar. Tidak benar bahwa Amerika Serikat harus diberi status khusus dalam Filipina dan intervensi ini merupakan benar-benar suatu pelecehan akan sebuah kebenaran di mata Duterte.
Dengan karakternya yang angkuh dan sombong, Presiden Duterte berani mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Amerika Serikat dalam menangani masalah pemberantasan kejahatan narkoba (drugs) atas nama human rights. Sehingga Amerika Serikat melalui Presiden Obama memutuskan untuk mengembargo senjata ke Filipina karena pelanggaran akan kebenaran dan pernyataan Duterte yang akan memisahkan diri dari Amerika Serikat di Hongkong pada saat kunjungan bilateralnya ke Tiongkok.[11]

Sanksi Presiden Obama terhadap Filipina tidak memberi jera atau bahkan pengaruh terhadap keputusan Duterte. Belum lagi pada bulan September 2016, Presiden Rodrigo Duterte secara resmi menyatakan bahwa Filipina di bawah pemerintahannya akan mengejar sebuah kebijakan luar negeri yang “independen” dengan menghormati prinsip-prinsip kedaulatan, persamaan berdaulat, tidak campur tangan, dan komitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.[12]
Kebijakan luar negeri Presiden Filipina Duterte saat ini mulai beranjak keluar dan lebih terbuka pada negara komunis seperti China dan Rusia serta bertolak pada barat (AS dan UE). Kebijakan Duterte mulai digarap dalam bidang ekonomi. Hal ini ditunjukan dalam keinginannya untuk mendorong pemulihan hubungan ekonomi dengan Cina dan menggaet investasi miliaran Dolar dalam perdagangan dan investasi.[13]















BAB III
PENUTUP


3.1         Kesimpulan
Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang pernah di jajah oleh 3 negara, salah satunya adalah Amerika Serikat sehingga perpolitikan, sistem pemerintahan atau stabilitas kemananan di Filipina tidak terlepas dari pengaruh Amerika Serikat. Akan tetapi setelah Filipina dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, arah kebijakan luar negeri Filipina mengalami pergeseran kearah yang independen tanpa intervensi lagi dari Amerika Serikat. Filipina sekarang ini lebih membuka diri terhadap negara komunis khususnya China dan Rusia dan anti terhadap barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Dalam bidang ekonomi, melalui laporan dari International Monetary Fund (IMF) mengatakan bahwa Filiphina akan memimpin pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara dalam hal pertumbuhan dalam dua tahun ke depan, karena belanja publik yang lebih tinggi dan konsumsi yang kuat.


3.2         Saran
Adapun saran dalam pembuatan makalah ini, yaitu:
a)       Dapat dijadikan sebagai pemebelajaran, baik dalam penyusunan atau penulisan maupun penyajian makalah.
b)        Dapat memperoleh pengetahuan atau informasi tambahan mengenai negara Filipina khususnya yang berkaitan dengan pembahasan yang disajikan dalam makalah ini.




DAFTAR PUSTAKA



Buku :

Abubakar Eby Hara. (2011). Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme. Bandung: Nuansa.

Online/Internet :

Atikah, Kamiliya. (2016). Kebijakan Luar Negeri Filipina. https://www.academia.edu/30609156 /ANALISIS_PERUBAHAN_ARAH_POLITIK_LUAR_NEGERI_FILIPINA_TAHUN_2016. Diakses Pada 09 Okt 2017
GMA News Online. (2016). Philippino Foreign Policy. http://www.gmanetwork. com/news/news/nation/580839/duterte-declares-independent-foreign-policy/story/. Diakses Pada 09 Okt 2017
Heydarian, Richard Javad. (2016). Philippine Foreign Policy. https://www. rappler.com/ thought-leaders/136 173-rodrigo-duterte-new-philippine-foreign-policy. Diakses Pada 09 Okt 2017
Kurlantzick, Joshua. (2016). Philippine Foreign Policy. https://www.cfr.org/blog /duterte-shakes-philippine-foreign-policy. Diakses Pada 09 Okt 2017
Muhaimin. (2016). Kebijakan Luar Negeri Filpina. https://international .sindonews.com/read/1146865/40/saatnya-independen-duterte-perintahkan-akhiri-patroli-as-dan-filipina-1476342362. Diakses Pada 09 Okt 2017   
Ventura, Bona. (2016). Sistem Ekonomi Filipina.  https://ekbis.sindonews.com/ read/1156173/35/pertumbuhan-ekonomi-filipina-tercepat-di-asia-14793 81951. Diakses Pada 09 Okt 2017



[3] Bona Ventura. 2016. Sistem Ekonomi Filipina.  https://ekbis.sindonews.com/read/1156173 /35/pertumbuhan-ekonomi-filipina-tercepat-di-asia-1479381951. Diakses Pada 09 Okt 2017
[6] Abubakar Eby Hara. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme. Bandung: Nuansa. Hal. 80
[7]  Abubakar Eby Hara. Ibid. Hal 84
[9] Joshua Kurlantzick. 2016. Philippine Foreign Policy. https://www.cfr.org/blog/duterte-shakes-philippine-foreign-policy. Diakses Pada 09 Okt 2017
[10] Richard Javad Heydarian. 2016. Philippine Foreign Policy. https://www.rappler.com/ thought-leaders/136 173-rodrigo-duterte-new-philippine-foreign-policy. Diakses Pada 09 Okt 2017
[11] Kamiliya Atikah. 2016. Kebijakan Luar Negeri Filipina. https://www.academia.edu/306091 56/ANALISIS_PERUBAHAN_ARAH_POLITIK_LUAR_NEGERI_FILIPINA_TAHUN_2016. Diakses Pada 09 Okt 2017
[12] GMA News Online. 2016. Philippino Foreign Policy. http://www.gmanetwork.com/ news/news/nation/580839/duterte-declares-independent-foreign-policy/story/. Diakses Pada 09 Okt 2017

Komentar

Postingan populer dari blog ini

politik dan pemerintahan negara thailand

sistem politik dan pemerintahan timur leste