politik dan pemerintahan negara vietnam
POLITIK DAN
PEMERINTAHAN ASIA TENGGARA
DISUSUN OLEH :
HAMRIN : C1A415064
NURUL QURRATA AYUNI : CIA415068
MARLIYANTI : C1A415076
WA ODE DINA SARMA : CIA415082
JURUSAN HUBUNGAN
INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOCIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2017
A. PROFIL NEGARA VIETNAM
Vietnam bernama resmi Republik Sosialis Vietnam (Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) adalah negara paling
timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam memiliki populasi
pendudukj sebesar 76.323.173 jiwa pada sensus 1999 dan diperkirakan
memiliki penduduk 90.388.000 jiwa pada 2013, hal ini menjadikan Vietnam sebagai
negara terpadat ke-13 di dunia. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Laos di
sebelah barat laut, Kamboja di
sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut China Selatan. Vietnam beribu kota di Hanoi
dengan system pemerintahan marxisme-leninisme yaitu system pemerintahan satu
partai yang disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Presiden Vietnam
adalah kepala negara dan
secara langsung adalah panglima
tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan
dan Keamanan (Council National Defense and
Security). Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri
atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan
perwira-perwira.
Luas Vietnam kurang lebih 331.688 kilometer persegi
(128.066 sq mi). Bagian Vietnam yang berbatasan dengan batas-batas internasionalnya
seluas 4.693 km (2.883 mi). Topografinya terdiri atas bukit-bukit dan
gunung-gunung berhutan lebat, dengan dataran rendah meliputi tidak lebih dari
20%. Pegunungan berkontribusi sebesar 40% dari total luas Vietnam, dengan
bukit-bukit kecil berkontribusi sebesar 40% dan hutan tropis 42%. Bagian Utara
kebanyakan terdiri atas pegunungan dan Delta Sungai Merah. Phan Xi Pang,
berlokasi di provinsi Lao Cai, adalah gunung tertinggi di Vietnam setinggi
3.143 m (10.312 ft). Selatan dibagi menjadi datran rendah tepi pantai, puncak Annamite Chain,
hutan-hutan luas dan tanah yang buruk. Terdiri dari 5 plato tanah basalt yang
rata-rata rata, pegunungan berkontribusi sebesar 16% bagi tanah arable (= tanah
yang cocok untuk pertanian seperti jagung dan gandum) Vietnam dan 22% dari
total lahan berhutan Vietnam.
Vietnam merupakan negara Indocina yang mempunyai
sejarah kolonial yang panjang. Pada Tahun 1945 Vietnam mendeklarasikan
kemerdekaannya untuk pertama kali dan hanya bertahan sementara, karena pada
Tahun 1946 Perancis kembali masuk ke Vietnam untuk menguasai negara ini.
Kekuasaan Perancis berakhir dengan pengepungan pemerintah Vietn Minh yang
memaksa Perancis keluar dari Vietnam. selanjutnya Vietnam kembali menjadi
perebutan kekuasaan wilayah oleh negara-negara super power seperti Uni Soviet
dan Amerika Serikat. Pada Oktober 1955 Amerika menyerang Vietnam
dan diruntuhkan oleh Vietnam Utara, Pada Januari 1973 Amerika kembali menyerang
yang kemudian diserang kembali oleh penduduk setempat. Akhirnya Amerika menarik
diri dari Vietnam Selatan dan Vietnam secara resmi bergabung dan menjadi
Republik Sosialis Vietnam pada 2 juli 1976 (Amir Hendarsah,2007:39-48).
B. BENTUK
PEMERINTAHAN
Republik
Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai
tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama
terdahulu partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah,
politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung
oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan
Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front),
partai serikat pedagang dan pekerja. Meskipun negara tetap secara resmi
berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah
berkurang secara besar sejak tahun 1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan
Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (Council
National Defense and Security). Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala
26 menteri-menteri dan perwira-perwira.
Majelis
Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam)
adalah badan pembuat undang-undang pemerintah yang
memegang hak legislatif, terdiri atas 498 anggota. Majelis ini memiliki posisi yang lebih tinggi
daripada lembaga eksekutif dan judikatif. Seluruh anggota kabinet berasal dari
Majelis Nasional. Mahkamah
Agung Rakyat (Supreme People's Court of
Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam, juga bertanggung jawab
kepada Majelis Nasional. Di bawah Mahkamah Agung Rakyat adalah Pengadilan
Kotamadya Provinsi dan Pengadilan
Daerah Vietnam. Pengadilan
Militer Vietnam juga cabang adjudikatif yang
kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan nasional. Semua organ-organ
pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas
orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai. Sekretaris
Jendral Partai Komunis mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di
Vietnam, mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian
negara, juga mengatur undang-undang.
Jika
dilihat berdasarkan letak geografis, Vietnam masih berada dalam satu wilayah dengan
Indonesia, yaitu terletak di benua Asia bagian tenggara. Negara Vietnam
memiliki nama resmi nan cukup panjang. Republik Sosialis Vietnam atau Công Hòa
Xã Hôi Chù Nghîa Viêt Nam. Negara ini menjadi negara nan berada di ujung timur
Semenanjung Indochina. Sinkron dengan namanya, republik, sistem pemerintahan
Vietnam pun demikian.
Sistem
pemerintahan Negara Vietnam dapat diinterpretasikan sebagai republik sosialis
nan semi-presidensiil, di mana Presiden menjadi kepala negaranya dan perdana
menteri menjadi kepala pemerintahan. Negara ini memiliki sistem partai tunggal
dalam pemerintahannya. Pemegang kekuasaan di negara ini hanya satu partai
politik, yaitu Partai Komunis. Dengan kata lain, sistem pemerintahan seperti
ini tak mengizinkan pihak atau partai lain ikut serta dalam berbagai proses
pembangunan negara. Undang-undang dasar nan digunakan ialah undang-undang dasar
Vietnam nan terbaru.
1.
Majelis
Nasional (Pasal 83)
Majelis Nasional adalah badan
pembuat undang-undang pemerintah yang memegang hak legislatif, terdiri atas 498 anggota. Majelis Nasional adalah lembaga
perwakilan tertinggi dari rakyat dan organ tertinggi kekuasaan Negara Republik
Sosialis Vietnam. Majelis Nasional adalah satu-satunya organ dengan kekuasaan
konstitusional dan legislatif . Majelis Nasional akan memutuskan kebijakan
dasar dalam dan luar negeri, tugas sosial-ekonomi, isu-isu nasional pertahanan
dan keamanan negara, prinsip-prinsip penting yang mengatur organisasi dan
aktivitas mesin Negara, hubungan sosial dan kegiatan warga negara. Majelis
Nasional akan melakukan kontrol tertinggi atas semua kegiatan Negara. Masa
jabatan Majelis Nasional selama 5 (lima) tahun dan pemilihan untuk anggota
Majelis nasional harus sudah dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa
berakhirnya jabatan, tetapi ada kalanya jika ada suatu permasalahan maka
sekurang-kurangnya dua pertiga dukungan dari anggota untuk memeperpanjang dan
mengurangi masa jabatan.
Ø Tugas dan
Wewenang Majelis Nasional (Pasal 84)
Majelis Nasional memiliki tugas dan
wewenang sebagai berikut:
a. Untuk membuat
dan mengubah konstitusi; untuk membuat dan mengubah undang-undang; untuk
bekerja di luar program untuk membuat undang-undang dan keputusan-hukum.
b. Untuk melakukan
kontrol tertinggi atas kesesuaian dengan Konstitusi, hukum dan resolusi Majelis
Nasional, untuk memeriksa laporan dari Presiden Negara, Komite Tetap Majelis
Nasional, Pemerintah, Mahkamah Agung Rakyat, Kantor Rakyat Agung untuk
Pengawasan dan Pengendalian.
c. Untuk
memutuskan rencana pembangunan sosial-ekonomi nasional.
d. Untuk menentukan
kebijakan keuangan dan moneter nasional; untuk memutuskan perencanaan anggaran
negara dan alokasi anggaran negara pusat, untuk menyetujui rekening anggaran
negara; untuk mengatur, mengubah, atau menghapuskan pajak.
e. Untuk
memutuskan kebijakan Negara pada bangsa dan kebijakan agama.
f. Untuk mengatur
organisasi dan aktivitas Majelis Nasional, Presiden Negara, Pemerintah,
Pengadilan Rakyat, Kantor Rakyat Pengawasan dan Pengendalian dan administrasi
lokal.
g. Untuk memilih,
rilis dari tugas, menghapus dari kantor Presiden Negara dan Wakil Presiden,
Ketua Majelis Nasional, Wakil Ketua dan anggota Komite Tetap Majelis Nasional,
Perdana Menteri, Presiden Agung Rakyat Pengadilan, Kepala Kantor Rakyat Agung
Pengawasan dan Pengendalian; sanksi usulan dari Presiden Negara pada daftar
anggota Dewan Keamanan dan Pertahanan; untuk memberikan suara kepercayaan pada
orang-orang yang memegang posisi yang dipilih atau disetujui oleh Majelis
Nasional.
h. Untuk mengatur
atau menekan kementerian pemerintah dan organ-organ pemerintah dari peringkat
menteri; untuk membangun, menggabungkan, membagi, atau menyesuaikan batas-batas
provinsi dan kota di bawah pemerintahan pusat langsung; untuk mengatur atau
membubarkan unit administratif-ekonomi khusus.
i.
Untuk membatalkan semua dokumen tertulis resmi yang
dikeluarkan oleh Presiden Negara, Komite Tetap Majelis Nasional, Pemerintah,
Perdana Menteri, Mahkamah Agung Rakyat, dan Kantor Rakyat Agung Pengawasan dan
Pengendalian, yang bertentangan dengan Konstitusi, hukum, dan resolusi yang
diambil oleh Majelis Nasional;
j.
Untuk memberitakan amnesty.
k. Untuk
melembagakan judul dan peringkat di angkatan bersenjata rakyat, di layanan
diplomatik dan judul Negara lain dan jajaran; untuk melembagakan medali,
lencana dan kehormatan Negara dan perbedaan.
l.
Untuk memutuskan masalah perang dan perdamaian; untuk
memberitakan keadaan darurat dan langkah-langkah khusus lainnya yang bertujuan
untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional.
m. Untuk
memutuskan kebijakan mendasar dalam hubungan eksternal; untuk meratifikasi atau
membatalkan perjanjian internasional yang ditandatangani langsung oleh Presiden
Negara; untuk meratifikasi atau membatalkan perjanjian internasional lainnya
yang ditandatangani atau menyetujui atas usul Presiden Kota.
n. Untuk
mengadakan referendum.
2.
Komite Tetap
(Pasal 19)
Komite Tetap di pilih oleh Majelis
nasional, Komite tetap adalah Komite Tetap Majelis nasional, komite tetap terdiri dari: - Ketua Majelis Nasional, -
Wakil -Chairmen Majelis Nasional; -. Anggota, anggota komite nasional terlepas
dari anggota Majelis nasional dan bukan bagian dari pemerintahan. Keanggotaan
komite tetap berasal dari kalangan Majelis Nasional dan dipilih oleh anggota
Majelis nasional.
Ø Tugas dan
Wewenang Komite Tetap (Pasal 91)
Komite tetap Majelis Nasional memiliki
tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Untuk memanggil
dan memimpin pemilihan Majelis Nasional.
b. Untuk
mempersiapkan, untuk mengadakan, dan memimpin sidang-sidang Majelis Nasional;
c. Untuk
menafsirkan Konstitusi, hukum, dan keputusan-hukum;
d. Untuk
memberlakukan keputusan-hukum tentang hal-hal yang dipercayakan kepadanya oleh
Majelis Nasional;
e. Untuk melakukan
pengawasan dan kontrol atas pelaksanaan Konstitusi, hukum, resolusi Majelis
Nasional, keputusan-hukum, resolusi Komite Tetap Majelis Nasional; atas
kegiatan Pemerintah, Mahkamah Agung Rakyat, Kantor Rakyat Agung Pengawasan dan
Pengendalian.
f. Untuk melakukan
pengawasan dan kontrol dan memberikan
bimbingan kepada kegiatan Dewan Rakyat;
g. Untuk
memberitakan mobilisasi umum atau parsial; untuk memberitakan keadaan darurat
di seluruh negeri atau di daerah tertentu;
h. Untuk
melaksanakan hubungan eksternal Majelis Nasional;
3.
Dewan
Rakyat (Pasal 119)
Dewan rakyat adalah organ lokal kekuasaan negara; itu merupakan kehendak,
aspirasi, dan penguasaan orang-orang; itu dipilih oleh rakyat setempat dan
bertanggung jawab kepada mereka dan kepada Pemerintah. Dewan rakyat sama dengan
perwakilan dari suatu wilayah atau utusan daerah. Karena di Negara Vietnam
secara administrasi di bagi atas wilayah provinsi dan kota di bawah
pemerintahan pusat langsung, provisinsi terdiri dari kabupaten kota, daerah
pedesaan. Kabupaten ini dibagi menjadi komune dan townlets; kota provinsi dan
kota dibagi menjadi bangsal dan komune; distrik perkotaan dibagi menjadi
kelurahan.
Ø Kekuasan Dewan
Rakyat (Pasal 120)
Berdasarkan Konstitusi, hukum, dan
perintah resmi tertulis Dewan Rakyat akan melewati resolusi pada
langkah-langkah untuk pelaksanaan serius Konstitusi dan hukum di tingkat lokal;
pada rencana pengembangan sosial-ekonomi dan pelaksanaan anggaran; pertahanan
dan keamanan nasional di tingkat lokal; tentang langkah-langkah untuk
menstabilkan dan meningkatkan kondisi kehidupan rakyat, memenuhi semua
tugas dan semua kewajiban ke negara secara keseluruhan.dan dewan rakyat mempunyai
tugas untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat setempat / wilayahnya. Dan untuk mendesak orang-orang untuk mematuhi
kebijakan hukum dan Negara, mdan untuk mendorong mereka untuk bergabung dalam
administrasi Negara.
4.
Komite Rakyat
(Pasal 123)
Komite Rakyat dipilih oleh Dewan Rakyat
adalah organ eksekutif yang terakhir, organ administrasi Negara setempat. Ini
adalah tanggung jawab untuk melaksanakan Konstitusi, hukum, perintah resmi
tertulis dari organ Negara superior dan keputusan Dewan Rakyat. Komite Rakyat
mempunyai kakuasaan dalam mengeluarkan keputusan dan arahan dan mengawasi
eksekusi mereka /tugas mereka. Ketua Komite Rakyat akan memberikan kepemimpinan
dan bimbingan operasional untuk kegiatan Komite Rakyat. Dalam setiapkeputusan
yang diambil atas masalah-masalah lokal utama, Komite Rakyat harus melakukan
diskusi kolegial dan keputusan yang harus sesuai dengan kehendak mayoritas.
5.
Presiden (Pasal
101)
Negara Presiden adalah Kepala Negara
dan mewakili Republik Sosialis Vietnam secara internal maupun eksternal. Presiden dipilih oleh Majelis Nasional dari
antara anggotanya dan bertanggung jawab
kepada Majelis Nasional untuk karyanya dan membuat laporan. Masa jabatannya
sama dengan masa jabatan Majelis
Nasional. Pada akhir masa jabatan yang terakhir ia akan terus di kantor sampai
presiden baru dari Negara dipilih oleh legislatif baru.
Ø Tugas dan
wewenang (Pasal 103)
Negara Presiden memiliki tugas dan
wewenang sebagai berikut:
a. Untuk
menyebarluaskan/ menjalankan Konstitusi,
undang-undang dan keputusan-hukum;
b. sebagai komando angkatan bersenjata dan
memegang jabatan dari Ketua Pertahanan Nasional dan Dewan Keamanan;
c. Untuk
mengusulkan kepada Majelis Nasional untuk memilih, rilis dari tugas, keluarkan
dari kantor, Wakil Presiden Negara, Perdana Menteri, Presiden Mahkamah Agung
Rakyat, Kepala Kantor Rakyat Agung Pengawasan dan Pengendalian;
d. Atas dasar
resolusi (usulan) Majelis Nasional, untuk menunjuk, rilis dari tugas atau
memberhentikan Wakil Perdana Menteri, Menteri dan anggota lain dari Pemerintah;
e. Atas dasar
resolusi (usulan) Majelis Nasional atau Komite Tetap untuk memberitakan keadaan
perang; untuk menyatakan amnesti;
f. Atas dasar
keputusan Komite Tetap Majelis Nasional, untuk mengeluarkan perintah mobilisasi
umum atau mobilisasi terbatas, untuk menyatakan keadaan darurat; dalam kasus di
mana Komite Tetap Majelis Nasional tidak dapat memenuhi, untuk menyatakan keadaan
darurat nasional atau di suatu daerah;
g. Mengangkat,
rilis dari tugas, mengabaikan Wakil Presiden dan hakim dari Rakyat Mahkamah
Agung, Wakil Kepala dan anggota Kantor Rakyat Agung Pengawasan dan
Pengendalian;
h. Untuk
memutuskan penganugerahan gelar dan peringkat pada perwira senior orang
angkatan bersenjata, judul duta besar dan pangkat dan judul Negara dan jajaran
di domain lainnya; untuk memutuskan pemberian medali, lencana, hadiah Negara
dan kehormatan Negara dan perbedaan;
i.
Mengangkat dan mengingat duta Vietnam luar biasa dan
berkuasa penuh; menerima duta besar asing yang luar biasa dan berkuasa penuh;
untuk berunding dan menutup perjanjian internasional atas nama Negara Republik
Sosialis Vietnam dengan kepala negara lain; untuk menyampaikan kepada Majelis
Nasional untuk perjanjian internasional diratifikasi langsung ditandatangani
oleh dia /; untuk memutuskan ratifikasi, atau aksesi perjanjian internasional,
kecuali mereka harus diserahkan kepada Majelis Nasional untuk keputusan;
j.
Untuk memberikan kewarganegaraan Vietnam, rilis dari
kebangsaan Vietnam, atau menghilangkan kebangsaan Vietnam;
6.
Wakil Presiden
(Pasal 107)
Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Nasional dari antara
para anggotanya, Ia akan membantu
Presiden Negara di pelaksanaan tugas dan dapat didelegasikan oleh dia untuk
melakukan tugas tertentu. Wakil presiden mempunyai kekuasaan Ketika Presiden Negara yang lumpuh untuk
bekerja selama periode waktu yang panjang, Wakil Presiden akan bertindak sebagai
Presiden. Dan juga dalam hal kekosongan Negara Kepresidenan, Wakil Presiden
akan bertindak Presiden sampai pemilihan presiden baru oleh Majelis Nasional.
7.
Pertahanan
Nasional dan Dewan Keamanan (Pasal 104)
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional
terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota lain. Untuk keangotaan Pertahanan
dan dewan keamanan Presiden mengajukan daftar anggota Pertahanan Nasional dan
Dewan Keamanan dengan persetujuan Majelis Nasional. Anggota Dewan Pertahanan
dan Keamanan Nasional tidak akan selalu menjadi anggota Majelis Nasional. Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional akan
memobilisasi semua kekuatan dan potensi yang dimiliki negara untuk pertahanan
nasional. Dalam hal perang Majelis Nasional dapat mempercayakan Dewan
Pertahanan dan Keamanan Nasional dengan tugas khusus dan kekuasaan. Dewan
Pertahanan dan Keamanan Nasional akan beroperasi sebagai collegium dan
mengambil keputusan dengan suara mayoritas.
8.
Perdana Mentri
(Pasal 110)
Perdana Mentri merupakan roda yang menjalakan kebijakan
dan program pemerintah. Perdana Menteri
bertanggung jawab kepada Majelis Nasional dan akan membuat laporan kepada
Majelis Nasional, Komite Tetap, dan Presiden Negara. Perdana mentri memiliki
wakil untuk membantu Perdana Menteri dalam pelaksanaan tugasnya, seperti yang
dipersyaratkan oleh perdana mentri.
Ø Tugas dan
Wewenang Perdana Mentri (Pasal 114)
Perdana Menteri memiliki tugas dan
wewenang sebagai berikut:
a. Untuk
mengarahkan pekerjaan pemerintah, para anggota Pemerintah, Rakyat Dewan di
semua tingkatan; pertemuan kursi Kabinet;
b. Untuk
mengusulkan Majelis Nasional untuk membentuk atau membubarkan kementerian dan
lembaga setingkat menteri; dan meminta persetujuan Majelis Nasional dalam
pengankatan dan pemecatan Wakil Perdana Menri, Mentri dan anggota pemerintah
lainnya.
c. Untuk
menangguhkan atau membatalkan keputusan, arahan dan surat edaran dari Menteri
Kabinet dan anggota pemerintah lainnya, keputusan dan arahan dari Dewan Rakyat
dan Ketua Komite Rakyat provinsi dan kota di bawah pemerintahan pusat langsung
yang bertentangan dengan Konstitusi, hukum, dan dokumen tertulis formal
lainnya.
d. Untuk
menangguhkan pelaksanaan resolusi Dewan Rakyat provinsi dan kota-kota di bawah
pemerintahan pusat langsung yang bertentangan dengan Konstitusi, hukum, dan
perintah resmi tertulis dari organ Negara unggul; pada saat yang sama untuk
mengusulkan kepada Komite Tetap Majelis Nasional untuk membatalkan mereka;
e. Untuk membuat
laporan berkala kepada masyarakat melalui media massa tentang isu-isu utama
yang harus diselesaikan oleh Pemerintah.
f. Mahkamah Agung
Rakyat (Pasal 126)
Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan
rakyat tertinggi yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Pengadilan
Rakyat dan Kantor Rakyat Pengawasan dan Pengendalian untuk, dalam batas-batas
fungsi mereka, menjaga legalitas sosialis, rezim sosialis dan penguasaan
rakyat, milik Negara dan kolektif, kehidupan, properti, kebebasan, kehormatan
dan martabat warga negara. Berdasarkan
Pasal 127 mengatakan bahwa Mahkamah Agung Rakyat, Rakyat Pengadilan
setempat, Pengadilan Militer dan Pengadilan lain yang dibentuk oleh hukum
adalah organ peradilan Republik Sosialis Vietnam. Masa jabatan Pengadilan
Rakyat Agung harus sama seperti yang dilakukan oleh Majelis Nasional
C. SISTEM PEMILU NEGARA VIETNAM
Presiden
dipilih oleh NA dari antara anggotanya sendiri untuk masa tugas 5 tahun dan Pasal 6 undang-undang negara ini
menyebutkan bahwa "Rakyat mempergunakan kekuasaan negara melalui wakilnya
di Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat, nan bertugas mewakili
keinginan dan aspirasi rakyat. Para wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat dan
bertanggung jawab kepada rakyat."
Anggota Majelis Permusyawaratan
Vietnam dipilih langsung melalui sebuah pemungutan suara demokratis seperti di
Indonesia. Semua warga negara nan sudah berusia 18 tahun atau lebih, apa pun
etnisnya, jenis kelaminnya, kelas sosialnya, agama dan kepercayan, taraf
pendidikan, serta pekerjaannya berhak menggunakan hak pilih. Adapun orang-orang
nan tak dapat menggunakan hak pilih ialah mereka nan tak waras dan mereka nan
hak memilihnya dicabut secara hukum. Masyarakat berusia di atas 21 tahun berhak
mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu.Tiga forum pemilihan generik
telah didirikan buat mengelola pemilihan. Di taraf pusat terdapat Dewan Pemilu,
di taraf provinsi dan kota terdapat Komite Pemilu, nan bertanggung jawab
mengelola jalannya pemilihan umum. Ada juga Komisi Pemilu nan bertanggung jawab
mengawasi jumlah orang nan menggunakan jumlah suaranya.
Kini, terdapat 500 anggota Majelis
Permusyawaratan pada sistem pemerintahan Vietnam yang terpilih melalui
pemilihan parlemen tahun 2011. Mereka akan bertugas selama 5 tahun. terlepas
dari kritikan para pihak asing, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Permusyawaratan
menjadi lebih berkuasa di tahun-tahun belakangan ini. Pemilu 2011 syahdan
dilaksanakan dengan cara nan adil, absah secara hukum, dan demokratis sehingga
dapat dianggap sukses. 62 juta rakyat (sekitar 99,51%) menggunakan hak pilihnya.[1] Vietnam menggelar
pemilu setiap lima tahun sekali yang diawali dengan pelaksanaan kongres partai
pada Januari. Kongres ini untuk menentukan posisi kepemimpinan utama partai dan
sebagai wadah untuk mendiskusikan strategi ekonomi sosial negara pada dekade ke
depan. Adapun parlemen, setelah anggotanya terpilih, bertugas mengesahkan
pemerintah baru.
D. SISTEM PEREKONOMIAN VIETNAM
Profil
Ekonomi
Perang Vietnam sangat
menghancurkan bagi perekonomian Vietnam. Pada saat pengambilalihan kekuatan,
pemerintah menciptakan sebuah ekonomi terencana, mirip
apa yang dilakukan Indonesia di zaman Orde Baru lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun.
Kolektivisasi pertanian, pabrik-pabrik dan modal ekonomi diterapkan, dan jutaan
orang diperkerjakan pada program-program pemerintah. Untuk beberapa dekade,
ekonomi Vietnam terganggu oleh ketidak efisien-an dan korupsi dalam
program-program negara, kualitas buruk dan di bawah target produksi dan
pembatasan pada kegiatan perekonomian dan perdagangan. Vietnam juga menderita
akibat embargo perdagangan oleh Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara
Eropa setelah Perang Vietnam. Setelah itu, partner-partner perdagangan dengan
blok-blok Komunis mulai surut.
Pada 1986, Kongres Partai Keenam memperkenalkan
reformasi ekonomi penting dengan elemen-elemen ekonomi pasar sebagai bagian
dari paket reformasi ekonomi luas yang disebut Doi Moi (Renovasi). Reformasi yang
dibuat pemerintah Vietnam atau Doi Moi merubah kebijakan pemerintah Vietnam
dimana Vietnam memiliki ekonomi terbuka yang dimulai dari dibukanya jalur
investasi asing karena melalui keterbukaan ekonomi ini akan memberi jalan untuk
memperkuat ekonomi dan pertahanannya. Pemerintah Vietnam juga menarik investasi
asing kedalam negeri (Yekti Maunati,2008:158:170).
Kepemilikan
swasta digenjot dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian. Dalam satu
pihak, Vietnam berhasil mencapai pertumbuhan GDP tahunan sebesar 8% dari tahun
1990 hingga 1997 dan berlanjut sekitar 7% dari tahun 2000 hingga 2005, membuat
Vietnam sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia. Pada
saat yang bersamaan, investasi asing tumbuh tiga kali lipat dan simpanan
domestik tumbuh empat kali lipat.
Reformasi Doi Moi memberikan hasil
yaitu perkembangan yang sekarang disebut dengan ekonomi pasar berorientasi
sosialis dimana negara memainkan peran penting dalam perekonomian, namun
perusahaan swasta dan koperasi memiliki peran tersendiri dalam produksi
komoditas. Dalam kebijakan Doi Moi ini perusahaan swasta diizinkan memiliki
produksi komoditas. Doi Moi juga membantu Vietnam membangun hubungan diplomatik
dengan negara-negara barat dan Asia Timur. Melalui perubahan kebijakan, maka
dapat dilihat pengaruhnya terhadap banyaknya kerjasama yang terjalin baik
sesama negara maupun organisasi. Dengan memberikan peluang bagi para
investor-investor asing yang ingin menanamkan modal untuk dapat datang ke
Vietnam dan menanamkan modalnya di Vietnam (Yekti Maunati,2008:158-170).
Sejak Vietnam resmi bergabung dengan ASEAN, yaitu
sejak tahun 1995, Vietnam telah mengalami berbagai peningkatan yang cukup pesat
dalam bidang ekonomi. Peningkatan perekonomian Vietnam dapat dilihat dari
Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Vietnam telah meningkat sebesar 7,4% setiap
tahunnya pada periode 1991-2000, 2 kali lebih tinggi dari PNB pada 1990. Selain
itu, juga terjadi peningkatan dalam produksi makanan di bidang pertanian
Vietnam dari 249,4 kg pada 1990 menjadi 470 kg pada tahun 2003. Dulunya,
Vietnam merupakan negara pengimpor beras, namun sekarang Vietnam telah berhasil
menjadi negara kedua pengekspor beras terbesar di dunia.
Selama 10 tahun ke belakang, total produksi industri
Vietnam telah meningkat sebanyak 12,8%-13% per tahunnya, dengan kenaikan
sebesar 14,6% pada periode 2001-2003.
Total ekspor juga mengalami peningkatan yang pesat sebesar 18,2%; 5,3 kali
lebih besar dibanding tahun 1990.
Dilihat dari segi struktur ekonomi, Vietnam pun
telah mengalami berbagai peningkatan. Sejak tahun 1990 sampai tahun 2003,
proporsi kehutanan, pertanian,dan hasil perairan di PNB menurun dari 38,7%
menjadi 21,7%; sementar aproduksi industri meningkat 22,6% menjadi 40,5%.
Sektor pelayanan dan jasa pun mengalami peningkatan, yaitu dari 35,7%
menjadi 40,5%.
Pada 1990-an, ASEAN melakukan reformasi ekonomi di
Vietnam. Hal ini telah berhasil menciptakan iklim yang baik untuk berdagang dan
berinvestasi di negara tersebut. Negara-negara anggota ASEAN juga telah
membantu Vietnam dalam mencari pasar dan investor baru untuk menggantikan pasar
dan rekan ekonomi lama, yakni Uni Soviet dan Eropa Timur.
Di Vietnam sendiri, penanaman modal asing juga meningkat,
seiring bergabungnya negara tersebut kedalam ASEAN. Pada tahun 2003,
terdapat penanaman modal asing yang mencapai angka 4.204 proyek, dengan
total pendapatan 40,5 milyar dolar Amerika. Hal ini menunjukkan kemajuan yang
sangat pesat, mengingat tadinya Vietnam masih merupakan negara yang tergolong
miskin.
Vietnam
secara umum masih tergolong negara miskin dengan GDP US$280,2
miliar (estimasi 2006). Ini menandakan kemampuan daya beli sebesar ~US$3.300
per kapita (atau US$726 per kapita berdasarkan market exchange rate).
Tingkat inflasi diperkirakan 7.5% per tahun pada 2006. Daya beli publik
meningkat dengan pesat. Kemiskinan, berdasarkan jumlah penduduk yang hidup
dengan pendapatan di bawah $1 per hari, telah menurun secara drastis dan
sekarang lebih sedikit daripada di Cina, India dan Filipina.
Sebagai hasil dari langkah-langkah reformasi tanah
(land reform), Vietnam sekarang adalah produsen kacang cashew terbesar dengan
pangsa 1/3 dari kebutuhan dunia dan eksportir beras kedua
terbesar di dunia setelah Thailand. Vietnam
memiliki persentasi tertinggi atas penggunaan lahan untuk kepentingan cocok
tanam permanen, 6,93%, daripada negara-negara lain di Sub-wilayah Mekong Raya
(Greater Mekong Subregion). Selain beras, kunci ekspor adalah kopi, teh, karet dan
produk-produk perikanan. Tetapi, peranan pertanian terhadap pemasukan ekonomi
telah berkurang, jatuh berdasarkan sumbangan terhadap GDP dari 42% pada tahun
1989 menjadi 20% pada tahun 2006, akibat dari meningkatnya produksi
sektor-sektor ekonomi lainnya. Pengangguran diperkotaan meningkat terus menerus
dalam beberapa tahun terakhir karena tingginya tingkat migrasi dari desa ke
kota-kota, sedangkan pengangguran di pedesaan sudah mencapai level kritis. Di
antara langkah-langkah lain yang diambil dalam proses transisi ke ekonomi
pasar, Vietnam, pada Juli 2006 meng-update peraturan properti intelektualnya
untuk mematuhi TRIPS. Vietnam
diterima sebagai anggota WTO pada 7 November 2006. Partner-partner perdagangan
utama Vietnam termasuk Jepang, Australia,
negara-negara ASEAN, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.
Ekonomi Vietnam tumbuh luar biasa pada 2011, jika selama ini hanya china yang ekonominya
tercepat di asia, maka ketika tahun 2011 vietnam juga menjadi yang tercepat.
Saat itu kenaikan tingkat tenaga kerja di Vietnam naik lebih dari 50%.
Di tahun
2012,Perekonomian Vietnam mulai mengalami perlambatan dan harus bergulat dengan
inflasi yang tinggi, inevestasi asing yang semakin merosot serta kekhawatiran
pinjaman beracun. Perekonomian Vietnam juga semakin menurun karena hambatan
structural yang akhirnya menyeret tingkat daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
Vietnam juga beresiko masuk kedalam jebakan pendapatan kelas menengah. Yang
dimaksud jebakan pendapatan kelas menengah adalaha orang orang yang berada di
tingkat pendapatan menengah (tidak masuk kategori miskin) namun akan segera
menjadi miskin jika perekonomian memburuk.
Pada 2012
hanoi hanya menargetkan tingkat ekonomi 5,2% dan merupakan terendah dari 13
tahun terakhir. Selain itu investasi dari para donor sebesar 7,3 juta
dolar untuk agenda pembangunan Vietnam
pada tahun 2013, Namun yang terealisasi adalah 6,5 miliar dollar. Negara donor
bagi Vietnam adalah jepang yang menyumbangkan 2,6 miliar dollar, dan uni eropa
yang menyediakan 963 juta dolar.
Vietnam
kini telah memiliki 42 perbankan domestic. Namun kebanyakan terbebani oleh
pinjaman beracun dari perusahaan perusahan Negara yang yang kurang efisien dan
tidak dikelola dengan baik.
Pada tahun 2012 merupakan tahun terburuk pencapaian
Vietnam. Hutang negaranya masih sebesar 50,4 persen dari GDP. Sedangkan
pendapatan dengan hasil Negara juga tidak sebanding atau terjadi deficit
budget. Dengan penghasilan $ 42,14 juta (2012) negara Vietnam masih melakukan
pembelanjaan sebesar $47,57 juta (2012). Belanja Negara ini juga banyak
dihabiskan untuk membayar hutang Negara, membayar gaji pegawai tapi sangat
sedikit digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Setelah
mengalami tahun yang buruk pada tahun 2012, Vietnam mulai memperbaiki keadaan
ekonominya pada 2013, sejumlah bantuan pada tahun 2013 mulai dimanfaatkan
sehingga pada tahun 2013 vietnam menjadi nomor 7 terbik di dunia dalam hal
potensi pertumbuhan ekonomi dan nomor 4 di asia pasifik (versi perusahan hibah Thornton). Indeks keseluruhan
menunjukan Vietnam berada di peringkat ke-27 secara keseluruhan dari 60 negara
yang disurvi dengan skor 54 persen. Menurut grant thronton wilayah di asia pasifik dengan indeks
dinamika tinggi adalah china (62,7%), Malaysia (59,5%), korea selatan (59,5%),
Thailand (56,4%), Filipina (55,7%), dan Indonesia (51,2%). Terlihat bahwa
Vietnam berada di bawah Filipina dan masih berada di atas Indonesia dalam
pertumbuhan indeks secara keseluruhan.
Sejarah Masuknya Vietnam ke ASEAN
Vietnam secara resmi bergabung ke dalam ASEAN sejak
tahun 1995 menyusul enam negara Asia Tenggara lainnya yang sudah terlebih
dahulu masuk ke dalam keanggotaan
ASEAN. Banyak yang meragukan apakah keputusan Vietnam untuk masuk ke
dalam ASEAN merupakan keputusan yang tepat karena saat itu Vietnam sedang
mengalami keterpurukan yang cukup parah, yang disebabkan oleh perang Vietnam
yang berkepanjangan. Terdapat pula anggapan bahwa
dengan masuknya Vietnam ke dalam ASEAN akan berdampak buruk terhadap
kinerja ASEAN. Hal ini disebabkan Vietnam masih dipandang sebagai negara baru
yang rentan dan masih berkembang, ditambah lagi Vietnam memiliki ideologi sosial-komunis
yang saat itu dipandang buruk oleh dunia. Namun,
anggapan bahwa masuknya Vietnam ke dalam ASEAN akan memperburuk kinerja
ASEAN tidaklah tepat. Sejak Vietnam bergabung dengan ASEAN, telah banyak
kemajuan yang dicapai oleh Vietnam. Kemajuan yang dicapai oleh Vietnam antara
lain kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya.
Bergabungnya Vietnam menjadi salah satu anggota negara ASEAN membuka
peluang kerjasama bagi negara itu sendiri terkait dengan upaya menciptakan
lingkungan yang damai dan aman. Dimana pada saat itu hal ini sangat diperlukan
mengingat keadaan Vietnam pasca mengalami perang. Termasuk juga dalam bidang
ekonomi seperti yang dilakukan negara-negara ASEAN pada tahun 1990-an,
reformasi ekonomi di Vietnam telah menciptakan iklim yang baik untuk berdagang
dan berinvestasi di negara tersebut yang pada saat itu Vietnam juga dibantu
oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam mencari pasar dan investor baru
menggantikan pasar dan kolega ekonomi lamanya yaitu Uni Soviet dan Eropa Timur.
Hal lain yang menjadi alasan Vietnam adalah karena posisinya yang berada
pada perbatasan Asia Pasifik. Vietnam berharap setelah bergabung dengan ASEAN,
Vietnam akan semakin mudah dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain
di dunia yang pada akhirnya akan membantu Vietnam dalam menjalankan kebijakan
luar negerinya. Bergabungnya Vietnam menjadi salah satu anggota ASEAN juga
membantu kondisi eksternal yang mendukung reformasi politik dan ekonomi
meningkatkan kerjasama Vietnam dengan negara-negara lain.
HUBUNGAN
EKONOMI VIETNAM DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN
1. Vietnam-Indonesia
Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan
Vietnam dimulai pada tahun 1955. Hubungan bilateral antara Indonesia dan
Vietnam mencakup berbagai aspek, antara lain:
Ø Hubungan di bidang Ekonomi
Hubungan kerjasama antara
Indonesia dengan Vietnam didasarkan pada Persetujuan antara pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai kerjasama ekonomi, ilmu
pengetahuan dan teknik yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua
negara pada tanggal 21 Nopember 1990, dan telah diperbaharui pada tanggal 10
Nopember 2001. Komoditi ekspor utama Indonesia-Vietnam adalah tekstil, bahan
kimia, pupuk, barang dari logam tidak mulia, kertas dan barang dari kertas dan
damar tiruan bahan plastik, komoditi impor utama Indonesia-Vietnam adalah
minyak mentah, beras giling, makan olahan, alat listrik, gula pasir, makanan
ternak dan tekstil. Hal – hal yang menghambat ekspor impor kedua negara adalah
sebagai berikut:
1. Hambatan ekspor tetap diberlakukan bagi garment
oleh karena adanya pengenaan kuota dari negara pengimpor, Pada saat ini,
pemerintah Vietnam sedang melakukan perudndingan untuk menghapuskan kuota.
Sementara itu perbandingan antara jaminan kuota tekstil dan gartnen melalui
tender terus meningkat setiap tahunnya.
2. Adanya persepsi dari sebagian besar pengusaha
Indonesia yang masih menganggap bahwa Vietnam sebagai negara yang kurang
potensial dan berbisn s di Vietnam sangat sulit.
3. Kegiatan perdagangan dan d stribusi di Vietnam
hanya diperuntukkan bagi perusahaan lokal. Oleh karena itu setiap perusahaan
acing yang akan menjual barang-barang produksi diluar Vietnam harus menggunakan
jasa agen distributor lokal. Dalam prakteknya perusahaan asing tersebut
termasuk perusahaan Indonesia sering kali menemui kesulitan dalam memilih agen
yang dapat dipercaya.
4. Hambatan perdagangan terhadap beberapa produk
utama termasuk larangan bagi produk yang berbahaya seperti antara lain kimia
beracun, senjata api, amunisi dll.
5. Pemerintah Vietnam masih memberlakukan
kebijaksanaan yaitu menetapakan tujuh komoditi yang memMukan lisensi
perdagangan dari Kementerian Perdagangan Vietnam, yaitu antara lain; bahan
bakar minyak, kaca, besi, minyak goreng, gula, sepeda motor dan kendaraan roda
empat dengan 9 tempat duduk/ kursi.
6. Indonesia harus mencantumkan label pada produk
obat-obatan yang diekspor ke Vietnam.
Ø Hubungan di bidang Politik
Hubungan politik Indonesia-Vietnam dibuka pada
tingkat konsulat pada tanggal 30 Desember 1955. Pada tanggal 10 Agustus 1965
hubungan Indonesia-Vietnam ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar, namun setelah
peristiwa G-30 S / PKI, Vietnam menarik Duta Besarnya di Jakarta yang kemudian diikuti oleh Indonesia menarik Duta Besarnya di Hanoi dan pada Tahun 1973 kedua
negara menempatkan kembali Duta Besanya masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Indonesia
telah membuka kembali perwakilan pada tingkat Konsulat
Jenderal pada bulan Mei 1993 di Ho Chi Minh City dengan persetujuan Pemerintah
Vietnam guna meningkatkan hubungan bilateral RI – Vietnam. Hubungan baik di bidang politik secara kongkrit
antara lain tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Penghargaan oleh Vietnam terhadap bantuan beras
Indonesia pada tahun 1986, sewaktu Vietnam mengalami kekurangan pangan.
2. Dukungan Vietnam terhadap terpilihnya Indonesia
sebagai Ketua NonBlok.
3. Bantuan Indonesia didalam usaha penanganan
program keluarga berencana, saran kebijaksanaan dalam bidang perminyakan,
investasi, perbankan dan transpor.
4. Dukungan Indonesia terhadap keinginan Vietnam
untuk menandatangani ASEAN Treaty of Amity and Cooperation.
5. Bantuan-bantuan Indonesia lainnya kepada Vietnam
berupa training dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Berbagai kunjungan para pimpinan dan pejabat
tinggi kedua negara yang mencapai puncaknya dengan kunjungan kenegaraan
Presiden Soeharto ke Vietnam pada bulan November 1990 yang dinilai oleh pihak
Vietnam sebagi kunjungan bersejarah pertama tokoh non-sosialis ke Hanoi sejak
tahun 1975.
7. Kunjungan terpenting yang dilakukan Vietnam
adalah kunjungan PM Vietnam yang baru, Vo Van Kiet ke Indonesia pada tanggal 24
– 27 Oktober 1991
Ø Hubungan di bidang Pertanian
Dasar kerjasama Indonesia-Vietnam di sektor
pertanian yaitu telah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) di
sektor pertanian pada tanggal 12 Desember 1992 di Hanoi dengan lebih ditekankan
pada :
1. Pertukaran tenaga ahli untuk meningkatkan
teknologi dan informasi teknik pertanian.
2. Pertukaran penelitian, training dan study banding
3. Joint venture dalam bidang produksi, pemrosesan
dan pemasaran komoditi pertanian
Pemerintah Vietnam menyatakan minalnya untuk
belajar dan pengalaman Indonesia dalam bidang pembangunan pertanian pada umunya
dan IPTEK pertanian, peternakan dan pertambakan udang pada khususnya,
pemerintah Vietnam mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadakan
Counter Tradel, dimana komoditi yang ditawarkan oleh pihak Vietnam adalah
beras, sementara yang diharapkan dan pemerintah Indonesia adalah Pupuk
Ø Hubungan di bidang Kesehatan
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Vietnam Phan Van Khai telah
menyetujui rencana kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral bidang
ekonomi, perdagangan dan upaya memberantas flu burung, pada tanggal 13 Desember
2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selama pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga
telah menyetujui para menteri kesehatan kedua negara itu membahas
langkah-langkah untuk memerangi wabah flu burung dalam bentuk kerjasama memasok
vaksin anti virus. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan
perlunya untuk meningkatkan kerjasama antar pengusaha dari Indonesia dan
Vietnam, yang merupakan bagian dari memperluas hubungan kedua pemerintahan dan
masyarakat kedua negara.
Ø Hubungan di bidang Pertahanan dan Keamanan
Pada
tanggal 27 Juni 2003 yang lalu, Vietnam dan Indonesia menandatangani
kesepakatan tentang perbatasan maritim kedua negara di Laut China Selatan yang
berpotensi kaya minyak setelah melalui perundingan yang berjalan selama 25
tahun. Penandatanganan itu dilakukan di Hanoi oleh Menlu Vietnam Nguyen Dy Nien
dan Menlu Hassan Wirajuda. Acara itu disaksikan masing-masing kepala negara,
Tran Duc Luong dan Megawati Soekarno Putri. Luong dan Megawati juga mencapai kata
sepakat mengenai kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama bilateral di
bidang politik dan ekonomi. “Dokumen ini memberikan panduan, arahan, dan
prinsip-prinsip bagi hubungan Indonesia-Vietnam di masa yang akan datang.
Karena itu, kesepakatan ini sangat penting,” kata Luong. Selain itu, kedua
negara juga menandatangani kesepakatan bilateral mengenai ‘kontra perdagangan’
dan ‘penghapusan visa’. Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di
Istana Presiden itu, Presiden Megawati memuji ‘Kesepakatan Perbatasan
Kontinental (BLK/ Batas Landasan Kontinen)’. Perundingan untuk menentukan
perbatasan itu telah dimulai sejak 1978. Wilayah yang dimasukkan di dalam
perundingan itu terletak di wilayah selatan Laut China Selatan, di Uinta
Semenanjung Malaysia, dan utara Pulau Kalimantan. Menyusul tercapainya
kesepakatan itu, pemerintah Indonesia diperkirakan akan melanjutkan rencana
eksplorasi cadangan minyak dan gas di perairan yang terletak di sekitar pulau
Natuna.
Ø Hubungan di bidang Ilmu Pengetahuan dalam
Teknologi
Senin 26 Februari 2006,
Menteri Negara Ristek Kusmayanto Kadiman didampingi Deputi Bidang Program
RIPTEK menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Vietnam HE Mr. NGUYEN Hoang An
dan Delegasi Partai Komunis Vietnam (PKV) yang dipimpin oleh Dr. Phan Tung Mau
sebagai Wakil Direktur Departemen Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi dan
Lingkungan, Komisi Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan serta 4 anggota.
Kunjungan bertujuan untuk mempelajari kebijakan dan peranan Indonesia tentang
masalah umum di bidang pengetahuan ilmu pegetahuan dan teknologi serta
pemasaran iptek di Indonesia, baik pada lembaga pemerintah, swasta, universitas
maupun LSM.
Untuk tahun-tahun mendatang, kedua negara berusaha
untuk mencapai target perdagangan USD 5 miliar sebelum 2015. Harapan ini
sejalan dengan kecenderungan peningkatan perdagangan bilateral, yaitu mencapai
USD 4,8 miliar pada 2012 sementara pada tahun sebelumnya mencapai USD 4,7
miliar.
Banyak
perusahaan Indonesia yang akan berinvestasi di Vietnam.
Misalnya dalam pembangunan infrastruktur, proyek energi maupun batubara. Juga tercapai kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pangan dan pertanian, antara lain beras. Sementara di bidang energi, kedua negara juga sepakat saling berperan dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Vietnam.
Misalnya dalam pembangunan infrastruktur, proyek energi maupun batubara. Juga tercapai kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pangan dan pertanian, antara lain beras. Sementara di bidang energi, kedua negara juga sepakat saling berperan dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Vietnam.
2. Vietnam-Malaysia
Hubungan diplomatik bilateral
antara Malaysia dan Vietnam yang dimulai pada 31 Maret
1973 telah banyak membuka ruang dalam bidang
investasi dan perdagangan bagi kedua negara dan diharapkan tumbuh lebih pesat
pada masa depan. Duta Besar Malaysia ke Vietnam Datuk Azmil Mohd Zabidi
mengatakan kemampuan Vietnam sebagai negara produsen bahan baku , diantaranya
kopi dan beras, selain keahlian dalam bidang pembuatan , membuat nilai
investasi Malaysia ke negara ini mencapai US $ 20 miliar ( RM66.55 miliar )
dalam periode 20 tahun lalu
" Ketika saya mulai bertugas
di sini pada 2011 , jumlah perdagangan bilateral adalah pada US $ 6,6 miliar (
RM21.96 miliar ) hanya setahun dan saya menargetkan harus diperkembang agar
kedua negara dapat menikmati manfaatnya seiring dengan hubungan erat Jakarta -
Hanoi .
Keakraban kedua negara dan usaha ke
arahnya berhasil meningkatkan jumlah nilai perdagangan saat investor semakin
percaya pembangunan ekonomi Vietnam , membuat jumlah itu mampu melonjak
sehingga lebih 50 persen yaitu lebih US $ 9 juta pada 2012 dalam waktu hanya
dua tahun saja.
Lebih 400 perusahaan Malaysia mengadakan
hubungan perdagangan dengan Vietnam dan banyak berinvestasi di bidang properti
yang dilihat memiliki kelebihan pada masa depan. Negara dengan sekitar 90 juta
penduduk ini menyediakan peluang yang besar untuk perusahaan melebarkan sayap
dan meraih keuntungan jangka panjang terutama dalam properti maupun pasar
produk keluaran Malaysia.
Malaysia banyak meminta tenaga kerja dari Vietnam.
Sejak banyaknya kerusuhan dan masalah dengan buruh dari Indonesia, Malaysia
memilih buruh dari Vietnam sebagai alternative untuk dikerjakan di kilang
kilang Malaysia. Selain itu sejak pemberlakuan ekonomi terbuka di Vietnam,
kilang kilang Malaysia mulai membuat anak cabangnya di Negara tersebut sehingga
terjadi pertukaran buruh antara buruh yang beradadi kilang Vietnam dengan
kilang yang berada di Malaysia. Kerjasama ekonomi terlihat dari banyaknya
pengusaha dari Malaysia yang mulai membuka usahanya di Vietnam, seperti
pengusaa Malaysia Tan Sri Vincent yang membuka hotel intercontinental Westlake
di hanoi sejak 2008.
Di bidang pariwisata, wisatawan Malaysia ke Vietnam mencapai 400.000
orang dan diharapkan meningkat setiap tahun sementara wisatawan negara itu ke
Malaysia sebesar lebih 200.000 orang. Kebanyakan wisatawan Malaysia
terkonsentrasi ke kota Ho Chi Minh yang terletak hanya satu jam perjalanan
dengan pesawat dari Jakarta . Ada yang datang balik hari semata - mata belanja
dan ini menunjukkan pertanda yang baik untuk perkembangan ekonomi Vietnam bagi
investor.
CARA VIETNAM MERAIH PRESTASI EKONOMI
Perencanaan terpusat
Perang dimasa lalu telah meluluhlantahkan
perekonomian Vietnam. Ketika pengambilalihan kekuatan , ekonomi membuat sebuah
ekonomi terencana yakni dengan membuat
rancangan rencana pembangunan selama lima tahun atau disebuat replita.
Kolektivitas pertanian, modal, dan pertanian mulai diciptakan. Jutaan orang
mulai dipekerjakan pada program-program pemerintahan. Namun untuk berapa decade
program ini tidak berhasil karena terkendala oleh ketidakefisienan dan korupsi,
kualitas buruk dan di bawah target produksi dan pembatasan pada kegiatan
perekonomian serta perdagangan.
Penataan baru (doi moi)
Vietnam memulai pembahruan ekonominya pada tahun
1986. Kongres partai yang keeenam memperkenalkan reformasi ekonomi penting
dengan elemen-elemen ekonomi pasar sebagai paket reformasi ekonomi yang luas
yang disebut doi moi. (pembahruan). Beralih dari system ekonomi perencanaan
terpusat dengan dengan subsidi Negara ke ekonomi pasar yang berorientasi
sosialis dengan menerapkan industrialisasi, modernisasi Negara, pembangunan
multilateral dan diversifikasi hubungan
eksternal ekonomi untuk kebijakan pintu terbuka, integrasi dunia. Doi Moi merupakan reformasi ekonomi dari ekonomi sentralis ke ekonomi
pasar yang berorientasi sosialis.
Semenjak adanya doi moi, ekonomi Vietnam mengalami kemajuan yang luar biasa,
geliat pembangunannya sangat bagus dan prospek ekonominya sangat bagus. Vietnam
banyak belajar dari china yang merupakan salah satu tetangganya dan kebetulan
budaya, karakter dan etos kerja penduduk Vietnam mirip dengan china. Akhirnya Vietnam bisa keluar dari garis
kemiskinan di tahun 2008 dan juga mengalami peningkatan yang pesat dalam
pendapatan per kapita. Tentunya salah satu penyebabnya karena banyaknya
perusahaan baru yang muncul di Vietnam
ü MASUK KE DALAM BERBAGAI ORGANISASI DUNIA
Adanya doi moi membuat pertumbuhan ekonomi melaju
sekitar 9 % setahun sejak 1993 hingga 1997. Namun pada 1997, masalah keuangan
di Asia menimbulkan efek pada ekonomi Vietnam dan Vietnam mulai ikut
melanjutkan kemajuan kearah ekonomi pasar bebas. pertumbuhan ekonomi pada 1997
turun menjadi 7% dan pada 1998 turun lagi menjadi 6% , dan tetap turun pada 1999 yaitu 5%. Baru
pada 2000 -2004 meningkat lagi diangka 7%
Semenjak 2001, pihak berkuasa di Vietnam telah
menegaskan untuk masuk ke dalam pasar bebas dan ikut dalam penyatuan antar
bangsa atau kegiatan organisasi internasional. Mereka telah beralih untuk
melaksanakan proses pembahruan struktur
yang diperlukan bagi memodernkan ekonomi mereka agar dapat mampu melaksanakan
ekspor yang berdaya saing. Masuknya Vietnam pada ASEAN free trade area (AFTA)
dan hubungan perdagangan bilateral antara Vietnam-US pada desember 2001 telah mendorong pesat
perekonomian dan perdagangan di vietnam.
Ekspor Vietnam ke amerika naik pada 2002 dan
berlanjut pada 2003. Kemudian Vietnam berusaha masuk kedalam WTO . keinginan
Vietnam adalah penghapusan pajak untuk textile dan pakaian (agreement on
textiles and clothing) karena textile dan pakaian adalah komoditas ekspor yang
utama di Vietnam.
Sejak
adanya doi moi dan menerapkan implementasi kebijakan pintu terbuka, Vietnam
telah menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan dan ekonomi dengan UE
(1992), bergabung dengan keanggotaan ASEAN (1995), masuk ke dalam anggota APEC
(1998), menyelesaikan pakta
perdagangan bilateral antara Vietnam
dengan amerika serikat (2001), ikut dalam AFTA yang merupakan perjanjian
perdagangan bebas antar sesame Negara ASEAN (2001), masuk ke dalam anggota WTO sebagai anggota ke
150 organisasi dengan pengakuan resmi pada tanggal 11 januari 2007.
Perbaikan Irigasi
Vietnam
adalah salah satu eksportir beras terbesar sejak akhir 1980-an dan awal
1990-an. Sebelumnya untuk reformasi Doi Moi dimulai pada tahun 1986 , negara
itu tergantung pada impor bersih beras . Setelah mengubah kebijakan dan membuka
pasar , Vietnam akhirnya mampu menghasilkan devisa dalam tahun-tahun ini karena
memperoleh kekuatan finansial . Saat ini, pertanian beririgasi adalah penyumbang
pengguna air terbesar dan meskipun negara ini berkembang sangat cepat ,
pertanian yang diperkirakan tumbuh moderat tetap menjadi bagian penting di Vietnam.
Pergeseran
pertanian dari produksi mandiri sistem lahan pertanian yang sangat intensif karena terjadi investasi Pemerintah Vietnam 125 triliun VND untuk infrastruktur irigasi selama empat dekade terakhir . Konstruksi yang
dibangun selama beberapa waktu mencakup sekitar 100 besar karya hidrolik dengan
skala menengah . Selain itu, ada lebih dari 8000 sistem irigasi
lainnya (misalnya waduk , bendung , irigasi dan drainase gerbang dan stasiun
pompa ) . Bentuk irigasi utama yang digunakan adalah irigasi sawah. irigasi
gravitasi secara luas didistribusikan di wilayah Mekong , di Utara Tengah dan
daerah pesisir ( 3/5 dari skema irigasi total) . Irigasi memanfaatkan pompa (
listrik atau dengan mesin minyak ) terutama terletak di daerah delta ( ~ 2/3
dari total) . Bentuk irigasi lainnya bersifat informal ( non -pemerintah )
sistem seperti pompa swasta kecil atau pengalihan gravitasi kecil. Investasi lain yang dibuat oleh donor asing , baik investasi asing maupun
internal cenderung berkonsentrasi pada peningkatan dan rehabilitasi. Irigasi di Vietnam merupakan komponen penting bagi petani untuk mencari pendapatan. pada awal abad ke-21 kebijakan
transfer manajemen irigasi menyebabkan pembentukan asosiasi pengguna air ( APA)
dan pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif ( PIM ) . Dalam proses
desentralisasi, WUA mendapatkan tanggung jawab untuk komune dan kanal cabang
antar - komune dan struktur sementara PIM telah diperkenalkan pada 15-20
provinsi hanya didukung oleh donor internasional .
Menurut
Legislasi Vietnam , seluruh penduduk memiliki sumber daya air secara tunggal dan organisasi adalah sah secara hukum
dan diperbolehkan untuk menggunakannya dalam rangka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan produksi . Selain
itu , mereka diwajibkan untuk mengurus penggunaan air yang bertanggung jawab
dan yang seharusnya melindungi semua sumber daya air . Namun demikian ,
pengelolaan sumber daya air secara seragam diselenggarakan oleh negara .
Kerangka hukum tentang pengelolaan sumber daya air secara umum dan kerangka
irigasi yang cukup rumit . Terutama , ada dua dokumen yang menyediakan
aturan dan peraturan untuk penggunaan sumber daya air untuk irigasi . Ini
adalah Undang-Undang Sumber Daya Air ( dari tahun 1998 ) dan UU tanah ( diganti 1993 ) .
Menurunkan suku bunga
Pada 2012 sempat terjadi perlambatan ekonomi di
Vietnam, terendah selama 13 tahun terakhir. Untuk mengatasi hal ini, pada bulan
mei 2013 pemerintah untuk kedelapan kalinya
dalam lebih satu tahun dalam usaha memacu pinjaman dan meningkatkan
konsumsi agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih stabil dan sesuai yang
diharapkan.
McKinsey
Global Institute (MGI)
mengidentifikasikan langkah-langkah baru yang bisa meningkatkan kinerja ekonomi
Vietnam yaitu :
a) Menstabilkan
lingkungan ekonomi makro untuk mengatasi kekhawatiran investor tentang inflasi,
ketidakstabilan mata uang dan kenaikan suku bunga tindakan dapat mencakup
transparansi yang lebih besar dan pemantauan kinerja bank dan risiko sistemik.
b) penguatan
produktivitas dan pertumbuhan yang signifikan untuk meningkatkan daya saing,
tindakan dapat mencakup pembangunan infrastruktur jangka pajang, berfokus paa
kebutuhan sector swasta dan menangani kekurangan tenaga kerja yang berkualitas
melalui standar umum untuk public dan lembaga swasta pendiidkan dan sertifikasi
bagi kelulusan.
c) Membentuk
indutri spesifik dan terkoordinasi dengan agenda pertumbuhan pemerintah dengan
menargetkan investasi untuk meningkatakan produktivitas pertanian, memberikan
nilai tambah dalam bidang manufaktur dan mengefisienkan penggunaan energy.
Vietnam dapat membangun lingkungan
industri pada rumah tangga, dengan
meningkatkan sector kompetisi domestic
dan membantu industri tersebut. Sector layanan jasa lepas pantai, outsourcing, dan teknologi informatika
nampaknya merupakan suatu program
yang perlu diperluas untuk lulusan universitas dari Vietnam.
d) Pemerintah
harus terus menyesuaikan perannya dalam perekonomian dan memperkuat efektefitas
organisasi dan pengiriman ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan
reformasi karena badan usaha milik Negara (BUMN) masih memegang peranan yang
besar, terhitung sekitar 40%dari ouput negaranya. Laporan ini menunjukan bahwa reformasi lanjutan masih diperlukan dari
pengelolaan dan insentif bagi perusahaan-perusahaan ini untuk pertumbuhan
jangka panjang. Karena kebutuhan akan meningkatkan efisiensi modal dari
keseluruhan operasi BUMN
POLITIK LUAR NEGERI
VIETNAM
Berakhirnya
perang dingin ikut membentuk politik luar negeri Vietnam yang
lebih pragmatis dibanding era sebelumnya Elit Vietnam mulai terbuka
mengakui realitas bayang berkembang di seluruh dunia Mereka berpendapat
bahwa dunia mulai menjadika ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu
bangsa,Oleh karena itu, perang bukan lagi sarana yang diperlukan bagi negara
untuk mencapai tujuannya khususnya untuk mencapaikesejahteraan rakyat
Faktor eksternal :
Diantara faktor eksternal yang
paling menentukan politik luar negeri Vietnama dalah faktor Cina Posisi Cina
yang sedemikian dekat dengan Vietnam membuat negeri ini senantiasa mencemaskan
kemungkinan invervensi Cina ke dalam negerinya Disamping itu pantaitimurnya
yang berbentuk S membentang sepanjang 3000 km yang berhadapan langsung dengankepulauan Spratly merupakan kawasan yang
dianggap peka terhadap invasi dari luar Kawasaninilah yang sangat
potensial menciptakan konflik antara Vietnam dan Cina
Sebagai contoh, tahun1994 Cina telah
memberikan konsesi pada sebuah perusahaan Amerika, Crestone EnergyCorporation
untuk menambang minyak disebelah barat kepulauan Spratly Sebaliknya
Vietnam pada 1996 juga telah menyewakan dua blok wilayah air di kawasan
yang sama kepada Connoco,anak perusahaan Amerika, Dupont Sumber konflik
lain adalah perdagangan lintas perbatasan yang semakin meningkat sejak
dibuka pada akhir 1988 Hubungan dagang ini disatu pihak menguntungkan
Vietnam karenamempermudah konsumen dalam negeri mendapatkan barang-barang
konsumen dari Cina Namun pada di sisi lain Vietnam tidak mampu mengurangi defisit
perdagangannya dengan Cina Olehkarena itu, sekalipun hubungan kedua negara
berjalan normal, Cina tampaknya akan tetapdipandang sebagai ancaman bagi masa
depan keamanan Vietnam Untuk mengurangi tingkatkecemasan terhadap negara tetangga
yang jauh lebih kuat dan perkasa ini Vietnam tidak ragu untuk melakukan
penambangan minyak di kawasan Spratly sebagaimana disebutkan diatas Konsesiyang
diberikan Vietnam mengandung pertimbangan keamanan, yaitu, melibatkan Amerika
dalammenghadapi Cina yang lebih besar dan kuat Pelibatan faktor Amerika ini
menjadi penting sejak Rusia meninggalkan basis militernya di Cam Ranh Bay,
walaupun masih menyisakan kekuatanterbatas Angkatan Laut AS sendiri memang
kemudian rajin melakukan kunjungan ke berbagainegara di kawasan ASEAN untuk
memperkuat posisinya di kawasan ASEAN yang sempatditinggalkan sejak berkahirnya
perang Vietnam.
Faktor Internal :
Faktor internal juga memainkan peran
penting dalam pembuatan politik luar negeri Vietnam. Faktor internal ini
sangat menonjol perannya terutama dalam penciptaan stabilitasdalam negeri Tanpa
terbentuknya stabilitas dalam negeri tidak mudah bagi Vietnam menjalankanagenda
politik luar negeri mereka Oleh karena itu, pemerintah Vietnam
menekankan pentingnya keamanan dalam negeri dalam segenap aspeknya Walaupun
demikian sejak agendarenvoasi dicanangkan tahun 1986 pemerintah Vietnam secara
bertahap mengurangi cengkeraman politik mereka terhadap warga negaranya
sendiri Sekalipun demikian, konsepsi ancaman dalamnegeri mengalami transformasi
sejalan dengan implementasi kebijakan pintu terbuka Ancaman militer bukan lagi
ancaman utama, sebaliknya ancaman non militer mulai berkembang danditerima
sebagai salah satu bentuk ancaman yang perlu mendapat perhatian penuh Ancaman
terhadap stabilitas tersebut berupa korupsi yang merajalela di kalangan
elit politik Pemerintahan Republik Sosialis Vietnam tidak mampu
mengatasinya. Ancaman lain adalah penyelundupan, kemiskinan yang menyebar luas,
serta ketidak mampuan pemerintahmencegah Vietnam sebagai tempat pembuangan
sampah dari negara lain Persoalan lain yang menghadang Vietnam berasal dari umat
Buddha Walaupun mayoritas penduduk Vietnam beragama Buddha, banyaknya
organisasi Buddha menimbulkan persoalantersendiri bagi pemerintah sosialis Vietnam
Persoalan tersendiri bagi pemerintah sosialisVietnam Persatuan Vihara Buddha
Vietnam (UBCV) dikenal kritis dan memiliki jaringankerjasama dengan aktifis
Vietnam di luar negeri dan organisasi hak azasi manusiainternasional Mereka
menuntut kebebasan beragama yang lebih luas Pemerintah Vietnam menanggapi
demonstrasi besar-besaran yang digelar UBCV tahun 1995 dengan menangkap
tokoh-tokoh sentralnya Disamping itu, terdapat juga peningkatan angka
pengangguran, jumlah orang yang tidak memiliki tempat tinggal,
ketergantungan pada obat, pelacuran, kenakalan remaja,memburuknya situasi di
pedesaan
Sosialisme
Vietnam tampaknya harus menghadapi persoalan- persoalan sosial ini sebagai
salah satu ancaman potensial bagi kelangsungannya sebagai negarakomunis di Asia
Tenggara . Lemahnya institusi politik, hukum, dan ekonomi di tengah
kekuasaan partai komunis membuat pelayanan yang diberikan pemerintah
terhadap rakyat menjaditerbatas Ketidakpastian hukum sering menciptakan kondisi
dimana elit melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan personal Kondisi
inilah yang menggambarkanancaman baru bagi pelaksanaan politik luar negeri
Vietnam paska Perang Dingin Invasi Vietnam ke Kamboja 1977-1991 menguras energi
politik dan ekonomi utama Republik Sosialis tersebut Paska invasi Vietnam mulai menyadari cara
berpikir yang lebih realistismenghadapi kenyataan regional dan internasional
yang sedemikian kompleks dan menantang Kondisi ini memaksa pemerintahan
sosialis Vietnam untuk segera memupuk hubungan dengan ASEAN yang secara geografis
paling dekat dan memang merupakan kumpulandari negara-negara yang sedang menuju
ke kemakmuran Usaha keras ini memang ada hasilnyadan pada 1995 ASEAN menerima
keanggotaan Vietnam Sudah barang tentu sebagai negara sosialis yang membutuhkan
bantuan asing Vietnam menjadikan Amerika, negara yang pernah dikalahkannya
dalam perang Vietnam, sebagai harapan utama guna memperbaiki
perekonomiannya sejak 1995 hubungan kedua negara mulai membaik danVietnam pun
membantu mencari dan menemukan orang-orang Amerika yang terlibat
dalam peperangan (missing in action) Tahun 2000 merupakan salah satu
puncak keberhasilan politik luar negeri Vietnam saat presiden Clinton
melakukan kunjungan resmi ke Vietnam Hubungan Vietnam dengan negara-negara
komunis terkemuka juga kembali membaik walaupunVietnam tak selalu dapat
berharap banyak dari sesama negara komunis Rusia, misalnya, sekalipun berharap
untuk tetap memelihara hubungan dengan Vietnam dan masih berhak
menggunakan pangkalan militernya hingga 2004, perekonomian Rusia dewasa
ini tidaklah sesehat sebagaimana pada era Perang Dingin Salah satu isu
politik luar negeri utama sesudah berakhirnya kolonisasiKamboja adalah prospek
hubungan Vietnam-Cina Sebagai negara yang berbatasan langsungdengan Cina selama
ratusan tahun, Vietnam dipersepsikan sebagai ancaman utama dari utara Isuyang
mencuat dari hubungan kedua negara adalah perbatasan langsung sepanjang 750
mil, perdagangan lintas batas, kepulauan Paracel yang diduduki Cina,
dan konflik atas kawasan di Laut Cina Selatan Sejak 2005 Cina sudah mulai
mengaktifkan kegiatannya di beberapa wilayah yang masih masuk dalam
kategori “Wilayah Sengketa (Dispute Territory) yang berada di Laut Cina Selatan
Secaraterencana memperbanyak jumlah kapal penangkapan ikan dan kapal-kapal
Angkatan Lautnya di Teluk Tonkin, Pulau Paracel serta Kepulauan Spratly Di
wilayah-wilayah yang masih menjadisengketa berbagai negara tersebut, terungkap
bahwa Cina telah memprakarsai didirikannya bangunan-bangunan dan
gedung-gedung baru di pulau-pulau sengketa tersebut Pemerintah Cina secara
sepihak malah telah merebut beberapa pulau baru dan bahkan mendorongwarga Cina
di wilayah sengketa untuk mendiami dan menghuni secara permanent
wilayah-wilayahsengketa tersebut Para analis intelijen strategis berpendapat
bahwa dibaca bahwa Cina berupayadengan sengaja dan terencana untuk memperluas
perbatasan negaranya serta memperkuat posisimiliternya di wilayah sengketa yang
dipandang Cina sebagai daerah strategis untuk mendukungkepentingan geopolitik
dan geostrategisnya Cina diprediksi bakal terus melanjutnya
proses perebutan pulau-pulau baru tersebut dengan menciptakan aksi
destabilisasi di berbagai wilayahsengketa di kawasan Laut Cina Selatan Bahkan
menurut salah satu sumber dari kalangan intelijen strategis menginformasikan
bahwa Cinasecara bertahap besar kemungkinan akan memasukkan beberapa desa di
pulau-pulau sengketatersebut ke dalam struktur administratif Provinsi Hainan Jika
prediksi ini terbukti jadi kenyataandi masa depan, tak pelak lagi bakal
mengobarkan perselisihan territorial antara Vietnam danCina Pakar politik
Amerika Samuel Huntington telah memprediksi bahwa jika pada 2010 nantimeletus
perang antara Amerika dan Cina, maka pemicunya adalah penyerbuan militer Cina
keVietnam Manuver Cina yang kian agresif dan menyudutkan posisi Vietnam dalam
soal Dispute Territory,hal ini akan dibaca oleh Amerika Seriakt sebagai niat
Cina untuk meningkatkan eskalasi militernyadi kawasan Asia Tenggara Sehingga
Amerika yang sebenarnya sudah bersiaga penuh denganArmada Ketujuhnya di Asia
Pasifik, tak pelak lagi seperti mendapat dalih dan momentum
untuk melakukan eskalasi militernya pada skala yang sama dengan Cina Apalagi
kalau benar Cinamemang akan menggiring soal wilayah sengketa ini dengan
memposisikan Vietnam pada posisiyang tersudut, maka Amerika akan melihat
perkembangan ini sebagai peluang untuk merangkulVietnam sebagai sekutu
strategis di Kawasan Asia Tenggara dan ASEAN pada khususnya Indikasi adanya
upaya Amerika untuk merangkul Vietnam dalam suatu persekutuan di
bidang pertahanan dan keamanan sebenarnya sudah terlihat sejak Oktober dan
November 2007, ketikakapal militer Angkatan Laut Amerika mengunjungi pelabuhan
Vietnam Bahkan pada 3-5Desember 2007,kedekatan kedua negara tersebut semakin
intensif dengan kunjungan WakilSekretaris Menteri Luar Negeri Amerika bidang
politik dan militer Sebagai tindak lanjut dari pertemuan penting
tersebut, untuk pertama kalinya pimpinan politik Vietnam tertarik
untuk mengadakan latihan militer bersama dengan AS tersebut Karena itu
akan menjadi ironis ketika ditengah-tengah eratnya hubungan Cina-ASEAN, Amerika
justru mendapat momentum untuk memperbesar kembali kehadiran militer dan
pengaruh ekonominya di Asia Tenggara dengan dalihadanya ancaman dari Cina Sekarang
ini, pemerintah Vietnam berniat merampungkan proyek pembangunan reaktor
nuklir hingga tahun 2020 dan dalam hal ini beberapa perusahaan AS, Cina,
Rusia, Jepang, dan KoreaSelatan, tengah bersaing untuk mengantongi tender pembangunannya
Pasca runtuhnya UniSoviet, Vietnam kehilangan salah satu pendukung terbesarnya
di kancah global danregional Vietnam dengan sistem pemerintah komunisnya, tidak
dapat menemukan negara lainsebaik Uni Soviet untuk dijadikan sebagai pelindung
dan pengayomnya Di sisi lain, Vietnam tidak dapat mengekor Cina menyusul
munculnya friksi ideologis dengan pemerintah Beijing dalammasalah Laos dan
Kamboja Bahkan friksi tersebut nyaris menyulut konfrontasi Vietnam tampaknya
akan berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan sekutu komunisnya,Cina, bahwa
hubungan kedua negara tak akan terganggu akibat kehadiran Amerika Serikat
(AS),yang sekarang telah menjalin kemitraan baru dengan AS Di masa pemerintahan
Barack Obama sekarang ini Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina jauh
lebih mendapatkantempat khusus dalam politik luar negeri AS Belum lagi ditambah
dengan posisi Vietnamsebagai Country Coordinator hubungan ASEAN_Cina
untuk periode tahun 2009-2012 Peranlebih
besar AS juga bakal menyorot isu sensitif seperti sengketa wilayah Lautan Cina
Selatan,antara Vietnam, Filipina dan Cina ,Pemerintah AS juga diharapkan
menahan desakan Cinaterhadap perusahaan negara adi daya itu untuk memutuskan
hubungan dagangnya denganVietnam Dewasa ini, terdapat lebih dari 350 proyek
Cina dengan modal lebih dari US$ 732,3 juta,yang beroperasi di 42 kota dan
propinsi di negara Vietnam Fokus para investor Cina adalah di bidang
industri dan pertambangan lebih dari 70% dari total proyek investasi mereka Besar
kemungkinan sebagai ketua ASEAN 2010, Vietnam akan mewakili ASEAN dalam
G-20nanti Vietnam berkeinginan untuk membawa Visi ASEAN menjadi Aksi ASEAN
(Bring ASEANVisions to Actions Vietnam adalah negara dengan sejarah panjang
perang Sementara menurut Bambang Cipto,Vietnam adalah negara Asia Tenggara yang
paling ekspansionis Sebelum kedatangan negara-negara
colonial dari Eropa, Vietnam menyerang kerajaan Khmer (Kamboja)
Lalu
setelahPerancis masuk ke wilayahnya, Vietnam memeranginya untuk dapat
mempertahankanwilayahnya Setelah Perancis dan sekutu kalah untuk sementara
dalam Perang Dunia II dan harusmenyerahkan Vietnam sebagai jajahan Jepang,
Vietnam terus berperang dalam usahamemerdekakan diri Hingga akhirnya pada
tanggal 2 September 1945, dengan dipimpin oleh HoChi Minh yang beraliran kiri,
Vietnam memproklamirkan kemerdekaannya.Namun setelah merdeka Vietnam tidak
berhenti berperang Perancis datang kembali ke Vietnamsetelah kekalahan Jepang
di kancah global Akibatnya perang antara Perancis dan Vietnam
tidak terhindarkan Pertempuran utama kemudian terjadi di Dien Bien Phu Perancis
mengalamikekalahan dan bersedia berunding di Geneva. Hasil perundingan di Geneva pada 29
Juli 1954tersebut[5]mengakhiri perang Indochina Vietnam
pun harus dibagi menjadi dua, yaitu VietnamUtara dengan Ibukota Hanoi, dan
Vietnam Selatan yang beribukota di Saigon Vietnam Utara beraliran komunis
dengan disokong Uni Soviet dan China Sementara Vietnam Selatan yang non-komunis
didukung Amerika Perseteruan kembali muncul ketika ide pemilihan umum dan
reunifikasi Vietnam bergulir . Vietnam Selatan dan Amerika menolak
ide tersebut. Kedua Vietnam segera menjadi bidak dalam perang ideologi
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Namun dalam perangVietnam,Amerika secara
mengejutkan berhasil dikalahkan dalam perang tersebut Ini ditandaidengan
disetujuinya Paris Peace Accord pada 27 Januari 1973 untuk menarik seluruh
pasukanAmerika Serikat dari Vietnam Selatan.Tanpa bantuan AS, Vietnam Selatan
sulit memenangi pertempuran hingga akhirnya Saigon jatuh ke tangan komunis
dan berganti nama menjadi HoChi Minh City pada April 1975. Kedua negara pun akhirnya bersatu
di bawah pemerintahankomunis dengan nama Republik Sosialis Vietnam pada tahun
1976. Pemimpin di Hanoi merasa bangga
dengan status mereka sebagai pemenang dalam perangmelawan Amerika yang
merupakan negara adidaya Merasa di atas angin mereka pun
segera berekspansi ke Kamboja pada 25 Desember 1978.
Alasannya
adalah untuk menumbangkan rezim Pol Pot yang bertindak kejam terhadap warganya
sendiri. Di Kamboja, Vietnam kemudianmendirikan rezim boneka yang dipimpin oleh
Heng Samrin.Invasi tersebut menyulut serangan
China yang pro kelompok Khmer Merah pada 17 Februari 1979ke Vietnam bagian
Utara. Namun serangan tersebut gagal
memaksa Vietnam keluar dariKamboja Akhirnya pada 16 Maret 1979, China menarik
kembali pasukannya Namun China bukan satu satunya pihak yang tidak
menyetujui perlakuan Vietnam terhadap Kamboja ASEANsecara resmi menyatakan
penolakan terhadap kepemimpinan Heng Samrin diKamboja Negara-negara ASEAN pun turut
membantu penyelesaian konflik diKamboja dengan menggelar berbagai pertemuan.
Beberapa diantaranya adalah, pertemuanKuantan pada Maret 1980, Konferensi
Internasional Kamboja di New York, dan Jakarta InformalMeeting I dan II pada
Juli 1988 dan Februari 1989. Perdamaian yang akhirnya terwujud,
juga dipicu oleh keadaan di dalam negeri Uni Soviet sebagai pendukung
utama pendudukan Vietnam Michael Gorbachev yang menyadari bahwa Uni Sovietmulai
mengalami kesulitan keuangan, mulai menghentikan bantuan-bantuan bagi Vietnam Hal
tersebut selain membuat panik pemimpin Vietnam, juga membuat Chinamengurangi
bantuannya bagi kelompok gerilyawan Khmer Merah Kedua kubu sama-samamelunak.
Kemudian, Perancis juga mengakomodasi terciptanya perdamaian dengan
mengadakanKonferensi Perdamaian Paris pada tanggal 30 Juli-30 Agustus 1989 dan
pada 21-23 Oktober 1991[15] Pada tahun 1991 itulah, pendudukan
Vietnam atas Kamboja berakhir [2]
teori
Rational Choice Theory dan The Shadow of
the Future Theory bahwa Vietnam
melakukan perubahan kebijakan luar negeri lebih terbuka karena mulai bersikap
pragmatis, tidak lagi berdasar pada kesamaaan ideologi dalam menjalin hubungan
dengan negara lain. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan kebijakan adalah
kepentingan politik dan ekonomi dalam negeri Vietnam. Vietnam tidak ingin
mengasingkan diri terhadapa perubahan konstelasi dunia dan arus globalisasi.
DAFTAR
PUSTAKA
B.
Cipto,Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2007,
B.
Cipto,Hubungan Internasional di Asia Tenggara,
B.
Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara
Asia Maya, Perang Vietnam (online)
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=103788&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
Negara yang berbentuk republik sosialis dan beribukota di Hanoi adalah negara
BalasHapus