politik dan pemerintahan negara thailand

POLITIK DAN PEMERINTAHAN ASIA TENGGARA

THAILAND

Oleh :

PRIMA ANANTA SALEH             C1A415030

LAILA SUHARTIN                         C1A415044

AGUNG SENTOSA                          C1A415054

HERISA ASMIATI M.                    C1A415058

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

KONSENTRASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HALU OLEO

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Thailand adalah sebuah negara Monarki Konstitusional yang terletak di Asia Tenggara. Kepala negara Thailand adalah seorang Raja dan Kepala Pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Luas wilayah Thailand adalah sebesar 513.120 km2 dengan jumlah penduduknya adalah sebanyak 68.200.824 jiwa. Mayoritas penduduk Thailand adalah etnis Thai dan beragama Buddha.Secara astronomis, Thailand terletak di antara 5°- 21° LU dan 97°- 106° BT. Negara yang nama lokalnya disebut Mueang Thai ini secara geografis berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah Timurnya sedangkan disebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Di sebelah Selatan, Thailand berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Sebelumnya, Negara Thailand ini dikenal juga dengan sebutan Negara Siam. Thailand adalah salah satu negara pendiri ASEAN bersama dengan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina. Kota Bangkok yang merupakan Ibukota Thailand adalah kota dimana organisasi geo-politik dan ekonomi ASEAN ini didirikan. Selain sebagai anggota ASEAN, Thailand juga merupakan anggota PBB dan lembaga-lembaga   dibawah PBB serta anggota APEC dan Interpol.

Selain itu, Thailand juga merupakan suatu Negara yang kaya akan budaya politik nya yang cenderung berbeda dengan budaya politik Negara pada umumnya. Karena Thailand merupakan Negara monarki konstitusional, maka mulai dari sistem politik, sistem pemerintahan, sistem, kepartaian, maupun kebijakan luar negeri nya begitu unik dan berbeda dengan Negara umumnya. Nah pada makalah ini kita akan membahas mengenai perihal tersebut mulai dari sistem politik hingga kebijakan luar negerinya.

B.     Rumusan Masalah

     Berdasarkan penmaparan latar belakang diatas adapun yang menjadi Rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut :

1.         Bagaiamana sistem pemerintahan Thailand?

2.         Bagaimana sistem kepartaian dan pemilu Thailand?

3.         Bagaimana sistem ekonomi Thailand?

4.         Bagaimana kebijakan luar negeri Thailand?

C.    Tujuan

Tujuan dari makalah ini ialah untuk memberikan penjelasan yang cukup mengenai ruang lingkup politik, mulai dari sistem pemerinthannya, sistem kepartaian dan pemilihan Umum, kebijakan Luar negeri dan ekonomi mencakup sistem ekonomi yang ada di Negara Thailand ini yang mana Thailand merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara yang penting untuk dipelajari karena Negara ini juga berperan penting dalam hubungan luar negeri. Selain itu, Thailand juga punya kontribusi besar dalam melakukan kerjasama dengan Indonesia, terutama di bidang ekonomi yang totabene Indonesia sudah sejak lama membangun kerjasama dengan Negeri gajah putih ini.

D.    Manfaat

Adapun manfaat dari makalah ini ialah bisa menjadi sumber referensi bagi teman-teman sekalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang seperti apa budaya politik dan ekonomi Thailand serta bagi yang ingin mengetahui bagaimana profil dari Negara ini. Makalah ini juga bisa menjadi sumber referensi terbaru bagi dosen pembimbing yang ingin memperoleh tambahan materi dalam sisi akademisi.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Sistem Pemerintahan Thailand

       Thailand merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. dengan luas wilayah mencapai 510.000 kilometer persegi. Muangthai atau Thailand disebut juga Negeri Gajah Putih. Muangthai diambil dari nama salah satu suku bangsa di sana, yaitu suku Thai artinya Negara Dahulu orang Eropa menyebut Negara ini Siam.

       Bentuk pemerintahan Thailand adalah kerajaan berkonstitusi, tetapi pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh seorang perdana menteri. Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara. Peradilan independen dari eksekutif dan legislatif. Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama.Sebagai Kepala Negara, Raja melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen, Kekuasaan eksekutifnya melalui cabinet, kekuasaan yudisial melalui pengadilan. Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat. Badan legislatif Thailand adalah bikameral.500 anggota legislatifnya (anggota parlemen) dipilih secara populer. Menduduki jabatan selama 4 tahun.400 anggota berasal dari daerah (dipilih langsung oleh konstituennya, masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang) 100 anggota berasal dari partai (dipilih secara tidak langsung oleh persentase suara yang diterima partai). Senat terdiri dari 200 kursi. Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sebelumnya diangkat oleh Raja atas rekomendasi Dewan Menteri). Menduduki jabatan selama 6 tahun. Lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri (sejak amandemen konstitusi 1992 harus anggota parlemen). Kabinet bertanggung jawab atas administrasi 14 kementerian, dan Kantor Perdana Menteri. Konstitusi adalah pemegang peranan tertinggi negara yang menetapkan kekuasaan, fungsi dan tugas serta struktur Eksekutif, Legislatif dan Kehakiman. Konstitusi sekarang dari Thailand, yaitu Konstitusi Kerajaan Thailand, BE 2540 (1997) memiliki dampak besar pada reorganisasi.[1]

2.     Sistem Partai dan Pemilihan Umum Thailand

       Thailand menganut sistem multi partai.  Sistem multi partai merupakan sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang beralag dalam pemilihan umum dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas tugas pemerintah baik secara terpisah atau dalam koalsi.[2] Sistem multi partai banyak dipraktikan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, Serta Negara Negara yang yang pemilunya mengunakan sistem proposional dibandingkan dengan negara-negara yang mengunakan sistem Distrik. Dalam Negara Tahiland Sebelum pemilihan umum 2001, pemilihan umum pertama yang dilangsungkan di bawah "Konstitusi Rakyat" tahun 1997, semua pemerintahan sipilnya adalah pemerintahan koalisi. Namun, dalam Pemilihan Umum 2005, Partai Thai Rak Thai memperoleh 377 kursi dari 500 kursi yang ada di Majelis Rendah, dan dengan demikian menjadi "pemerintahan satu partai" yang pertama dalam sejarah Thailand.

Partai-Partai Thailand

Dalam sistem kepartaian di Thailand, Partai partai yang ada di dalam Negara tersebut dibagi menjadi tiga yaitu

·         Golongan Partai Besar

Partai Demokratik (Phak Prachatipat)

Partai Bangsa Thai (Phak Chart Thai)

Partai Bangsa Besar (Phak Mahachon)

·         Golongan Partai KecilKecil

Partai Warga

Partai Pembangunan Nasional

Partai Tindakan Sosial

Partai Tanah Air Thai

Phak Khonkhoplodnee

Partai Aspirasi Baru (Phak Khwam Wang Mai)

Partai Massa (partai politik dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi)

·         Golongan Partai HistorisHistoris

Partai Komunis Thailand

Partai Demokratis Liberal - bergabung dengan Thai Rak Thai

Partai Thai Rak Thai (Phak Thai Rak Thai) - dibubarkan pada 30 Mei 2007 karena melanggar undang-undang pemilihan umum

Mengenai Pemilihan Umum Thailand 2011

       Sebelum pemilihan umum berlangsung diseluruh Thailand pada hari minggu, 3 juli 2001 atas dekret Kerajaan untuk membubarkan dewan perwakilan, BE 2554 (2011) yang menyebabkan pembubaran dewan perwakilan pada 10 Mei 2011.

       Rencana untuk mengadakan pemilu pada 14 November 2010 pernah diusulkan dahulu,[3] tetapi terpaksa ditangguhkan. Pengumuman Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva supaya mengadakan pemilu itu timbul mengikuti pergolakan selama berbulan-bulan oleh Barisan Bersatu untuk Demokrasi Menentang Kediktatoran (UDD) atau penyokong "Baju Merah" bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Pihak oposisi mendukung untuk rancangan itu, tetapi mengehendaki supaya parlemen dibubarkan.[4]

      Dengan peratusan kehadiran pengundi berdaftar pada 66%, Partai Pheu Thai yang populis meraih mayoritas dengan 265 kursi,[5] sementara ketua partai ini, Yingluck Shinawatra menjadi perdana menteri wanita yang pertama dalam sejarah Thailand.[6] Partai Demokrat pula menjadi partai oposisi utama dengan 159 kursi.[7]

       Tinjauan terakhir mendapati bahawa Partai Pheu Thai memenangi pemilu terang-terangan dengan meraih mayoritas kursi. Menurut keputusan awal, Pheu Thai memenangi 265 kursi(204 berasaskan kawasan + 61 daftar partai), Demokrat 159 (115 + 44), Bhumjai Thai 34 (29 + 5), Chartthaipattana 19 (15 + 4), Palung Chon 7 (6 + 1), Chart Pattana Puea Pandin 7 (5 + 2), Cinta Thailand 4 (daftar partai saja), Matubhum 2 (1 + 1), Demokrat Baru 1 (daftar partai) dan Mahachon (daftar partai). Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva sudah pun mengakui kemenangan Partai Puea Thai lalu mengucapkan selamat kepada Shinawatra sebagai calon Perdana Menteri. Menurut perangkaan awal dari Komisi Pemilihan Umum, kadar kehadiran pemilih terdaftar adalah 65.99%.[8]

Pemilu Thailand 2014

       Pada tahun 2014 Thailand mengadakan Pemilihan Umum atau Pemilu dimana banyak dari parpol yang berada di Thailand termasuk partai berkuasa, Pheu Thai, telah bersedia untuk mendaftar menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) Thailand di 2014. Keterangan Keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand Somsak Suriyamongkol,

       Partai Demokrasi Baru adalah parpol pertama yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu. Pendaftaran untuk menjadi peserta pemilu telah dibuka sejak Senin 23desember2013. Sejauh ini, diakui KPU, sudah 35 parpol yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi peserta dari pemilu yang akan dihelat pada 2 Febuari 2014 ini. KPU berharap proses pendaftaran bisa segera rampung agar proses berikutnya dapat berjalan tepat waktu. Walau proses pemilu perlahan telah berjalan, tetapi aksi penolakan pemilu tetap dilancarkan kelompok anti-pemerintah. Pemimpin protes bahkan mengimbau pendukungnya untuk menghalangi para perwakilan parpol yang hendak mendaftarkan partainya. aksi tersebut cukup sukses dilakukan kelompok anti-pemerintahan. Itu terbukti dengan dipindahkannya tempat pendaftaran dari stadion Din Daeng menuju kantor Polisi Din Daeng.

Tak Ada Pemilihan Langsung untuk PM Thailand

       Komite Penyusun Undang-Undang Dasar Thailand (CDC) menolak wacana pemilihan langsung untuk perdana menteri dan anggota kabinet. Alasan penolakan adalah resiko yang mungkin muncul., Komite malah mengumumkan, pemilihan nantinya akan dilakukan oleh parlemen. CDC bertekad untuk menyusun sistem parlementer yang telah digunakan di Thailand. "Dalam sistem tersebut, perdana menteri itu dipilih oleh anggota terpilih parlemen Suchit Bunbongkarn mengatakan, tak perlu beralih ke sistem yang tak dikenal.  Menurutnya, sistem parlemen yang sudah lama berjalan masih dapat membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemilihan umum.Usul tersebut sebelumnya disahkan oleh Komite Pembaruan Politik di bawah Dewan Pembaruan Nasional. Sebelumnnya, Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam pada Selasa mengatakan Thailand paling cepat akan menyelenggarakan pemilihan umum pada Februari 2016. Namun jika satu referendum akan diselenggarakan mengenai undang-undang dasar baru, pemilihan umum tampaknya akan ditunda menjadi Mei 2016.[9]

3.      Sistem perekonomian Thailand

       Thailand memiliki sistem ekonomi yang sama dengan sistem ekonomi di Indonesia dan Filipina, yakni sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan hasil perpaduan antara sistem ekonomi liberal/pasar dengan sistem ekonomi komando. Pada sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta yang terjun di dunia perekonomian, dengan tujuan pertumbuhan ekonomi negara menjadi satbil. Selain itu, pemerintahan dapat lebih fokus pada pengembangan sektor usaha. Penerapan sistem ekonomi ini bergantung pada potensi dan kondisi perekonomian negara, dan juga harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Biasanya, sistem ekonomi diterapkan oleh negara-negara berkembang.[10]

       Adapun sektor andalan perekonomian Thailand adalah sektor agraris, di mana Thailand merupakan salah satu eksportir beras terbesar di dunia.Thailand pernah mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia, yakni dari tahun 1985 - 1995, dengan rata-rata pertumbuhan 9% per tahun. Meningkatnya tekanan spekulatif terhadap mata uang Baht di tahun 1997 -- menyebabkan terjadinya krisis yang melemahkan sektor keuangan. Pemerintah pun terpaksa melakukan tindakan, yakni mengambangkan Baht. Sebelumnya, Baht cukup lama dipatok pada nilai 25 per 1 dolar AS. Baht kemudian mencapai titik terendahnya di kisaran 56 Baht / dolar AS (Januari 1998). Di tahun yang sama, ekonomi Thailand melemah sebesar 10,2%, dan krisis ini pun meluas ke krisis finansial Asia. Pada tahun 1999, Thailand mengalami kebangkitan, di mana ekonominya menguat 4,2%, kemudian tumbuh 4,4% (2000). Penyebab penguatan ini sebagian besar dikarenakan hasil ekspor yang meningkat sekitar 20% (2000).

       Pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi Thailand kembali melambat karena krisis ekonomi global, namun kembali menguat di tahun-tahun selanjutnya. Hal itu dikarenakan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi yang bagus di China, serta didukung oleh beberapa kebijakan ekonomi di era Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Di tahun 2003, pertumbuhan Ekonomi Thailand mencapai 6,3%, dan terus meningkat hingga 7-10% di tahun 2004 dan 2005. Sektor pariwisata pun tak kalah berkontribusi pada perekonomian Thailand. Sektor ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilnya politik di Thailand. Di tahun 2002, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Thailand mencapai 10,9 juta orang. Angka ini meningkat sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10,1 juta orang.

        Sebelum terjadinya krisis finansial, perekonomian Thailand memiliki pertumbuhan produksi yang bagus, yakni rata-rata 9,4% per tahun hingga tahun 1996. Melimpahnya tenaga kerja dan sumber daya, konsevatis fiskal, kebijakan investasi asing terbuka, dan pendorongan sektor swasta merupakan dasar dari kesuksesan ekonomi Thailand pada tahun-tahun sampai dengan 1997.[11]

       Negara mengelola beberapa jasa, seperti pembangkit listrik, transportasi, dan komunikasi. Namun pemerintah berencana melakukan swastanisasi pada sektor-sektor tersebut, pada awal krisis finansial. Pemerintah Kerajaan Thailand sangat postif dalam menerima investasi asing, asalkan memenuhi persyaratan -- dapat mendaftar hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand. Untuk menarik investasi asing lainnya, pemerintah telah mereformasi peraturan investasinya. Thailand memiliki gerakan serikat buruh, namun masih lemah. Hanya ada sekitar 3% tenaga kerja yang tergabung dalam serikat buruh. Di tahun 2000, Undang-undang Hubungan Kerja-Perusahaan Negara (SELRA) telah disahkan. Ini menandai adanya persamaan hak antara pegawai sektor publik dengan karyawan swasta, termasuk di dalamnya adalah hak untuk bergabung dalam serikat buruh.

Fakta-fakta mengenai perekonomian Thailand

Berikut ini beberapa fakta mengenai ekonomi Thailand, diantaranya:

·         Investasi (gross fixed): 22.5% PDB (perkiraan Januari - September 2004)

·         Pendapatan per rumah tangga atau konsumsi menurut persentase:

             a) 10% terendah: 2.8%

             b) 10% tertinggi: 32.4% (1998)

·         -Distribusi penghasilan keluarga - indeks Gini: 51.1 (2002)

·         Produksi pertanian: beras, ubi kayu, karet, jagung, tebu, kelapa, kacang kedelai

·         Industri: pariwisata, tekstil dan garmen, pemrosesan hasil pertanian, minuman, tembakau, manufaktur ringan seperti perhiasan, alat-alat listrik dan komponennya, komputer dan onderdilnya, sirkuit komputer, mebel, dan barang-barang plastik

·         Thailand merupakan produsen tungsten kedua terbesar di dunia, dan produsen timah ketiga terbesar di dunia

·         Tingkat pertumbuhan produksi industri: 8.5% (perkiraan 2004)

·         Neraca perdagangan: $ 6.736 miliar (perkiraan 2004)

·         Komoditi ekspor: tekstil dan sepatu/sandal, hasil perikanan, beras, karet, perhiasan, mobil, komputer dan peralatan listrik

·         Komoditi impor: barang-barang modal, barang-barang antara dan bahan mentah, barang-barang konsumsi, dan bahan bakar

·         Cadangan devisa dan emas: $48.3 miliar (2004)

·         Mata uang: Baht Thailand.

4.      Kebijakan Luar Negeri Thailand

       Thailand adalah sebuah negara kerajaan di Asia Tenggara yang berlokasi di semenanjung Indochina dan semenanjung yang berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja di sebelah Timur, Malaysia dan Teluk Siam di sebelah Selatan. Myanmar dan Laut Andaman di sebelah Barat. Bentuk negara Thailand merupakan kesatuan dengan bentuk pemerintahan yang monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Berdasarkan konstitusi 1974, Thailand menerapkan sistem pemerintahan parlementer dimana kepala negara merupakan Raja. Raja merupakan lambang kesatuan identitas nasional. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dengan kekuasaan yang cukup besar.

       Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang sama sekali tidak tersentuh oleh penjajahan. Namun tidak menutup kemungkinan akan adanya masalah perpolitikan di dalam negeri. Perpolitiksn di Thailand sangat rentan sekali akan adanya kudeta. Melihat militer di Thailand memiliki posisi yang penting dalam pemerintahan Thailand. Sistem pemerintahan di Thailand pernah mengalami pergeseran rezim dari monarki absolute ke rezim militer.[12] Untuk itu banyak sekali pengaruh militer dalam mengambil kontrol atas kekuasaan perpolitikan negara, dan menjadi jurang antara demokrasi dan militer, yang mana sejak paska kudeta pertama tahun 1932 Thailand mengalami siklus perubahan pemerintahan dimulai dengan kudeta, pemilu, periode singkat pemerintahan sipil, serta krisis politik. Namun, Kementrian Luar Negeri Thailand berhak mengatur hubungan perdagangan Thailand baik bilateral maupun multilateral serta hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Terlepas daripada itu semua, sistem politik luar negeri Thailand yang berfokus pada keamanan nasional itu sendiri lebih banyak didominasi oleh peran militer.[13]

       Pada tahun 1932, terjadi revolusi di Thailand, dan berhasil memaksa Raja menerima konstitusi yang diajukan oleh People’s Party di Thailand. Tahun 1947, Thailand kembali mengalami kudeta dengan tujuan agar petinggi militer memiliki jabatan penting di pemerintahan. Pada tahun 1977, diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, serta kebebasan politik. Kudeta di tahun ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer. Salah satu masalah demokratisasi di Thailand adalah karena lemahnya periode dominasi birokratik dan militer, maka rezim demokratik terkadang sulit menegakkan legitimasi yang berkaitan dengan kultur politik tradisional. Intervensi militer tahun 1991 merefleksikan ketidaksukaan angkatan bersenjata terhadap berkembangnya pengaruh partai politik dan masyarakat sipil yang mencoba untuk lebih menguasai militer.[14] Hingga pada tahun 1988 ketika Thailand menjadi pemerintahan perlementer di bawah PM Prem Tinsulanond mengakhiri dominasi politik militer dalam sistem politik, pemerintahan sipil baru menerapkan berbagai kebijakan yang mengarah pada profesionalisme militer Thailand. Tidak berlangsung lama ketika tahun 1991 kudeta oleh militer kembali terulang dan  merebut kembali dominasi militer dalam perpolitikan Thailand. Tetapi dengan meningkatnya supremasi sipil yang banyak didukung para perwira ini dengan sendirinya mengubah konsepsi dasar keamanan nasional Thailand yang mencakup isu-isu non-militer seperti pembangunan ekonomi, persamaan hak, kebebasan, keadilan, reformasi politik, desentralisasi birokrasi, HAM, serta lingkungan hidup. Konsepsi keamanan ini kemudian tercantum dalam buku putih pemerintah yakni dalam The Defense of Thailand 1994.[15]

        Masalah perpolitikan di Thailand tidak hanya menyangkut masalah internal antara pemerinntah dengan militer saja, tetapi Thailand juga memiliki masalah perpolitikan di lingkup regionalnya. Seperti konflik perbatasan yang terjadi antara Thailand dengan Kamboja. Kedua negara memperebutkan suatu wilayah yakni Gunung Dangrek, dimana didalamnya terdapat kuil yang bernama Preah Vihear. Baik Thailand ataupun Kamboja mengklaim wilayah Kuil Preah Vihear tersebut sebagai bagian dari teritori mereka. Klaim Thailand berdasarkan peta yang dibuat tahun 1904 oleh kesepakatan kolonial Perancis dengan Siam yang menempatkan Kuil Preah Vihear berada pada sisi Thailand, sedangkan Kamboja menggunakan peta tahun 1907 yang dibuat oleh Perancis. Pada Juli 2008, ketegangan antara Kamboja dan Thailand mulai memanas ketika kuil Preah Vihear ditetapkan sebagai warisan dunia Kamboja oleh UNESCO.[16]

       Thailand memiliki hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dibandingankan dengan negara-negara di kawasan regionalnya. Bukti kedekatan Thailand dengan Amerika Serikat yaitu pada tahun 1962 Menteri Luar negeri Thailand (Thanat Khoman) serta Menteri Luar negeri Ameriksa Serikat (Dean Rusk) menyetujui serta menandatangani komunike bersama yang didalamnya merupakan bentuk kesepakatan apabila sewaktu-waktu  integritas wilayah Thailand terancam maka Amerika Serikat bersedia membantu. Hal ini juga menjadi alasan kenapa Thailand tidak pernah dijajah. Thailand mampu melakukan perjanjian dengan Prancis dan Inggris, dan Thailand juga sudah mengadopsi nilai-nilai Barat, itulah mengapa Bangsa Barat tidak menjajah Thailand, mereka berfikir Thailand sudah banyak mengadopsi budaya mereka dan sudah merasa sama, jadi untuk apa dijajah.

       Selain itu juga terdapat bukti kedekatan Thailand dengan Tiongkok diawali ketika adanya konflik Kamboja dengan Vietnam. Kamboja menghebohkan dunia dengan kehadiran komunis radikal Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot yang berkuasa pada tahun 1975 dimana Pol Pot memproklamirkan Kamboja sebagai sebuah negara baru. Lalu diperparah pada tahun 1978 Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan rezim Pol Pot serta menanamkan pemerintahan oleh Heng Samrin. ASEAN memandang invasi Vietnam ke Kamboja sebagai tindakan pelanggaran prinsip-prinsip dasar hubungan antar negara yakni non-interference dan non-use of force. Hal ini kemudian membawa persoalan hingga ke Thailand sehingga mendorong tumbuhnya instabilitas di Thailand, sehingga membuat Thailand membutuhkan dukungan Tiongkok untuk menghadapi kemungkinan ambisi invasi Vietnam ke negaranya dan pada akhirnya Tiongkok memberikan bantuan ke Thailand berupa artileri, tank, dan kendaraan lapis baja guna memperkuat tentara Thailand.[17] Politik luar negeri  yang diterapkan Thailand mengarah pada keterbukaannya terhadap luar. Dengan begitu besar kesempatan bagi Thailand untuk memperluas jaringan atau koneksi dengan negara lain. Dalam perekonomian, semenjak dekade 80-an kebijakan ekonominya menekankan pada aspek pembangunan dalam sektor ekspor, investasi asing dan penguatan sektor swasta. Hal ini dilakukan guna untuk mendorong perekonomian Thailand untuk mencapai modal yang besar dengan membuka investasi asing yang besar sebagai penopang ekonominya.

       Kemitraan Thailand dengan Tiongkok diselaraskan oleh kedua negara dengan saling meningkatkan kerjasama di segala bidang dan meningkatkan pembangunan jangka panjang, yakni peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, konektivitas, energi, pertanian, dan pertukaran orang-orang.[18] Dalam lingkup kawasan regionnalnya, Thailand melakukan kerjasama seperti hubungan ekonomi, perdagangan, serta investasi Indonesia-Thailand dimana pada tahun 2013 silam hubungan kerjasama ekonomi diantara kedua negara mengalami peningkatan.[19] Dengan negara tetangganya Laos, Thailand juga menjalin persahabatan diantara keduanya dengan membangun “Jembatan Persahabatan Thailand-Laos” yang menghubungankan Provinsi Nakhon Phanom (Thailand) dan Khammouan (Laos). Jembatan ini sangat bermanfaat bagi kelancaran hubungan dagang Thailand dengan Laos serta sebagai sarana penunjang transportasi.[20]

BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

       Berdasarkan apa yang telah di jelaskan diatas mengenai bagaimana profil dari Thailand mulai dari bagaimana sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan pemilu, Sitem ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri, Kita jelas menhetahui bagaimana Negara Thailand menjalankan semua itu berdasarkan apa yang menjadi konstitusi mereka dan bentuk kerjasama antara aktor aktor yang mendukung jalannya sistem tersebut. Mengenai sitem pemerintahan Thailand adalah sebuah negara Monarki Konstitusional yang terletak di Asia Tenggara. Kepala negara Thailand adalah seorang Raja dan Kepala Pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Luas wilayah Thailand adalah sebesar 513.120 km2 dengan jumlah penduduknya adalah sebanyak 68.200.824 jiwa. Mayoritas penduduk Thailand adalah etnis Thai dan beragama Buddha. Dalam sistem ekonomi Thailand memiliki sistem ekonomi yang sama dengan sistem ekonomi di Indonesia dan Filipina, yakni sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan hasil perpaduan antara sistem ekonomi liberal/pasar dengan sistem ekonomi komando, selain sistem ekonomi dalam Negara Thailand Menerapkan sistem multi partai bahkan pernah menerapkan satu partai pemerintahan pada tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

Asia-Pacific – Thai red shirts accept peace offer". Al Jazeera English. Diakses tanggal 9 oktober 2017

Antara News. 2013. Thailand-China Perdalam Kerjasama Bilateral http://www.antaranews.com/berita/400133/thailand-china-perdalam-kerja-sama-bilateral diakses 21 Maret 2017

Bangkok Post. 3 Juli 2011. Diakses tanggal 9 oktober 2017

Bambang Cipto. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm 107

Hardhany, Annisa. t.t. Militer dan Demokrasi di Thailand https://www.academia.edu/5298570/Militer_dan_Demokrasi_di_Thailand diakses 9  oktober 2017

https://www.coursehero.com/file/18054344/SISTEM-PEMERINTAHAN-THAILAND/, Diakses pada 9 october 2017, pukul 12.00

https://www.academia.edu/5298570/Militer_dan_Demokrasi_di_Thailand diakses pada 9  Oktober  2017

http://www.sinarharapan.co/news/read/141224072/tak-ada-pemilihan-langsung-untuk-pm-thailand-div-div-div-div-  Diakses pada 9 oktober 2017

https://www.satujam.com/sistem-ekonomi-campuran/. Diakses pada 9 oktober 2017 (12.00 AM .WITA)

Jaringan Berita Terluas di Indonesia. 2011. Jembatan Mekong Pererat Thailand-Laoshttp://www.jpnn.com/read/2011/11/13/107928/jpnn_network.php diakses 21 Maret 2017

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2013. KBRI Bangkok: Hubungan Ekonomi Perdagangan Indonesia-Thailand Meningkat

http://www.onlenpedia.com/2017/02/tentang-sistem-ekonomi-thailand-salah.html Diakses pada 9 oktober 2017 (12.00 AM. WITA)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2013. KBRI Bangkok: Hubungan Ekonomi Perdagangan Indonesia-Thailand Meningkat.

Oktria, Okki Ayu. 2013. Kebijakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja diakses di http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi4394c5b0a72full.pdf  9 oktober 2017

Unofficial voter turnout 65.99%". Bangkok Post. 3 Juli 2011. Diakses tanggal 9 oktober 2017

Thai elections liely to be held on July 3". News.asiaone.com. 7 Mei 2011. Diakses tanggal 9 oktober 2017

"Yingluck Shinawatra set to be Thailand's first female premier". CNN. 3 Juli 2011. Diakses tanggal  9 oktober 2017

---

[1] https://www.coursehero.com/file/18054344/SISTEM-PEMERINTAHAN-THAILAND/, Diakses pada 9 october 2017, pukul 12.00

[2] https://www.academia.edu/5298570/Militer_dan_Demokrasi_di_Thailand diakses pada 9  Oktober  2017

[3] Thai elections liely to be held on July 3". News.asiaone.com. 7 Mei 2011. Diakses tanggal 9 oktober 2017

[4] Asia-Pacific – Thai red shirts accept peace offer". Al Jazeera English. Diakses tanggal 9 oktober 2017

[5] "General Election 2011". Bangkok Post. 3 Juli 2011. Diakses tanggal 9 oktober 2017

[6] Unofficial voter turnout 65.99%". Bangkok Post. 3 Juli 2011. Diakses tanggal 9 oktober 2017

[7] "Yingluck Shinawatra set to be Thailand's first female premier". CNN. 3 Juli 2011. Diakses tanggal  9 oktober 2011

[8] Unofficial voter turnout 65.99%". Bangkok Post. 3 Juli 2011. Diakses tanggal 9 oktober 2017

[9] http://www.sinarharapan.co/news/read/141224072/tak-ada-pemilihan-langsung-untuk-pm-thailand-div-div-div-div-  Diakses pada 9 oktober 2017

[10] https://www.satujam.com/sistem-ekonomi-campuran/. Diakses pada 9 oktober 2017 (12.00 AM .WITA)

[11] http://www.onlenpedia.com/2017/02/tentang-sistem-ekonomi-thailand-salah.html Diakses pada 9 oktober 2017 (12.00 AM. WITA)

[12] Bambang Cipto. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm 107

[13] Ibid, hlm 108

[14] Hardhany, Annisa. t.t. Militer dan Demokrasi di Thailand https://www.academia.edu/5298570/Militer_dan_Demokrasi_di_Thailand diakses 9  oktober 2017

[15] Bambang Cipto. Op.cit., hlm 108

[16] Oktria, Okki Ayu. 2013. Kebijakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja diakses di http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi4394c5b0a72full.pdf  9 oktober 2017

[17] Ibid, hlm 116

[18] Antara News. 2013. Thailand-China Perdalam Kerjasama Bilateral http://www.antaranews.com/berita/400133/thailand-china-perdalam-kerja-sama-bilateral diakses 21 Maret 2017

[19] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2013. KBRI Bangkok: Hubungan Ekonomi Perdagangan Indonesia-Thailand Meningkat

[20] Jaringan Berita Terluas di Indonesia. 2011. Jembatan Mekong Pererat Thailand-Laoshttp://www.jpnn.com/read/2011/11/13/107928/jpnn_network.php diakses 21 Maret 2017